Skema Gross Split Belum Tentu Bikin Industri Migas Lebih Menarik

JAKARTA, KOMPAS.com - Regulasi mengenai skema baru kerja sama minyak dan gas bumi (migas) yaitu Gross Split dalam waktu dekat akan dirilis. Pemerintah berharap pengganti skema bagi hasil (Production Sharing Contract/PSC) ini mampu mendorong kinerja industri migas.

Menurut Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro, menarik tidaknya (attractiveness) industri migas di Indonesia masih tetap tergantung pada berapa persen bagi hasil antara pemerintah dan kontraktor dengan skema Gross Split ini.

"Jadi masih belum bisa dikatakan (Gross Split) ini kan jauh lebih menarik dibandingkan dengan sistem yang sekarang (PSC)," kata Komaidi ditemui usai diskusi on air di Jakarta, Sabtu (10/12/2016).

Komaidi mengatakan, ada kemungkinan skema Gross Split ini akan mendorong investasi di industri migas yang semakin besar. Akan tetapi, ada kemungkinan pula skema Gross Split ini justru membuat investasi di industri migas menjadi tidak berjalan.

Alasannya, satu hal yang membedakan dari skema PSC yaitu, pada skema Gross Split ini kontraktor menjadi pihak yang menanggung risiko (risk taker) secara penuh. Dalam skema Gross Split ini tidak dikenal istilah pengembalian biaya operasi atau cost recovery (CR) sebagaimana yang ada dalam skema PSC.

"Kalau cost structure tidak efisien, maka akan menjadi biaya tambahan, dan tentu kontraktor akan dirugikan karena pemerintah enggak mau tahu dengan itu," ucap Komaidi.

Inefisiensi struktur biaya itu bisa berasal dari internal kontraktor seperti salah pengelolaan. Namun, bisa juga ditimbulkan dari lingkungan eksternal, misalnya karena perizinan yang rumit, serta gejolak sosial yang bisa memengaruhi investasi.

"Sehingga dengan skema Gross Split itu, proses perizinan yang mudah menjadi jauh lebih relevan," ujar Komaidi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pemerintah masih terus membahas perubahan skema PSC menjadi skema Gross Split dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Keuangan.

"Karena itu mengenai cost recovery. Tetapi, enggak lama juga selesai itu (pembahasan). Sebisa mungkin sebelum akhir tahun sudah selesai," kata Darmin di kantornya Jumat (9/12/2016) malam.

Kriteria bagi hasil

Menurut Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar, ada lima kriteria dalam menentukan prosentase bagi hasil antara pemerintah dan kontraktor dalam skema Gross Split.

Pertama, dilihat dari besarnya cadangan migas sebuah lapangan. Kedua, lokasi lapangan. Ketiga, kondisi dan kriteria lapangannya. Keempat, tingkat kesulitannya. Serta kelima, jenis lapangan migas apakah konvensional atau non-konvensional.