Dradjad H Wibowo
Ekonom

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Ketua Pembina Sustainable Development Indonesia (SDI), Ketua Dewan Pakar PAN, dan Ketua Umum IFCC.

"Reshuffle" Jilid 2 Memperkuat Sistem Presidensial, tetapi...

Kompas.com - 28/07/2016, 12:01 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorHeru Margianto

Koreksi terhadap Wapres makin jelas dengan masuknya Sri Mulyani.

Ketika menjabat Menteri Keuangan (Menkeu) di bawah Presiden SBY, Sri Mulyani sering berseberangan dengan Wapres Jusuf Kalla. Padahal saat itu beliau—Jusuf Kalla—adalah Ketum Golkar dengan kursi terbanyak di DPR.

Satu lagi, politisi PAN yang didukung Wapres, Didik J Rachbini, tidak jadi masuk kabinet. Memang Didik bukan calon utama dari Ketum PAN Zulkifli Hasan. Namun logikanya, dukungan Wapres menjadi poin positif.

Ketiga, Presiden memberi peringatan keras kepada para menteri agar tidak ribut di publik. Tidak boleh sesama menteri saling kepret di publik.

Tidak boleh ada "Ahok-isme" di kalangan menteri. Rizal Ramli, Yuddy Chrisnandi, dan Sudirman Said—dengan kontroversi "papa minta saham" dan PLN—diganti.

Ini pesan yang sangat penting bagi kabinet ke depan. Presiden memerintahkan soliditas. Jangan mencoba populer di media dengan membuat kegaduhan. Jika tidak, anda di-kepret sendiri oleh Presiden.

Keempat, Wapres, parpol pendukung, dan para menteri harus paham bahwa Presiden ini memiliki kultur Jawa Solo yang sangat kental.

Anda harus bisa membaca sinyal yang tidak diucapkan. Sama persis dengan Presiden Soeharto, meskipun Presiden Jokowi lebih "nyantai" orangnya.

Proyek kereta cepat dan reklamasi adalah contohnya. Kereta cepat terlambat karena berbagai hambatan birokratis. Dirjen Perkeretaapian dicopot dan sekarang Menteri Perhubungan Jonan.

Dalam rapat kabinet membahas proyek reklamasi, Presiden menegaskan perlunya kepastian usaha, tapi tetap harus sesuai peraturan. Menteri Rizal sepertinya kurang membaca sinyal yang sudah cukup keras ini untuk ukuran kultur Jawa.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.