Satgas UU Cipta Kerja Pantau Pelayanan Perizinan Berusaha dengan Pemda

KOMPAS.com - Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja (Satgas UU Cipta Kerja) menggelar rapat koordinasi perdana pada 2024 dengan perwakilan dari 18 pemerintah daerah (pemda) Indonesia bagian barat.

Sebanyak 246 peserta hadir secara daring dan 45 peserta hadir secara luring di Jakarta pada Kamis (29/2/2024).

Rapat koordinasi itu mengusung tema “Pelayanan Perizinan Berusaha dalam Kewenangan Pemerintah Daerah”.

Sekretaris Satgas UU Cipta Kerja Arif Budimanta mengatakan, tujuan utama dari rapat koordinasi itu adalah mendiskusikan masalah-masalah yang terjadi terkait pelayanan perizinan berusaha di berbagai daerah, sekaligus mencari upaya penyelesaian permasalahannya. 

“Nantinya, akan dilakukan perbaikan-perbaikan, seperti revisi peraturan pemerintah, demi mendapatkan regulasi terbaik dan implementasi di masyarakat semakin bagus,” katanya dalam siaran pers, Rabu (13/3/2024). 

Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Sinergi Substansi Sosialisasi Satgas UU Cipta Kerja Tina Talisa menjabarkan, keberhasilan Indonesia dalam meningkatkan tren investasi semenjak penerbitan UU Cipta Kerja.

“Pada 2023, kami melampaui target investasi, yakni Rp 1.418 triliun. Pada 2024, target investasi meningkat sebesar Rp 1.600 triliun. Kami optimistis mencapai target tersebut,” ungkapnya. 

Tina menjelaskan, pencapaian peningkatan investasi tersebut berkat andil pemda bersama dengan para pelaku usaha yang telah menanamkan modalnya di Indonesia, baik usaha mikro kecil, menengah, maupun usaha besar. 

Dia menyebutkan, pencapaian itu juga didorong kebijakan pemerintah dalam menerbitkan perizinan yang semakin mudah. 

“Dulu, sebelum adanya UU Cipta Kerja, penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) ini per hari hanya 5.000, sekarang pada 2023-2024 penerbitan NIB mencapai 11.000 per hari. Ini sesuatu yang harus kita apresiasi,” jelasnya. 

Tina juga menekankan pentingnya sistem Online Single Submission (OSS) yang berbasis risiko (RBA) sebagai bentuk integrasi seluruh perizinan di Indonesia. 

"Namun, pada implementasi di lapangan, masih banyak masalah yang ditemukan dan ada tumpang tindih peraturan,” ungkapnya. 

Dia berharap, dalam sesi diskusi itu, setiap perwakilan pemda dapat menjelaskan berbagai permasalahan yang ditemui di lapangan. 

Perbaikan sistem

Pada kesempatan itu, Perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten Rohili menyampaikan, kebijakan perizinan sekarang sudah baik, tetapi masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam masalah teknis.

“Contohnya sistem user interface (UI)/user experience (UX) dari website OSS RBA itu sendiri terkadang masih suka eror dan tampilannya membingungkan kami sebagai user,” ujarnya dalam sesi diskusi. 

Sementara itu, perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta Nuri menyampaikan permasalahan terkait sistem verifikasi yang terlalu ‘mudah’. 

Dia mengatakan, sektor pariwisata masih banyak modus yang tidak sesuai dengan peraturan. 

Nuri mencontohkan, izin untuk usaha karaoke ketika dicek di lapangan ada yang ternyata berdampingan dengan sekolah atau tempat ibadah. 

“Hal itu secara izin sudah muncul, tetapi pas di lapangan tidak sesuai, hal seperti ini yang membingungkan kami di daerah,” jelasnya.

Perwakilan dari Dinas PUPR Provinsi Jambi Dian menambahkan, permasalahan pengawasan dalam verifikasi perizinan harus segera diselesaikan karena setiap daerah mengalami hal yang serupa. 

Hal itu diperkuat dengan argumentasi dari perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Timur Arief.

Dia menjelaskan, banyak modus dari pelaku usaha agar mendapatkan izin dengan mudah. 

“Salah satu kasus yang terjadi di daerah kami. Ada pelaku usaha yang mengaku sebagai usaha mikro kecil, tetapi dia menguasai tiga perempat wilayah pertambangan. Hal ini kan jadi kontradiktif dalam jenis usahanya,” kata Arief. 

Selain itu, seluruh perwakilan daerah bersepakat mendorong adanya revisi Peraturan Pemerintah (PP) 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha berdasarkan Tingkat Risiko Kegiatan Usaha. 

Perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan Yossy berharap, koordinasi antara pusat dan daerah tidak berhenti di situ. 

“Kami harap akan ada tindak lanjut atau pertemuan selanjutnya untuk membahas perbaikan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat,” ungkapnya. 

Pada sesi penutup, Tina Talisa yang juga menjabat sebagai Staf Khusus Bidang Hubungan dengan Daerah Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan, ada tiga hal yang akan diperbaiki pemerintah pusat, yaitu regulasi, sistem, serta tata kelola.

“Ke depannya, akan ada sinkronisasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sehingga tidak ada komunikasi yang terputus dan secara sistem dapat terintegrasi dengan lebih baik,” tuturnya.