KOMPAS.com - Sektor infrastruktur menjadi salah satu fokus utama di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK). Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan konektivitas dan merangsang pertumbuhan ekonomi di pelbagai wilayah tanah air.

Presiden Jokowi menekankan bahwa program pembangunan infrastruktur merupakan bagian dari implementasi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat. Jadi, pembangunan tidak lagi terfokus di Jawa saja, melainkan di seluruh daerah di Indonesia.

"Dalam lima tahun ini kita dalam proses berjalan membangun sebuah fondasi sebagai syarat pertumbuhan ekonomi yang baik dan berkualitas, yaitu pembangunan infrastruktur," ujar Presiden Jokowi saat menyampaikan sambutannya di acara Deklarasi Pengusaha Pekerja Pro Jokowi (Kerjo) di Istora Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (21/3/2019).

Maka dari itu, kata Jokowi, hampir tiap hari dirinya berada di lapangan untuk memastikan setiap proyek dan pembangunan itu berjalan. 

Salah satu pembangun yang dikebut oleh pemerintahan Kabinet Kerja yang dipimpin Jokowi, adalah pembangunan infastruktur berupa jalan dan jembatan. Tujuannya supaya dapat menghubungkan antara satu daerah dengan daerah lain.

Dengan konektivitas antar daerah, diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Selain itu juga untuk memudahkan mobilitas manusia dan barang, serta membuat harga bahan pokok semakin terjangkau.

Saat ini, total jalan nasional yang dibangun dari tahun 2015 hingga 2018, mencapai 3.387 kilometer (km).Pembangunan jalan nasional akan berlanjut hingga tahun 2019, dengan penambahan 732 km. 

Dengan demikian, total jalan nasional yang terbangun selama pemerintahan Jokowi (2014-2019) mencapai 4.119 km.

Di sisi lainnya pemerintah pun telah membangun jalan tol sepanjang 782 km dalam kurun empat (4) tahun terakhir. Pembangunannya terus berlanjut hingga saat ini, dengan target pembangunan sepanjang 1.070 kilometer pada 2019.

Dok. Istimewa Jokowi dalam Deklarasi Pengusaha Pekerja Pro Jokowi (Kerjo)

Lebih dari itu, Jokowi berkomitmen pula untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Salah satunya, dengan membangun jembatan gantung di daerah-daerah terpencil. Pada 2015-2018, pemerintah telah membangun 164 unit jembatan gantung dan ditargetkan akan menjadi sebanyak 330 pada akhir 2019.

"Memang membangun infrastruktur pasti ada pahit dan sakitnya. Tapi inilah (infrastruktur) obat bagi ekonomi ke depan kita," ucap Jokowi dalam Deklarasi Pengusaha Pekerja Pro Jokowi (Kerjo) seperti dalam keterangan tertulisnya. 

Bapak, ibu, dan saudara sekalian pun, lanjut Jokowi harus meyakini bahwa infrastruktur  adalah mutlak sebagai syarat fondasi pertumbuhan ekonomi di mana pun.  Infrastruktur juga untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam rangka competitiveness RI.

Tak hanya itu, Jokowi menyampaikan, infrastruktur juga dibutuhkan untuk pemerataan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Dalam laporannya Global Competitiveness Index 2018, dalam penilaian indeks daya saing infrastruktur, World Economic Forum (WEF) mencatat Indonesia menempati ranking ke-71 dari 140 negara.

Dengan ranking tengah tersebut, Indonesia mendapatkan skor 66,8 dari skala 0-100.   

#IndonesiaOptimis