Perancis Berlakukan Pajak Untuk Perusahaan Digital

Kompas.com - 12/07/2019, 07:06 WIB
Ilustrasi pajak THINKSTOCKS/WAVEBREAKMEDIA LTDIlustrasi pajak

PARIS, KOMPAS.com - Pemerintah Perancis akhirnya memberlakukan aturan pajak untuk perusahaan-perusahaan digital raksasa meski mendapatkan ancaman pajak balasan dari Amerika Serikat.

Seperti dikutip dari BBC, Jumat(12/7/2019), Amerika Serikat menilai, kebijakan pajak yang diberlakukan tidak adil untuk perusahaan-perusahaan teknologi raksasa Negeri Paman Sam tersebut.

Pemberlakukan pajak sebesar 3 persen bakal dibebankan pada perusahaan jasa produk digital untuk perusahaan kelas multinasional seperti Google dan Facebook.

Pemerintah Perancis menilai, perusahaan digital semacam Facebook dan Google yang berkantor pusat atau memiliki kantor pusat di luar yurisdiksi perpajakan negara tersebut hanya membayar sedikit atau tidak membayar pajak sama sekali.

Baca juga: Pemerintah Dinilai Perlu Genjot Sumber Pendapatan Pajak

Pajak baru ini telah disetujui oleh senat setempat, seminggu setelah disahkan oleh Majelis Nasional.

Perusahaan digital manapun dengan pendapatan lebih dari 750 juta euro atau setara dengan 850 juta dollar AS, di mana setidaknya 25 juta dollar ASnya didapatkan dari Perancis bakal terkena pungutan pajak tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Aturan perpajakan ini bakal diberlakukan sejak 2019 dan diekspektasikan bakal menjaring setidaknya 400 juta euro tahun ini.

Baca juga: Sri Mulyani: Seluruh Dunia Pusing Pajaki Google hingga Netflix

Saat ini, perusahaan-perusahaan teknologi raksasa di dunia hanya membayar sedikit pajak atau bahkan tidak sama sekali kepada negara-negara di mana mereka tidak memiliki kehadiran fisik yang besar. Pasalnya, perusahaan-perusahaan tersebut mengaku sebagian besar keuntungan mereka berada di negara tempat kantor pusat berdiri.

Adapun Komisi Eropa memperkirakan perusahaan-perusahaan internet yang umumnya beroperasi melampaui batas-batas negar atersebut hanya membayar pajak setidaknya 9 persen hingga 9 persen dari keuntungan mereka. Sementara, rata-rata perusahaan yang beroperasi secara tradisional bisa membayar pajak hingga 23 persen dari keuntungan mereka di Uni Eropa.

Prancis telah lama berpendapat bahwa pajak harus didasarkan pada operasi atau kegiatan ekonomi yang terjadi, bukan hanya kehadiran fisik. Mereka sebelumnya telah mengumumkan aturan pajaknya sendiri pada perusahaan teknologi besar tahun lalu setelah upaya seluruh Uni Eropa terhenti.




Sumber BBC
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER MONEY] BPK Minta BP Jamsostek Lepas Sejumlah Saham | Cara Cek NIK KTP Secara Online

[POPULER MONEY] BPK Minta BP Jamsostek Lepas Sejumlah Saham | Cara Cek NIK KTP Secara Online

Whats New
Pelni Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1 Perkapalan, Ini Cara Daftarnya

Pelni Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1 Perkapalan, Ini Cara Daftarnya

Whats New
Fitur Biometrik Dikembangkan, Buka Rekening di BSI Mobile Tak Sampai 5 Menit

Fitur Biometrik Dikembangkan, Buka Rekening di BSI Mobile Tak Sampai 5 Menit

Rilis
Dalam Forum G20-LEMM, Sekjen Kemenaker Paparkan 4 Komitmen RI Terkait Isu Ketenagakerjaan

Dalam Forum G20-LEMM, Sekjen Kemenaker Paparkan 4 Komitmen RI Terkait Isu Ketenagakerjaan

Rilis
Kerap Dicatut, KSEI Tegaskan Tak Pernah Tawarkan Investasi

Kerap Dicatut, KSEI Tegaskan Tak Pernah Tawarkan Investasi

Whats New
13 Sektor Industri Minta Jatah Gas Subsidi

13 Sektor Industri Minta Jatah Gas Subsidi

Whats New
RUU Perlindungan Data Pribadi dan Monetisasi Jejak Digital Pengguna

RUU Perlindungan Data Pribadi dan Monetisasi Jejak Digital Pengguna

Whats New
Asrama Haji Pondok Gede Disulap Jadi Lokasi Perawatan Pasien Covid-19

Asrama Haji Pondok Gede Disulap Jadi Lokasi Perawatan Pasien Covid-19

Whats New
Sandiaga Uno Minta Pembangunan Borobudur Highland Dipercepat

Sandiaga Uno Minta Pembangunan Borobudur Highland Dipercepat

Whats New
Menko Luhut Sebut Pemerintah akan Terus Dukung Proyek Investasi Kawasan IWIP

Menko Luhut Sebut Pemerintah akan Terus Dukung Proyek Investasi Kawasan IWIP

Rilis
Akan Segera Meluncur, Ini Nama Bank Digital Keluaran BCA

Akan Segera Meluncur, Ini Nama Bank Digital Keluaran BCA

Whats New
Kemenperin: Tidak Ada Kelangkaan Tabung Oksigen

Kemenperin: Tidak Ada Kelangkaan Tabung Oksigen

Whats New
Tak Mampu Digaji, 637 Guru di Daerah TIdak Diusulkan untuk Penetapan NIK PPPK

Tak Mampu Digaji, 637 Guru di Daerah TIdak Diusulkan untuk Penetapan NIK PPPK

Whats New
Kasus Covid-19 Melonjak, Penjualan Sepeda Motor Diprediksi Bakal Kena Imbas

Kasus Covid-19 Melonjak, Penjualan Sepeda Motor Diprediksi Bakal Kena Imbas

Whats New
Berapa Biaya yang Dibutuhkan Pemerintah Jika Jakarta Lockdown?

Berapa Biaya yang Dibutuhkan Pemerintah Jika Jakarta Lockdown?

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X