Jokowi Bakal Pindahkan Ibu Kota dari Jakarta, Bagaimana Alurnya?

Kompas.com - 13/05/2019, 14:23 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintahan Presiden Joko Widodo menyatakan bakal merealisasikan rencana pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta.

Untuk merealisasikan wacana tersebut, Jokowi dalam beberapa hari terakhir melakukan kunjungan ke beberapa daerah di Kalimantan yang berpotensi menjadi ibu kota baru dari Indonesia.

Menteri Perencanaan Pembangunan Negara (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, setidaknya lokasi pasti dari ibu kota baru harus sudah ditentukan pada 2019 ini. 

Baca juga: Keputusan Lokasi untuk Ibu Kota Baru Ditentukan Tahun Ini

"Yang pasti 2019 ini semua kajian sudah selesai dan yang paling penting sudah ada keputusan," ujar Bambang di Kantor Staf Presiden di Jakarta, Senin (13/5/2019).

Saat ini, terdapat dua wilayah yang menjadi kandidat kuat ibu kota baru, yaitu di kawasan Bukit Soeharto, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur serta Kabupaten Gunung Mas di Kalimantan Tengah.

Bambang mengatakan, setelah lokasi ibu kota baru sudah pasti, pemerintah bersama DPR bakal menggodok produk hukum yang diperlukan untuk mematangkan rencana pemindahan ibu kota.

Baca juga: Kepala Bappenas: Pemindahan Ibu Kota Masuk RPJMN 2020-2024

"Proses berikutnya langsung konsultasi dengan DPR untuk bersama-sama menyepakati bentuk produk hukum apa yang diperlukan misalnya undang-undang maka langsung disiapkan rancangan undang-undangnya, lalu membahas, RUU tersebut merevisi undang-undang DKI Jakarta atau benar-benar undang-undang baru," ujar dia.

"Ini tentunya akan di periode 2019 sampai 2020," imbuhnya.

Pada 2020, yang perlu dipersiapkan adalah kesiapan lahan yang status tanah yang akan digunakan, juga menyiapkan berbagai infrastruktur dasar termasuk konektivitas dengan kota-kota di sekitar lokasi ibu kota baru.

Bambang mengatakan, agar pembangunan ibu kota baru berjalan secara efisien, seharusnya terdapat otoritas yang memegang kendali dari pembangunan awal hingga beroperasinya infrastruktur baru.

Baca juga: Jika Ibu Kota Pindah, Bagaimana Kesiapan Transportasinya?

"Usulan kami memang ada satu badan otoritas, tapi akan dibahas di kabinet nanti bentuknya seperti apa yang terbaik, sehingga secara legal kuat tapi juga lincah karena tidak bisa kalau birokratis dan kaku sehingga pembangunan akan berjalan lambat," jelas Bambang.

Di periode yang sama, yaitu sepanjang 2019 hingga 2020 pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) juga direncanakan telah merampungkan tata ruang ibu kota baru. Sebab, tanah-tanah yang tadinya merupakan hak guna usaha atau yang dikelola oleh piha tertentu harus diubah menjadi wilayah perkotaan.

Bambang pun mengaku telah memiliki desain ibu kota yang menurutnya sudah cukup bagus untuk diterapkan di ibu kota baru kelak.

"Tapi (desain) tersebut akan terus diperbaiki sehingga kita punya masterplan dan infrastruktur dasar untuk kawasan pemerintahan dan ibu kota negara," ujar dia.

Baca juga: Provinsi-provinsi Ini Siap Sediakan Lahan untuk Pemindahan Ibu Kota

Di periode berikutnya, atau dari kurun waktu tahun 2020 hingga 2021, akan dimulai pembangunan untuk kawasan inti atau pusat pemerintahan seluas 2000 hektar juga kawasan kota secara keseluruhan yang seluas 40.000 hektar.

Sementara pada tiga tahun terakhir, yaitu pada 2022 hingga 2024 pembangunan infrastruktur dasar direncanakan sudah rampung dan mulai merambah pembangunan fasilitas pemerintahan, kawasan pendukung perumahan, serta kebutuhan komersial.

"Sehingga paling tidak 2024 sudah ada aktivitas pemindahan baik sebagian ataupun keseluruhan pemerintah ke ibu kota baru," tukas Bambang.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bos Krakatau Steel Pimpin Asosiasi Industri Besi-Baja se-Asia Tenggara

Bos Krakatau Steel Pimpin Asosiasi Industri Besi-Baja se-Asia Tenggara

Rilis
Luncurkan Livin' Investasi, Bank Mandiri Targetkan Pertumbuhan Bisnis Wealth Management

Luncurkan Livin' Investasi, Bank Mandiri Targetkan Pertumbuhan Bisnis Wealth Management

Whats New
Jobseeker, Simak 10 Tips Ikut Job Fair Agar Sukses Dapat Pekerjaan

Jobseeker, Simak 10 Tips Ikut Job Fair Agar Sukses Dapat Pekerjaan

Work Smart
Kuasa Hukum Korban Berharap Aset KSP Indosurya Ditelusuri Lagi

Kuasa Hukum Korban Berharap Aset KSP Indosurya Ditelusuri Lagi

Whats New
UMKM Ingin Menjual Produk ke Pemerintah? Ini Daftar E-Katalog LKPP

UMKM Ingin Menjual Produk ke Pemerintah? Ini Daftar E-Katalog LKPP

Smartpreneur
Pembiayaan APBN Melalui Utang Turun 62,4 Persen, Hanya Rp 155,9 Triliun Per April 2022

Pembiayaan APBN Melalui Utang Turun 62,4 Persen, Hanya Rp 155,9 Triliun Per April 2022

Whats New
Bank Mandiri Luncurkan Fitur Investasi di Aplikasi Livin'

Bank Mandiri Luncurkan Fitur Investasi di Aplikasi Livin'

Whats New
Jokowi Minta Luhut Bantu Urus Minyak Goreng, Ini Kata Kemendag

Jokowi Minta Luhut Bantu Urus Minyak Goreng, Ini Kata Kemendag

Whats New
Minat Jadi Agen Mandiri? Simak Persyaratan dan Cara Daftarnya

Minat Jadi Agen Mandiri? Simak Persyaratan dan Cara Daftarnya

Whats New
Kemendag Ungkap Alasan Larangan Eskpor CPO Dicabut

Kemendag Ungkap Alasan Larangan Eskpor CPO Dicabut

Whats New
Jadi Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara Mengudurkan Diri dari Presiden Komisaris OVO

Jadi Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara Mengudurkan Diri dari Presiden Komisaris OVO

Whats New
Harga Minyak Naik, Anggaran Subsidi Terealisasi Rp 56,62 Triliun Hingga April 2022

Harga Minyak Naik, Anggaran Subsidi Terealisasi Rp 56,62 Triliun Hingga April 2022

Whats New
DPR Minta Pejabat Kementan Diberhentikan Jika Tak Sanggup Sediakan Vaksin PMK dalam 3 Bulan

DPR Minta Pejabat Kementan Diberhentikan Jika Tak Sanggup Sediakan Vaksin PMK dalam 3 Bulan

Whats New
Cek Aturan Tarif dan Dasar Pengenaan BPHTB Terbaru

Cek Aturan Tarif dan Dasar Pengenaan BPHTB Terbaru

Spend Smart
Soal Elon Musk Investasi di RI, Luhut: Tidak Semudah Menjentikkan Jari

Soal Elon Musk Investasi di RI, Luhut: Tidak Semudah Menjentikkan Jari

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.