Anak Buah Sri Mulyani Minta Pemerintahan Prabowo-Gibran Hemat Belanja

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendorong kementerian dan lembaga (K/L) untuk terus melakukan efisiensi belanja pada 2025. Hal ini diperlukan agar pemerintah memiliki ruang kebijakan fiskal yang lebih besar dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengatakan, tantangan global yang membayangi perekonomian nasional semakin kompleks. Isu terkait fragmentasi geopolitik hingga implementasi tekonologi digital yang semakin masif menjadi serangkaian isu yang bakal dihadapi perekonomian RI ke depan.

Oleh karenanya, kehadiran pemerintah melalui belanja pemerintah pusat (BPP) diperlukan untuk menjaga stabilitas perekonomian. BPP perlu diarahkan mendukung pembangunan pertumbuhan, dan pada saat bersamaan memiliki kemampuan meredam gejolak yang berpotensi berdampak ke ketahanan ekonomi RI.

"Kita harus betul-betul menyiapkan diri secara lebih baik, walaupun optimisme terus kita jaga, tapi sikap konservatif, alert, dan sebagainya terus kita bangun untuk tidak membuat kita menjadi lalai," tutur dia, dalam Rapat Panja Kebijakan Belanja Pusat, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (25/6/2024).

Lebih lanjut Isa menyebutkan, nilai anggaran BPP terus meningkat, utamanya sejak pandemi Covid-19. Kemenkeu pun sebenarnya berupaya untuk "menormalisasi" angka BPP, agar ruang kebijakan fiskal lebih longgar.

"Tapi pada akhirnya kita lihat di beberapa titik atau bagian kita tidka bisa terhindar untuk memberikan perhatian yang cukup dan kemudian menambah belanja di situ," katanya.

BPP sebenarnya sempat turun pada 2023, yakni sebesar 1,8 persen secara tahunan menjadi Rp 2.239,8 triliun. Akan tetapi, angka itu kembali meningkat pada 2024, yakni sebesar 10,2 persen menjadi Rp 2.467,5 triliun.

Isa bilang, kenaikan itu tidak terlepas dari adanya gelaran Pemilihan Umum atau Pemilu. Oleh karenanya, kebutuhan BPP untuk pelaksanaan pesta demokrasi kembali terkerek.

"Nanti kita lihat kalau ada ruang belanja di luar prioritas nasional, kita harus lakukan efisiensi yang sangat tajam sehingga kita bisa memastikan prioritas nasional menjadi pilihan yang lbh besar/signifikan daripada nonprioritas," ujar Isa.

"Karena di non prioritas kita lakukan berbagai efisiensi belanja," sambungnya.

Berdasarkan hasil pembahasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Isa menyebutkan, terdapat 8 prioritas nasional. Isa bilang, seluruh prioritas itu sudah menangkap visi dan misi presiden terpilih, Prabowo Subianto.

"Tentu nanti bisa kita pertajam sesuai ketua Banggar bahwa kita harus melakukan fokus dalam bangun program atau kegiatan," ucapnya.