Pramono: BLT Tak Adil

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Pramono Anung menilai rencana pemerintah menerapkan program bantuan langsung tunai jika harga bahan bakar minyak bersubsidi dinaikkan sebagai produk politik yang tak adil.

Menurut Pramono, penerapan BLT tidak murni untuk mengatasi dampak kenaikan harga BBM bagi rakyat kecil. Program itu, kata dia, hanya dijadikan alat politik untuk menguntungkan partai penguasa, yakni Partai Demokrat.

Penilaian Pramono itu mengacu pada pengalaman penerapan BLT menjelang Pemilu 2009 sehingga Susilo Bambang Yudhoyono dan Partai Demokrat mendapat dukungan besar dari masyarakat ketika pemilu.

"Ini akan diulangi dengan cara yang sama dan secara konteks demokrasi jadi tidak adil. Sekarang ada BLT sebesar Rp 25 triliun dan itu yang sangat diuntungkan partai penguasa," kata Pramono di Kompleks DPR, Jakarta, Selasa (13/2/2012).

Sebelumnya, hasil jajak pendapat Lingkaran Survei Indonesia menunjukkan, jika harga BBM dinaikkan, sebesar 54,2 persen responden akan menyalahkan Partai Demokrat. Namun, sebesar 53,7 reponden menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono paling berjasa jika BLT diterapkan. Adapun Demokrat mendapat penilaian positif dari 54,3 persen responden.

Partai lain, termasuk partai koalisi, tak mendapat keuntungan dari BLT. Namun, jika partai menolak BLT malah menjadi blunder lantaran BLT adalah program yang sangat disukai publik.

Hal itu terlihat dari sikap wong cilik (rakyat kecil) berpindah ke Partai Demokrat setelah Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mengkritik BLT sebagai program yang membuat mental rakyat seperti peminta-minta dan pemerintah seperti sinterklas. Padahal, wong cilik adalah basis massa PDI-P.

Lalu, bagaimana partai harus menyikapi BLT? "Selama program penyaluran bantuan untuk masyarakat miskin itu bisa menimbulkan ketidakadilan, lebih baik harga BBM tidak dinaikkan," tutur Pramono.

"Bukan kita menolak pemberian bantuan kepada masyarakat kurang mampu, tetapi ini akan mengulangi cara-cara yang sama seperti dulu," ujar politisi PDI-P itu.