Rezim Berganti, Program 1.000 "Tower" Mandek

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Umum Perum Perumahan Nasional (Perumnas) Himawan Arif mengatakan, penyebab mendeknya program pembangunan 1.000 tower yang digulirkan pemerintah adalah bergantinya rezim pemerintahan. Karena itulah, dari tugas Perumnas membangun 100 menara rumah susun sederhana sewa (rusunawa), saat ini baru terbangun 2 tower saja.

"Dari 100 menara yang ditugaskan oleh Wapres Jusuf Kalla waktu itu baru terbangun 2 tower di Kemayoran, Jakarta Pusat. Program mandek karena rezim berganti. Wakil presidennya baru, Gubernur DKI Jakarta-nya juga baru," katanya dalam seminar nasional "Menyikapi Arah Kebijakan Perumahan Nasional" di Jakarta, Kamis (8/3/2012).

Himawan mengatakan, awalnya kebijakan pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) digulirkan karena keprihatinan para pemangku kebijakan melihat rumah-rumah masyarakat menengah bawah terendam banjir hebat pada 2007.

"Maka, diputuskan perlunya dibangun hunian vertikal untuk masyarakat menengah ke bawah, yaitu bagaimana mereka bisa tinggal di kota dengan harga terjangkau dan mengurangi kemacetan," ujarnya

Perumnas kemudian membangun tower di tanah milik Kementerian Sekretaris Negara seluas 26 hektar. Menurut Himawan, karena dukungan dan pantauan langsung Jusuf Kalla, kendala lahan juga pembangunannya dapat teratasi dengan baik.

"Kami diminta membangun hunian layak huni, KLB-nya (Koefisien Luas Bangunan) dengan harga Rp 144 juta," jelasnya.

Sayangnya, lanjut Himawan, di Indonesia itu terlalu sulit untuk menyamakan persepsi sehingga apa yang disebut dengan egosentral terjadi.

"Berganti rezim, orang lalu bertanya ini program Presiden atau Wakil Presiden. Padahal, ini program bagus dan program pemerintah," kata Himawan.

Adapun dari 26 hektar tanah yang diserahkan untuk 100 tower ini, kata Himawan, baru terbangun 1,7 hektare tanpa bangunan komersial. Setelah berganti kepemimpinan, Perumnas malah diminta membuat lagi rujukan dan disuruh pindah tempat.

"Padahal, kalau mau melakukan resettlement tempat baru padat penghuni, katakanlah 15 hektare, membutuhkan Rp 300 miliar lagi," ujarnya.