Sebanyak 15 Proyek CCS/CCUS dalam Tahap Studi, Direncanakan Beroperasi Mulai 2030

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merinci ada sekitar 15 proyek penangkapan dan penyimpanan karbon atau carbon capture storage (CCS) dan carbon capture utilization and storage (CCUS) yang saat ini masuk dalam tahap studi dan persiapan. Ke 15 proyek tersebut direncanakan akan beroperasi mulai 2030 atau setelahnya.

Hal itu disampaikan Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Dirjen Migas Kementerian ESDM Noor Arifin Muhammad pada acara Briefing IPA Convex 2024 bertajuk "CCS Sebagai Peluang Bisnis Baru di Indonesia" di Jakarta, Rabu (27/3/2024).

Menurut Noor, sebagian proyek tersebut masuk dalam lingkup Perpres Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon.

Proyek yang masuk lingkup ini antara lain Arun, Central Sumatera Basin, Kutai Basin, Asri Basin, RU V Balikpapan, Kalimantan Timur, Donggi Matindok.

Kemudian, sebagian masuk lingkup Permen ESDM Nomor 02 Tahun 2023 Penyelenggaraan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon, serta Penangkapan, Pemanfaatan, dan Penyimpanan Karbon pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Proyek yang masuk lingkup ini yakni Gemah, Ramba, Jatibarang, Sakakemang, Gundih, Sukowati, Abadi, Tangguh.

Perpres 14/2024 membuka peluang bisnis baru CCS/CCUS lebih luas

Menurut Noor, dengan adanya Perpres Nomor 14 Tahun 2024, pelaksanaan CCS/CCUS diperluas tidak hanya pada wilayah kerja migas saja, seperti yang tercantum di Permen ESDM Nomor 02 Tahun 2023.

"Dengan demikian, CO2 dari luar hulu migas bisa dibuka. Hal ini membuka peluang cross border CCS, membuka peluang investasi dengan skema kontrak kerja sama CCS di wilayah kerja migas, serta izin operasi penyimpanan CCS di area izin penyimpanan karbon," tambah Noor.

Untuk itu, Kementerian ESDM tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Menteri ESDM terkait Penyelenggaraan CCS pada wilayah izin penyimpanan karbon.

"Ditargetkan, Juli nanti sudah terbit Permen-nya," ujar Noor.

Selain itu, Noor menegaskan jika posisi pemerintah Indonesia sudah sangat jelas dalam mendukung penerapan CCS untuk menghadirkan energi yang lebih bersih dan sekaligus mengurangi emisi karbon.

Salah satunya dengan memberikan insentif ke pelaku usaha yang bersedia menerapkan CCS.

"Pak Menteri ESDM sudah menetapkan keputusan bahwa biaya CCS dapat masuk dalam cost recovery," ujarnya.

Menurut dia, saat ini biaya untuk melakukan CCS/CCUS masih sangat tinggi seperti halnya yang diajukan oleh Masela ke pemerintah. Hal ini karena gas buang yang akan diinjeksikan ke dalam reservoir harus di-treatment dulu. Biaya proses ini mahal antara 35 dollar AS per ton CO2 sampai 60 dollar AS per ton CO2.

"Ini biaya yang tidak sedikit dan fasilitas CCS/CCUS juga harus lebih tahan dibanding fasilitas migas, oleh karena itu harus didorong oleh semua pihak," lanjut Noor.

Asosiasi ajak usaha hulu migas bangun ekosistem CCS/CCUS

Dalam kesempatan sama, Direktur Eksekutif Indonesia Petroleum Association, Marjolijn Wajong, menyambut baik sikap pemerintah yang sangat kooperatif mengajak pelaku usaha hulu migas untuk membahas pembangunan ekosistem CCS dan CCUS sejak lama.

"Kami ikuti stage dari progres pemerintah. Kita tahu sudah ada Perpres No 14/2024. Hal itu critical karena regulasi harus ada. Tetap, investor tetap akan melihat apakah ini peluang bisnis atau tidak," ujar Marjolijn yang akrab disapa Meti ini.

"Memang ada pemain di sektor migas yang mengkhususkan bisnisnya menjadi CCS Hub. Tetapi hal itu memang keharusan buat mereka karena kewajiban untuk mengurangi emisi. Sekarang bukan saja untuk keperluan sendiri, tetapi juga dapat menerima emisi dari luar migas. Jadi ini bisa menjadi bisnis baru," tambahnya.

Potensi CCS/CCUS di Indonesia

Sebagai informasi, Kementerian ESDM baru saja menerbitkan angka Potensi Penyimpanan Karbon Nasional Tahun 2024 sebesar 572 miliar ton CO2 pada saline aquifer, dan 4,85 miliar ton CO2 pada depleted oil and gas reservoir.

Potensi penyimpanan yang sangat besar tersebut diyakini dapat mendukung secara signifikan target penurunan emisi dalam jangka panjang.

Sebelumnya, pemerintah menyatakan membidik peluang bisnis baru CCS/CCUS lantaran potensinya mencapai triliunan dollar AS dalam 10-20 tahun mendatang.

Untuk itu, pemerintah menyiapkan generasi muda untuk mengerjakan proyek besar ini. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dalam Program Kerja Kemenko Marves Tahun 2023 beserta Capaian dan Hasil Evaluasinya, akhir 2023 lalu.

Sementara Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan RI mempunyai potensi tempat penyimpanan karbon pada reservoir lapangan migas hingga mencapai 400 giga ton co2. Sehingga, pemerintah mendorong RI menjadi carbon hub yang akan menumbuhkan bisnis CCS/CCUS dan perdagangan karbon nantinya.

Carbon hub ini, yakni negara mana mau simpan CO2 di Indonesia harus bayar. Ia mencontohkan Jepang dan Korea punya program untuk menyimpan 100 juta ton CO2 tiap tahun, yang bisa dimanfaatkan RI.