Sering Beda Pandangan, BI dan Pemerintah Diminta Harmonisasikan Kebijakan

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (BI) tadi malam, Selasa (24/11/2015), Wakil Presiden Jusuf Kalla menyoroti perbedaan tolok ukur keberhasilan pertumbuhan ekonomi antara pemerintah dan Bank Indonesia (BI).

Selain itu, JK juga mengatakan pentingnya keseimbangan kebijakan antara keduanya.

Menurut ekonom dan Rektor Universitas Paramadina Prof Firmanzah PhD, perbedaan pandangan antara pemerintah dan bank sentral bukan tanpa alasan. Pasalnya, bank sentral melihat situasi stabilitas sistem keuangan, sementara pemerintah memperhatikan sektor riil.

Untuk menyelaraskan pandangan pemerintah dan bank sentral, kata Firmanzah, maka Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) yang terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur BI, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) merupakan forum yang dapat dijadikan wadah harmonisasi.

"FKSSK bisa menjadi medium koordinasi karena ada Menteri Keuangan yang mewakili pemerintah dan Gubernur BI. Ini bisa jadi medium harmonisasi kebijakan. Sebaiknya dirumuskan di forum itu," ujar Firmanzah di Jakarta, Rabu (25/11/2015).

Firmanzah memandang, perbedaan pendapat antara pemerintah dengan otoritas moneter dan fiskal di hadapan pelaku usaha malah menambah ketidakpastian. Sebab, ini akan membuat para pelaku usaha menjadi bingung tentang kebijakan di sektor perekonomian.

"Yang diperlukan sekarang adalah pernyataan kebijakan yang mengurangi ketidakpastian. Statement yang menambah kebingungan pasar harus dihindari," tutur Firmanzah.

Menurut JK, ukuran keberhasilan BI adalah nilai tukar dan inflasi, sementara pemerintah dari pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. JK menyoroti upaya menyeimbangkan hal ini, yakni stabilitas nilai tukar dan inflasi, namun pada saat bersamaan harus meningkatkan pertumbuhan dan memperbesar lapangan kerja.

"Itu letaknya kita koordinasi. Tidak bisa masing-masing pihak menjalankan masing-masing dan independen. BI harus mendengarkan pemerintah dan pemerintah mendengarkan BI," tegas JK.