13 BPD Siap Kucurkan Kredit Rumah

Jakarta, Kompas - Sebanyak 13 bank pembangunan daerah menyatakan kesanggupan menyalurkan kredit rumah rakyat bersubsidi. Tahun ini, penyaluran kredit melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan ditargetkan Rp 135 miliar untuk 4.290 unit.

Kesepakatan itu ditandatangani oleh pimpinan 13 bank pembangunan daerah (BPD) dengan Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz di Jakarta, Rabu (25/4).

BPD tersebut adalah BPD Nusa Tenggara Timur, BPD Kalimantan Selatan, BPD Jawa Tengah, BPD Kalimantan Tengah, BPD Sumatera Selatan Bangka Belitung, dan BPD Papua. Selain itu, juga BPD Jawa Timur, BPD Yogyakarta, BPD Nagari, BPD Kalimantan Timur, BPD Riau Kepulauan Riau, BPD Sulawesi Tenggara, dan BPD Sumatera Utara.

Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah Eko Budiwiyono mengemukakan, pertumbuhan kredit BPD relatif tinggi, yakni 24,3 persen per tahun, atau melebihi rata-rata kredit perbankan nasional 20,48 persen.

Dengan jaringan kantor cabang di Indonesia sebanyak 3.052 unit, BPD optimistis akan memberikan kontribusi langsung terhadap pengentasan rakyat dari kemiskinan, pengembangan ekonomi wilayah, serta efek ganda penciptaan lapangan kerja.

Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah kendala dalam penyaluran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), yakni keterbatasan dana jangka panjang. Selain itu, juga masih kurangnya sisi pasokan rumah akibat keterbatasan lahan, beban biaya perizinan, fiskal, dan keterbatasan utilitas.

”Peran Perum Perumnas dan pengembang sebagai penyedia pembangunan fisik perlu ditingkatkan, baik penciptaan peluang pasar maupun pencapaian penerbitan kredit perumahan rakyat,” ujar Eko.

Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz mengemukakan, ketentuan penyaluran FLPP adalah rumah seharga maksimal Rp 70 juta untuk luas minimal 36 meter persegi. Ketentuan tersebut wajar diterapkan di daerah karena harga tanah di daerah belum semahal dibandingkan dengan harga tanah di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

”Saya akan memberi penugasan khusus untuk Perumnas agar memasok rumah subsidi di Jabodetabek,” ujarnya.

Djan Faridz juga akan meminta BPD ikut serta menyalurkan kredit perumahan bagi masyarakat sektor informal yang tidak layak bank. Terkait dengan hal itu, pemerintah siap menjamin asuransi kredit rumah tersebut 100 persen melalui PT Asuransi Kredit Indonesia. (LKT)