Satgas Waspada Investasi Tindak 27 Entitas Investasi Ilegal

Kompas.com - 08/10/2019, 19:18 WIB
Ilustrasi investasi www.shutterstock.comIlustrasi investasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Usai menindak 133 pinjaman online (pinjol) ilegal, Satgas Waspada Investasi (SWI) juga menindak 27 kegiatan usaha atau investasi tanpa izin dari otoritas berwenang.

Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing mengatakan, penawaran kegiatan ini sangat berbahaya bagi masyarakat. Sebab, memanfaatkan ketidakpahaman masyarakat untuk menipu.

"Caranya dengan iming-iming pemberian imbal hasil yang sangat tinggi dan tidak wajar," kata Tongam L. Tobing dalam siaran pers, Selasa (8/10/2019).

Adapun 27 entitas tersebut terdiri dari 11 Trading Forex tanpa izin, 8 investasi cryptocurrency tanpa izin, 2 multilevel marketing tanpa izin, 1 travel umrah tanpa izin, dan 5 investasi lainnya.

Selain itu, Satgas Waspada Investasi juga menemukan 22 gadai swasta yang belum mendapatkan izin dari OJK namun telah beroperasi.

Baca juga: Satgas Waspada Investasi Kembali Tindak 133 Pinjol Ilegal

Dari 22 kegiatan usaha gadai swasta ilegal tersebut sebanyak 13 berdomisili di Jawa Tengah dan 9 berdomisili di Sumatera Utara.

Sebelumnya, pada bulan September telah ditemukan 30 entitas gadai ilegal, sehingga saat ini jumlahnya mencapai 52 entitas gadai ilegal.

Untuk selanjutnya, Tongam mengimbau kepada masyarakat agar mengecek informasi mengenai daftar perusahaan yang tidak memiliki izin sebelum melakukan investasi. Informasi bisa diakses melalui Investor Alert Portal pada www.sikapiuangmu.ojk.go.id.

"Selain itu, jika menemukan tawaran investasi yang mencurigakan, masyarakat dapat mengkonsultasikan atau melaporkan kepada Kontak OJK di 157," ucap dia.

Baca juga: Satgas Waspada Investasi Stop 215 Fintech dan Investasi Ilegal

Tidak hanya itu, dia mengimbau agar masyarakat memahami beberapa hal sebelum berinvestasi, di antaranya sebagai berikut.

  1. Memastikan pihak yang menawarkan investasi tersebut memiliki perizinan dari otoritas yang berwenang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.
  2. Memastikan pihak yang menawarkan produk investasi, memiliki izin dalam menawarkan produk investasi atau tercatat sebagai mitra pemasar.
  3. Memastikan jika terdapat pencantuman logo instansi atau lembaga pemerintah dalam media penawarannya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X