"Reshuffle" Jilid 2 Memperkuat Sistem Presidensial, tetapi...

Koreksi terhadap Wapres makin jelas dengan masuknya Sri Mulyani.

Ketika menjabat Menteri Keuangan (Menkeu) di bawah Presiden SBY, Sri Mulyani sering berseberangan dengan Wapres Jusuf Kalla. Padahal saat itu beliau—Jusuf Kalla—adalah Ketum Golkar dengan kursi terbanyak di DPR.

Satu lagi, politisi PAN yang didukung Wapres, Didik J Rachbini, tidak jadi masuk kabinet. Memang Didik bukan calon utama dari Ketum PAN Zulkifli Hasan. Namun logikanya, dukungan Wapres menjadi poin positif.

Ketiga, Presiden memberi peringatan keras kepada para menteri agar tidak ribut di publik. Tidak boleh sesama menteri saling kepret di publik.

Tidak boleh ada "Ahok-isme" di kalangan menteri. Rizal Ramli, Yuddy Chrisnandi, dan Sudirman Said—dengan kontroversi "papa minta saham" dan PLN—diganti.

Ini pesan yang sangat penting bagi kabinet ke depan. Presiden memerintahkan soliditas. Jangan mencoba populer di media dengan membuat kegaduhan. Jika tidak, anda di-kepret sendiri oleh Presiden.

Keempat, Wapres, parpol pendukung, dan para menteri harus paham bahwa Presiden ini memiliki kultur Jawa Solo yang sangat kental.

Anda harus bisa membaca sinyal yang tidak diucapkan. Sama persis dengan Presiden Soeharto, meskipun Presiden Jokowi lebih "nyantai" orangnya.

Proyek kereta cepat dan reklamasi adalah contohnya. Kereta cepat terlambat karena berbagai hambatan birokratis. Dirjen Perkeretaapian dicopot dan sekarang Menteri Perhubungan Jonan.

Dalam rapat kabinet membahas proyek reklamasi, Presiden menegaskan perlunya kepastian usaha, tapi tetap harus sesuai peraturan. Menteri Rizal sepertinya kurang membaca sinyal yang sudah cukup keras ini untuk ukuran kultur Jawa.