Pemerintah Optimistis Renegosiasi Kontrak Berhasil

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) optimistis, perusahaan-perusahaan pemegang kontrak karya (KK) dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) akan menyetujui prinsip-prinsip renegosiasi kontrak.

Karena itu, pemerintah belum mempertimbangkan adanya sanksi jika ada perusahaan yang tidak bersedia direnegosiasi kontraknya.  

"Namanya renegosiasi itu tidak ada sanksi. Saya yakin mereka mau. Namanya kontrak ya kita harus ada good faith, saya yakin mereka juga ada keinginan baik," kata Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Thamrin Sihite, usai menghadiri pelantikan pejabat eselon dua Kementerian ESDM, Selasa (4/10/2011), di Jakarta.

Pihaknya juga belum menetapkan batas waktu renegosiasi kontrak itu. Dalam renegosiasi kontrak itu, masing-masing pihak beradu argumen.

"Kami juga memberi alasan mengapa harus sekian, misalnya 3 persen royaltinya, mungkin juga mereka tidak mau 3 persen, misalnya 2 persen. Nah di sini kita adu argumen. Misalnya, alasan kita kenapa 3 persen dan kenapa mereka minta 2 persen, alasannya apa. Namanya juga renegosiasi, itu harus ada komunikasi yang baik dengan mereka," katanya.

"Jadi jangan bicarakan sanksi dulu. Ini namanya good faith, keyakainan baik dari dia dan kita. Mudah-mudahan jadi ketemu. Namanya kontrak, itu harus negosiasi, dia ada keinginan, kita ada keinginan. Apa dari sisi ekonomi atau sosial," ujarnya menegaskan.  

Menurut Thamrin, saat ini ada 118 kontrak yang sedang direnegosiasikan, dan sekarang sedang dikaji lebih dulu oleh pemerintah. Untuk PT Freeport Indonesia, renegosiasi kontrak terhambat adanya mogok kerja yang dilakukan ribuan karyawan non staf perusahaan itu, sehingga renegosiasi ini lebih ke adu argumentasi.

Menteri ESDM, Darwin Zahedy Saleh, menegaskan, pemerintah akan menjunjung tinggi kontrak sebagaimana bangsa berdaulat  mampu melakukan itu. Namun pihaknya dengan hati-hati dan mantap memperjuangkan apa yang dikehendaki rakyat yakni menghendaki nilai tambah yang lebih tinggi dari sumber daya alam di Indonesia.

"Kami akan menjalankan renegosiasi dengan sebaik-baiknya," ujarnya.