Pemerintah Tegaskan Paket Kebijakan untuk Menahan Perlambatan Ekonomi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menegaskan dikeluarkannya paket kebijakan-kebijakan ekonomi bertujuan sebagai penahan perlemahan ekonomi yang dialami Indonesia ini.

Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kementerian Koordinator Perekonomian Edy Putra Irawady mengatakan jika tidak ada paket kebijakan ekonomi, kondisi perekonomian Indonesia akan makin terpuruk. "Pada awalnya kita ingin mem-bumper (jadi bantalan) pelambatan ekonomi, sehingga kita keluarkan pada tahun 2015, jika tidak ada bumper (paket ekonomi)  ekonomi bisa terjerumus ," ujar Edy dalam sebuah diskusi, di Jakarta, Senin (30/5/2016).

Edy menjelaskan paket kebijakan ini juga untuk mendorong peningkatan investasi dengan mempermudah perizinan. Selain itu, paket ekonomi ini juga menciptakan lapangan pekerjaan yang bisa mendorong daya beli masyarakat.

Edy juga mengatakan upaya pemerintah agar paket kebijakan ekonomi itu berjalan efektif adalah dengan membenahi koordinasi antar-kementerian dan lembaga. Itu dilakukan agar semua kementerian dan lembaga bisa padu dalam menjalankan paket kebijakan.

Ia juga menuturkan pemerintah sedang mengerjakan 26 petunjuk teknis (juknis) dari paket kebijakan ekonomi sampai adanya petunjuk pelaksana (juklak). "Kita selesaikan petunjuk teknis antarwilayah antarsektor koordinasi. koordinasi antarsektor ada 26 cucu yang kita kejar. akan dikerjakan tuntas sampai ada juklak," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J. Supit mengatakan kebijakan ekonomi sebenarnya ada dampak meskipun sedikit. Namun, efektivitasnya dalam memperbaiki iklim bisnis masih dipertanyakan. "Kalau dibilang dampak pasti ada. tapi harus ada parameter, investasi riil yang masuk dan menyerap lapangan kerja ada atau tidak?" ucap Anton.

Anton menyoroti inkonsistensi kebijakan yang diterapkan pemerintah. Hal ini yang menyebabkan investor hengkang dari Indonesia seperti Samsung yang memilih membangun pabrik di Vietnam.