Tak hanya penurunan inflasi, capaian positif lain terlihat dari kenaikan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Makassar. Nilai IPM Makassar pada 2018 berada pada angka 81,13 atau meningkat dibandingkan pada 2014 yang bernikah 79,35.
Sejalan dengan itu, Danny Pomanto memaparkan, tingkat kemiskinan pun mampu diturunkan dari 4,49 persen pada 2014 menjadi 4,41 persen pada 2018 lalu. Begitu juga dengan ketimpangan pendapatan atau gini rasio, yang sering kali menjadi permasalahan di kota-kota besar.
“Alhamdulillah atas kerja keras kita bersama mampu diturunkan dari 0,395 pada awal pemerintahan Danny bersama Wakilnya menjadi 0,383 saat ini. Angka ini termasuk dalam tingkat ketimpangan rendah di Indonesia," papar Danny.
Peningkatan yang diraih Kota Makassar, sambung Danny Pomanto, menunjukkan bahwa program-program strategis yang digagas oleh Pemkot Makassar memberikan dampak yang signifikan bagi kemajuan Kota Makassar dan masyarakatnya
“Walaupun demikian, capaian-capaian tersebut tentu saja disertai dengan beberapa catatan penting yang perlu untuk diperbaiki ke depannya seperti pengurangan jumlah pengangguran,"ucapnya.
Dalam rapat paripurna itu, Danny Pomanto pun menjelaskan tentang pendayagunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selama lima tahun.
Menurutnya dalam periode tersebut pendayagunaan APBD Makassar memperlihatkan kapasitas fiskal daerah yang kuat dan berkualitas.
Adapun pelaksanaan APBD Kota Makasar sendiri, kata dia, berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku dan terdiri atas tiga komponen, yaitu Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.
Lebih lanjut Danny mengatakan, kapasitas fiskal Pemerintah Kota Makassar juga tergambar dalam APBD yang terus meningkat dari tahun ke tahun.
Sebagai perbandingan pada 2014 realisasi pendapatan daerah sebesar Rp 2,62 triliun lebih, sementara pada 2018 mencapai Rp 3,42 triliun lebih atau terjadi peningkatan Rp 798,66 miliar lebih.
"Bahkan untuk tahun anggaran 2019 yang tengah berjalan saat ini kami targetkan pendapatan daeran mencapai Rp 4,09 triliun lebih,” rincinya.
Sementara itu, untuk pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Danny memamparkan bahwa ada tren peningkatan dari Rp 730,98 miliar (2014) menjadi Rp 1,18 triliun lebih (2018). Nilai ini naik Rp 454,46 miliar lebih.
"Kami targetkan untuk tahun anggaran 2019 ini PAD mencapai Rp 1,64 triliun lebih.
Pada saat yang sama kemandirian keuangan daerah semakin pula meningkat. Hal ini terlihat dari rasio antara PAD dengan total Pendapatan Daerah yang saat ini lebih dari 1 per 3 atau 34,58 persen.
“Ini berarti tingkat ketergantungan APBD Kota Makassar terhadap dana transfer dari pemerintah pusat semakin menurun. Sumber pendapatan lainnya yaitu dana perimbangan juga mengalami kenaikan dari Rp 1,25 triliun lebih (2014) menjadi Rp 1,80 triliun lebih (2018) atau naik Rp 556,38 miliar lebih,” katanya.