Wapres Kalla Sindir Listrik Panas Bumi Lamban, Ini Kata Dirut Geo Dipa

Kompas.com - 18/08/2019, 17:11 WIB
Gas buang keluar dari pipa panas bumi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Dieng yang dikelola PT Geo Dipa Energi di Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Minggu (14/4/2013). Potensi panas bumi di Dieng sebagai energi terbarukan sebenarnya sangat besar, yakni mencapai 400 megawatt. KOMPAS / AGUS SUSANTOGas buang keluar dari pipa panas bumi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Dieng yang dikelola PT Geo Dipa Energi di Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Minggu (14/4/2013). Potensi panas bumi di Dieng sebagai energi terbarukan sebenarnya sangat besar, yakni mencapai 400 megawatt.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wapres Jusuf Kalla menyindir lambatnya perkembangan listrik panas bumi atau geotermal pada pidatonya saat membuka konferensi internasional pengembangan listrik geotermal di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, 13 Agustus 2019 lalu.

Jusuf Kalla menilai, pengembangan listrik berbasis panas bumi sangat lamban karena selama 35 tahun hanya sebesar 2.000 megawatt realisasinya.

Sindiran Kalla disampaikan di hadapan Pelaksana Tugas (Plt) Dirut PLN Sripeni Inten Cahyani dan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar.

Pihak PLN sendiri kemudian mengatakan jika saat ini pengembangan listrik panas bumi terkendala tingginya harga lantaran pembangunan infrastruktur pembangkit panas bumi tergolong mahal. Sementara daya beli masyarakat Indonesia berbeda dengan negara maju. Masyarakat Indonesia sendiri menyukai energi murah dalam skema subsidi.

PLN mengupayakan agar pembangunan transmisi dibiayai dulu oleh pengembang, baru kemudian direimburse oleh pemerintah. Misal di PLTA Poso.

Baca juga: Pengembangan Listrik Geotermal Lamban, Wapres: Eksekusi dan Jangan Kebanyakan Seminar

Insentif ke pengembang

Sementara dalam ringkasan eksekutif Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE) Kementerian ESDM "Roadmap Pengembangan Energi Panas Bumi Indonesia: Energi Hijau, Berkelanjutan, dan Berkeadilan 2019-2030" menyebutkan jika ada hal yang mengganjal pengembangan listrik panas bumi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Yakni, Pengembang menanggung biaya infrastruktur yang sebenarnya menjadi tanggung jawab Pemerintah. Kemudian upfront-risk dan kebutuhan investasi awal yang besar.

Kemudian, beberapa lokasi potensi panas bumi berada di kawasan konservasi. Lalu daya beli masyarakat yang relatif rendah, dan ketimpangan antara kebutuhan listrik setempat dengan sumber daya energi panas bumi yang ada.

Selain itu, pengembang panas bumi di Indonesia juga menghadapi sejumlah risiko seperti risiko ketidakpastian kondisi sumber daya panas bumi. Risiko kenaikan biaya proyek. Risiko dampak sosial. Serta, risiko perubahan regulasi.

ESDM sendiri menyatakan jika diperlukan insentif khusus, yang berupa reimburse atas biaya-biaya yang seharusnya tidak ditanggung pengembang pembangkit panas bumi. Hal ini senada dengan yang diupayakan PLN.

Baca juga: Geotermal Indonesia, dari Potensi, Pemanfaatan sampai Rencana ke Depan

Feed in Tariff

Bagaimana PT Geo Dipa Energi (Persero) menanggapi sindiran Wapres Kalla, serta menanggapi roadmap ESDM dan upaya PLN?

Direktur Utama Geo Dipa Energi Riki Ibrahim mengatakan, untuk penetapan harga energi baru terbarukan (EBT) panas bumi diperlukan feed in tariff (FiT) hanya 10 tahun saja.

