Pemanfaatan Data Lapan Mampu Hemat Anggaran Pemerintah sampai Rp 18 Triliun

Kompas.com - 19/03/2019, 15:03 WIB
Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso (kiri) dan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), Thomas Djamaluddin (kanan) berfoto bersama usai meneken nota kerja sama di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (19/3/2019). KOMPAS.com/MURTI ALI LINGGA Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso (kiri) dan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), Thomas Djamaluddin (kanan) berfoto bersama usai meneken nota kerja sama di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (19/3/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional ( Lapan), Thomas Djamaluddin, mengatakan pemanfaatan data teknologi penerbangan dan antariksa mampu menghemat anggaran setiap kementerian lembaga (K/L) dan pemerintah daerah. 

"Pada 2015, hitungan kami bisa menghemat anggaran Rp 3 triliun; 2016 sebesar Rp 5 triliun; 2017 sebesar Rp 7 triliun. Karena makin banyak K/L dan daerah yang menggunakan, penghematan bisa kami lakukan 2018 itu Rp 18 trilun," kata Thomas ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (19/3/2019).

Thomas mengungkapkan, sebelum 2012 setiap K/L dan daerah masih membeli atau mengadakan data dan informasi antarikasa dari vendor, termasuk terkait goespasial. Namun, kebijakan itu berubah setelah keluar Impres Nomor 6 Tahun 2012 yang isinya menyinergikan penyediaan citra satelit.

"Dengan kebijakan satu pintu ini, maka efisiensi dari penyediaan citra satelit ini semakin tinggi. Bisa dikakukan penghematan luar biasa," ujarnya.

Dia mengatakan, pihaknya kini sudah menjalin kerja sama dengan Kemenko Perekonomian dalam pemanfaatan data teknologi penerbangan dan antariksa. Sehingga makin banyak instansi yang sudah memanfaatkan kinerja Lapan.

"Artinya, kalau semakin banyak kementarin yang menggunakan citra satelit yang diperoleh Lapan untuk berbagai sektor (maka) efisiensi pnggunaan anggaran semakin tinggi," ungkapnya.

Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian memiliki tugas dan tupoksi kerja yang diberikan Presiden, seperti terkait kebijakan satu peta atau one map policy. Dimana kebijakan satu peta ini ditetapkan oleh Perpres Nomor 9 Tahun 2016.

Thomas berharap Lapan bisa berkontribusi lebih dalam mempercepat program kerja yang diembang Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, khususnya program strategis nasional.

"Jadi kerja sama Lapan dan Menko Perekonomian diharapkan akan dapat mempercepat pelaksanaa kebijakan-kebijakan prioritas nasional," tandasnya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X