Obligasi Bisa Jadi Alternatif

Tahun depan pemerintah akan mentransfer dana perimbangan sebesar Rp 518 triliun. Dana itu bukan hanya untuk infrastruktur daerah, tetapi juga untuk belanja rutin pegawai dan lainnya. Jadi, diperkirakan hanya Rp 96 triliun yang akan dipakai untuk membangun infrastruktur di daerah.

Masterplan (rencana induk) Percepatan Perluasan dan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) menyebutkan ada 805 proyek yang tersebar di enam koridor dengan total nilai investasi hampir Rp 2.000 triliun. Proyek itu ada yang disebut proyek nasional, dan ada juga merupakan proyek daerah.

Dari enam koridor itu, jumlah proyek terbesar ada di Pulau Jawa dan Sumatera yang jumlah masing-masing 213 proyek dengan total nilai Rp 1.273 triliun. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, pemerintah mendorong daerah mengundang investor untuk berpartisipasi membangun infrastruktur.

”Selain dari APBN, APBD, juga investasi serta sumber lainnya,” kata Hatta.

Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo yang ikut mempromosikan infrastruktur di daerahnya membenarkan pihaknya tidak menggantungkan pada sumber pembiayaan infrastruktur APBN yang minim. ”Kami mencari sumber-sumber pembiayaan lain seperti menerbitkan obligasi,” ujar Fauzi kepada pers, Kamis (30/8), usai berbicara di konferensi infrastruktur itu.

Saat ini, Pemprov DKI tengah membangun sejumlah infrastruktur dengan dana yang tak sedikit. Mulai dari transportasi massal seperti mass rapid transit (MRT), rumah susun, sistem saluran air baku dari Waduk Jatiluhur, pengembangan dan pengelolaan air limbah, penambahan dan pengembangan ruas jalan tol, sampai pengendalian banjir rob dengan nama giant sea wall. ”Sepuluh tahun ke depan, kami butuh sekitar Rp 457 triliun,” katanya.

Menurut Asisten Ekonomi dan Administrasi Sekretaris Daerah Pemprov DKI Hasan Basri Saleh, salah satu obligasi yang sudah disetujui Menteri Keuangan awal Agustus lalu adalah Obligasi Pemerintah Provinsi DKI senilai Rp 1,7 triliun. ”Dari Rp 1,7 triliun yang akan diterbitkan, kami hanya akan menerbitkan Rp 1,2 triliun saja,” ujarnya.

Hasan mengaku, inilah obligasi pertama yang akan diterbitkan pemerintah daerah untuk pembiayaan obligasi. Tentang tenor atau jangka waktu, tingkat suku bunga dan lainnya, masih akan dipersiapkan oleh penjamin (underwriter) obligasi, yang masih akan diseleksi.

”Kita butuh waktu untuk persiapan penerbitan obligasinya sehingga diperkirakan baru Maret tahun depan diterbitkan. Kalau ini sukses, kami akan menerbitkan obligasi lain,” lanjutnya.

Sementara, Direktur PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Emma Sri Martini juga berencana akan menerbitkan obligasi sebagai sumber pembiayaan pada tahun-tahun mendatang. ”Namun, ini masih rencana. Karena kami masih akan mendapat tambahan dana Rp 2 triliun lagi untuk pembiayaan infrastruktur akhir tahun ini. Sebelumnya, SMI juga sudah mendapat penyertaan modal negara (PMN) Rp 2 triliun yang digunakan untuk pembiayaan infrastruktur.

Penerbitan obligasi bagi pendanaan infrastruktur mendapat dukungan dari Managing Director PT Nusantara Infrastructure Bernardus Djonoputro. Ia melihat obligasi mendorong partisipasi masyarakat ”memiliki” proyek.

Seorang wakil warga di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan, Mahesh G Lalmalani, siap membeli obligasi jika pemerintah akan menerbitkan obligasi untuk pendanaan MRT.

Di masa Orde Baru, untuk mendanai jalan tol dalam kota, pemerintah juga menerbitkan obligasi untuk sumber pendanaannya. Tak ada salahnya memang jika obligasi dijadikan andalan kembali. (har/ryo)