Penetapan itu, tidak boleh lebih dari 10 tahun dan setelah 10 tahun harus mengikuti persaingan sesuai biaya pokok penyediaan (BPP) listrik oleh PLN di lokasi pengembangan EBT panas bumi.

Menurut Riki, hal itu karena BPP PLN setempat pada saat 10 tahun mendatang itu sudah akan cukup memberikan keuntungan yang wajar kepada pengembang EBT panas bumi.

"Disamping itu, alasan ini juga mempertimbangkan masukan KPK terhadap potensi kerugian negara atas kontrak dengan FiT selama 30 tahun karena satu harga tinggi dan panjang," kata dia melalui keterangannya ke Kompas.com, Minggu (18/8/2019).

Alasan lain, FiT selama 10 tahun juga lantaran rentang waktu tersebut merupakan rata-rata pengembalian pinjaman pengembang panas bumi ke bank.

Riki berpendapat jika FiT selama 10 tahun juga sesuai dengan masukan ESDM dalam Roadmap Panas Bumi 2019-2030 yang disampaikan ke Menteri Keuangan RI.

Baca juga: Kembangkan PLTP, Geo Dipa Dapat Pinjaman 300 Juta Dollar AS

"Pemerintah diharapkan mempertimbangkan insentif pembangunan infrastruktur, insentif pencegahan risiko ekonomi, dan insentif lingkungan dengan total sekitar 9 cent per kWh yang ditambah harga BPP PLN sebagai harga keekonomian proyek," ujar Riki.

Lebih lanjut menurut Riki, harga EBT panas bumi dan berjalannya proyek baru panas bumi memang diperlukan untuk menjalankan tercapainya PP Kebijakan Energi Nasional (KEN), UU Panas Bumi, UU Energi, juga UU Perubahan Iklim yg disampaikan di Perjanjian Paris.

"Subsidi Listrik PLN setiap tahun naik dan ini tidak bisa dihindari karena berbagai macam alasan teknis dan nilai tukar dollar AS ke rupiah. Mendorong proyek EBT hari ini dipastikan tidak ada rugi dan dosanya karena berbagai macam manfaat akan didapat dibandingkan dengan mudaratnya," lanjut Riki.

Riki juga mengajak semua pihak untuk menyepakati usulan range atau batas atas - bawah harga EBT proyek baru yang lebih berkeadilan dan disesuaikan dengan insentif di atas, sebagai fair price untuk awal proyek saja atau 10 tahun.

Baca juga: Wapres Duga Ada Kriminalisasi dalam Kasus Hukum PT Geo Dipa Energi

Harapan Wapres Kalla

Sebelumnya dalam pidatonya di konferensi internasional pengembangan listrik geotermal di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, 13 Agustus 2019 lalu, Wapres Jusuf Kalla meminta ESDm dan PLN berhenti membuat pameran tentang panas bumi.

"Sehingga lain kali berhenti dulu bikin pameran, ke lapangan saja semua dulu. Masih banyak pameran kita (isinya) jalan-jalan juga. Kalau konferensi apa sih yang dikonferensikan? Semua bikin seminar itu-itu juga yang dibacakan, apa (ada) yang lain?" ujar Jusuf Kalla.

Dia berharap, ke depan pengembangan listrik berbasis panas bumi lebih progresif sehingga mampu memenuhi target pemenuhan kebutuhan listrik berbasis energi terbarukan (EBT) sebesar 25 persen pada 2025.

Karena itu, Kalla meminta pihak terkait untuk mempelajari teknologi listrik berbasis panas bumi ke negara-negara yang telah mempraktikannya, seperti Selandia Baru dan Eslandia.

"Kalau pengetahuan ini belajar saja dari Eslandia, New Zealand, atau Amerika tentang teknologi. Tidak ada yang berat, apalagi kalau cuma 10 megawatt apa susahnya itu," kata Wapres.

Baca juga: Panas Bumi di Rantau Dedap Akan Sumbang Penerimaan Negara 106,87 Juta Dollar AS

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.