Google Tak Bayar Pajak, DPR Minta Pemerintah Lakukan Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XI DPR Donny Imam Priambodo menyatakan, persoalan Google Indonesia yang berkeras enggan diperiksa pajaknya harus dicermati serius.

Menurut dia, jika Google memiliki entitas resmi di Indonesia maka sudah sewajibnya membayar pajak.

Donny mengatakan, Google pun harus diperlakukan sama dengan perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atau Penanaman Modal Asing (PMA) lainnya.

Namun, selama ini Google hanya mendirikan kantor perwakilan di Indonesia. "Saya sudah pernah meminta 1,5 tahun lalu saat rapat dengar pendapat dengan Dirjen Pajak agar berkoordinasi dengan Menkominfo, sehingga semua transaksi online perusahaan global di Indonesia menggunakan gateway Indonesia untuk bertransaksi," kata Donny dalam pernyataan tertulisnya, Jumat (16/9/2016).

Kalau ini tidak terjadi, imbuh Donny, maka perusahaan global di Indonesia pasti mengelak membayar pajak dengan alasan transaksi dilakukan di luar negeri dengan menggunakan gateway luar negeri.

Untuk itu, infrastruktur yang berkaitan dengan hal itu harus dibangun. Donny mengungkapkan, saat ini banyak toko online atau jasa media sosial yang transaksinya tidak melalui gateway Indonesia, karena aturan dan sistemnya belum memadai.

Jika semua transaksi asal Indonesia menggunakan gateway dalam negeri, tentunya Dirjen Pajak tidak perlu repot untuk mengutip pajak meskipun mereka hanya punya perusahaan perwakilan di Indonesia.

"Saya pikir potensi pajak dari transaksi online ini akan cukup besar jika dikelola dengan baik, mengingat ke depan transaksi maya akan meningkat tajam," ujar Donny.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ditjen Pajak menyatakan Google telah menolak untuk diperiksa terkait dengan kewajiban pembayaran pajak di Indonesia.

Terkait dengan masalah ini, juru bicara Google Indonesia menyebutkan bahwa selama ini pihaknya telah membayar pajak dan mengikuti berbagai peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia. Perusahaan pun sudah berdiri sebagai badan hukum Indonesia.