Perry Warjiyo Terpilih

Jakarta, Kompas - Perry Warjiyo terpilih sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia secara aklamasi dalam rapat pleno tertutup Komisi XI DPR di Jakarta, Kamis (14/3) malam. Ia menggantikan posisi yang ditinggalkan Budi Mulya, yang berakhir masa jabatannya pada November 2012.

Saat dihubungi melalui telepon, Perry Warjiyo menyampaikan terima kasih. ”Saya siap menjalankan tugas ini,” kata Perry.

Langkah utama yang akan ia lakukan merujuk pada enam agenda BI mendatang. Enam agenda itu sudah dipaparkan pada uji kepatutan dan kelayakan di depan Komisi XI DPR, Kamis siang.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis menyampaikan, Perry terpilih secara aklamasi atau suara bulat. Dalam rapat pleno, seluruh fraksi menyatakan pilihan kepada Perry Warjiyo.

Saat ditanya, apakah nama Hendar, pesaing Perry, sebagai calon Deputi Gubernur BI, sempat dimunculkan fraksi dalam rapat pleno pemilihan Deputi Gubernur BI, Harry menyatakan, ”Semua memilih Perry.”

Harry menolak menjelaskan apa alasan Partai Golkar memilih Perry. Namun, alasan pribadinya memilih Perry adalah karena dinilai cukup kompeten dalam pengendalian inflasi. ”Apalagi, fokus BI setelah adanya Otoritas Jasa Keuangan, adalah ke pengendalian moneter,” katanya.

Namun, Harry menekankan Perry untuk menjalankan mandat ini dengan baik. ”Orang yang dipilih secara aklamasi akan memperjuangkan aspirasi Komisi XI,” ujar Harry.

Sebelumnya, Perry sudah tiga kali gagal bersaing memperebutkan kursi Deputi Gubernur BI. Pada 2009, ia bersaing dengan Hartadi, sedangkan tahun 2010 bersaing dengan Halim Alamsyah dan Krisna Wijaya. Terakhir pada 2011, ia bersaing dengan Ronald Waas. Namun, Perry kalah dalam pemilihan suara atau voting.

Meski demikian, Komisi XI DPR memberikan catatan yang harus diperhatikan Deputi Gubernur BI dalam menjalankan tugas. Di antaranya kebijakan makroprudensial yang dijalankan oleh BI harus berpihak kepada kepentingan petani, nelayan, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), sektor riil, dan kepentingan ekonomi nasional.

Hal lain yang diminta Komisi XI untuk diperhatikan adalah dalam pengelolaan arus modal asing, BI harus memiliki rumusan yang mengutamakan kepentingan nasional.