Mentan Siapkan Strategi untuk Amankan Pasokan Beras Juni - Oktober 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengkhawatirkan produksi beras pada Juni hingga Oktober 2024 tidak dapat memenuhi kebutuhan beras nasional.

Sebab berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), luas tanam padi pada Februari 2024 lebih rendah dibandingkan periode 2019-2023, yakni menjadi 5,49 juta hektare atau turun 1,9 juta hektare atau 26,2 persen dari semula 7,44 juta hektar.

Selain itu, volume pupuk subsidi berkurang sebesar 50 persen dari 9,55 juta ton menjadi 4,7 juta ton pada 2024. Ditambah adanya perubahan iklim el nino yang masih berlangsung sampai saat ini.

Oleh karenanya, ketiga faktor tersebut tentu akan berdampak pada penurunan produksi beras yang kemudian akan menyebabkan harga beras menjadi melambung.

"Tren itu kondisi harga beras naik kurang lebih 56 persen akibat dampak el nino sehingga kami menganggap kondisi ini merupakan darurat pangan yang harus segera dicari solusinya," ujarnya saat rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Jakarta, Rabu (13/3/2024).

Untuk itu, Kementan telah menyusun sejumlah solusi untuk meningkatkan produksi beras agar dapat mencapai target sebesar 32 juta ton pada 2024.

Pertama, mengembalikan alokasi pupuk bersubsidi menjadi 9,55 juta ton dan pengambilannya boleh menggunakan KTP.

Kedua, memperluas area tanam padi melalui pompanisasi air sungai di 11 provinsi untuk lahan pertanian.

Solusi ini difokuskan untuk di Pulau Jawa seluas 500.000 hektare, luar Pulau Jawa seluas 500.000 hektare, dan 500.000 hektare akan ditanami padi gogo.

"Kementan juga berkoordinasi dengan PUPR untuk pompanisasi di saluran primer dan sekunder," kata Amran.

Ketiga, Kementan akan mengoptimaliasasi lahan rawa seluas 400.000 hektar di 10 provinsi untuk menambah luas area pertanaman padi.

Dia menambahkan, untuk solusi kedua dan ketiga, Kementan telah melakukan refocusing anggaran tahun 2024 sebesar Rp 7,74 triliun guna mendukung program akselerasi padi dan jagung,

"Namun refocusing ini dilakukan dalam program bukan antar program sehingga tidak mengubah komposisi per program kementerian pertanian," tuturnya.