Freeport Setor Rp 3,35 Triliun ke Pemda di Papua, Indef Sarankan Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Perusahaan tambang PT Freeport Indonesia (PTFI) telah melaksanakan kewajiban membayar bagian daerah atas keuntungan bersih perusahaan untuk kinerja keuangan tahun 2023 sekitar Rp 3,35 triliun.

Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 1,4 triliun dibayarkan ke Pemerintah Kabupaten Mimika dan sekitar Rp 839 miliar diterima Pemerintah Provinsi Papua Tengah.

Sementara kabupaten lain di Papua Tengah yang terdiri dari Kabupaten Nabire, Paniai, Dogiyai, Deiyai, Intan Jaya, Puncak, dan Puncak Jaya masing-masing mendapatkan sekitar Rp 160 miliar.

“Bersama para pemangku kepentingan, pemerintah daerah harus cermat menyusun program-program pembangunan yang dapat dinikmati langsung oleh masyarakat,” kata Esther di Jakarta, Kamis (18/4/2024).

“Intinya, jangan jadikan masyarakat sebagai penonton, tapi juga terlibat dalam prosesnya karena masyarakat paling tahu apa yang mereka butuhkan,” ujar Esther.

Esther menjelaskan, pemerintah daerah  perlu merumuskan dan menyusun program-program pembangunan prioritas yang dibutuhkan masyarakat.

Dia menilai, dana kontribusi PTFI ke daerah akan lebih tepat jika dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur dasar seperti sektor kesehatan, transportasi, dan pendidikan.

Sektor pendidikan misalnya dapat digunakan untuk membangun gedung-gedung sekolah yang dalam jangka panjang  bermanfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

“Dengan adanya bandara, konektivitas semakin lancar dan dapat menyatukan wilayah  di Provinsi Papua Tengah. Dalam jangka panjang, hal tersebut bisa mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Esther.

Menurut Esther, infrastruktur dasar lainnya yang juga perlu mendapat perhatian adalah sektor kesehatan dengan bentuk konkretnya  pembangunan rumah sakit.

Esther menekankan pentingnya memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di  Papua Tengah, wilayah yang termasuk  yang rawan kesehatan dengan medan yang sulit.

Pelayanan kesehatan di daerah tersebut juga harus ditingkatkan.. Pemerintah harus bisa memastikan setiap keluhan masyarakat dengan menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai termasuk tenaga medis.

“Untuk itu, guna meningkatkan pelayanan publik untuk sektor kesehatan, dana kontribusi PTFI juga bisa dimanfaatkan untuk pembangunan rumah sakit, “ ujar dia.

Esther mengatakan pemanfaatan dana kontribusi PTFI, harus sejalan dengan program pembangunan pemerintah daerah. Seluruh pemangku kepentingan harus dilibatkan. Dengan demikian, program yang dijalankan nantinya, merupakan program yang telah diputuskan bersama.

Selain itu, Esther  juga menekankan pentingnya studi kelayakan sebelum program dijalankan. Langkah awal adalah menyusun analisis prioritas.

Setelah itu, feasibility study atau  studi kelayakan. Kalau memang ada prioritas untuk membangun bandara dan memang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat, silahkan dijalankan.

“Dalam proses pembangunannya nanti, harus ada monitoring evaluasi,” tutur Esther.

Esther menekankan, penting agar Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dapat mengelola dana kontribusi PTFI dengan transparan dan akuntabel. Untuk itu, apa pun bentuk programnya harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

“Dengan begitu, dana kontribusi tersebut akan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Karena sejak awal mulai dari perencanaan, pengelolaan, dan monitoringnya, melibatkan peran serta dari masyarakat,” tegas Esther.