IPO Tak Perlu Dipaksakan

JAKARTA, KOMPAS.com- Rencana Pemerintah untuk melakukan penawaran saham perdana (Initial Public Offering/IPO) terhadap BUMN pada tahun ini hendaknya dipikirkan kembali. Jika belum siap, pemerintah tak perlu memaksakannya tahun ini. 

Dalam keterangan persnya, Kamis (12/1/2012), Wakil Ketua Komisi VI DPR yang membidangi BUMN, Perdagangan, dan Perindustrian, Aria Bima, menyatakan, hal itu dimaksudkan untuk mencegah terulangnya kasus IPO dua BUMN sebelumnya yang sempat menimbulkan tanda tanya.

"Maka, sebelum melakukan IPO BUMN lagi, dua kasus tersebut harus lebih dulu diselesaikan secara tuntas dan transparan," katanya.

Penjelasan itu disampaikan Aria Bima menanggapi rencana pemerintah melaksanakan IPO PT Semen Baturaja, PT Pegadaian, PT Geothermal Energy, PT Pertamina Drilling Services Indonesia, dan Garuda Maintenance Facility.

Aria menegaskan, pemerintah harusnya belajar dari IPO PT Krakatau Steel Tbk dan PT Garuda Indonesia Tbk yang dinilai tidak transparan dan akuntabel, baik saat penetapan harga maupun penjatahan saham.

Ia menyarankan, IPO BUMN hendaknya dibedakan dari proses IPO perusahaan swasta yang go public. Persentase saham perdana BUMN harus diprioritaskan bagi sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Sisanya baru diperuntukkan bagi mitra strategis dan investor asing.

Bahkan, menurut Aria, bagi investor asing perlu dikenai pembatasan, yakni hanya boleh menjual saham BUMN yang dikuasainya minimal dua tahun seusai IPO, agar modal yang masuk dari investor asing bukan sekadar modal jangka pendek para spekulan belaka.

Untuk itu, akses rakyat membeli saham perdana BUMN harus dibuka seluas-luasnya. "Jangan sampai kasus IPO Krakatau Steel terulang, di mana tempat penjualan hanya dua buah dan semuanya di Jakarta, sementara waktu penjualannya hanya dua hari," ungkapnya.