Jonan: Percepatan Proyek 35.000 MW Disesuaikan Kebutuhan Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menegaskan komitmen pemerintah dalam menjalankan proyek pembangkit listrik 35.000 Mega Watt (MW).

Dalam pelaksanaannya, pemerintah mempertimbangkan perkembangan program strategis tersebut disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.

“Kita terus minta program 35.000 MW tetap jalan, tapi kecepatannya berdasarkan kebutuhan daripada masyarakat dan dunia usaha. Yang penting itu masyarakat bisa mendapat layanan listrik dari Sabang - Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote," ujar Jonan dalam keterangan tertulisnya, Rabu (31/7/2019).

Baca juga: Program Listrik 35.000 MW Jokowi Baru Terealisasi 10 Persen

Jonan menjelaskan, latar belakang diluncurkannya program yang dicanangkan pertama kali pada Mei 2015 adalah untuk memperluas akses listrik kepada masyarakat (accessibility). Tujuan inilah yang menjadi fokus utama Pemerintah.

“Coba bandingkan yang penting pembangkitnya apa jumlah masyarakat yang mendapatkan listrik? Kalau rakyatnya dulu, rasio elektrifikasi saat ini saja mungkin sudah 98,9 persen. Mudah-mudahan sampai akhir tahun sudah 99,3 persen," kata Jonan.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PLN Djoko Abumanan merincikn program 35.000 MW terdiri dari 25.000 MW milik Independent Power Producer (IPP) dan 10.000 MW yang dibangun PLN.

“5.000 milik PLN sudah masuk (kontrak)," ungkapnya.

Baca juga: Kapan Proyek Pembangkit Listrik 35.000 MW Rampung? Ini Kata Jonan

Untuk di Jawa, lanjut Djoko, pembangkit yang dimiliki oleh PLN sudah terselesaikan semua kontraknya. Sementara pembangkit milik IPP dengan skala besar mulai masuk pada September mendatang, Seperti PLTU Jawa 8 Cilacap dan Jawa 7 Bojonegoro.

"Rata-Rata pakai Ultra Supra Critical dengan kapasitas 1.000 MW," kata Djoko.