Apa Itu Jebakan Pendapatan Kelas Menengah?

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo dalam pidato pelantikannya, Minggu (21/10/2019) menginginkan Indonesia pada 2045 kelak keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah atau middle income trap.

Jokowi mengatakan, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia bisa mencapai 7 triliun dollar AS.

Lalu, apakah sebenarnya jebakan pendapatan kelas menengah itu?

Baca juga: Periode Kedua Jokowi: SDM Jadi Prioritas Utama, 2045 Keluar dari Jebakan Pendapatan Kelas Menengah

Berdasarlan hasil penelitian Bank Pembangunan Asia (ADB) yang berjudul Inequality, Aging and the Middle Income Trap dijelaskan, umumnya negara yang mulai masuk dalam kategori berpendapatan menengah, angkatan kerja sekaligus jumlah pengangguran di kawasan pedesaan mulai menipis.

Hal tersebut membuat tingkat upah, baik di kawasan pedesaan maupun perkotaan meningkat yang membuat daya saing di negara tersebut jadi terkikis.

Pasalnya, kawasan desa mengalami kekurangan tenaga kerja sementara di kota, permintaan terhadap tenaga kerja tidak dapat dipenuhi.

Baca juga: Menurut Sri Mulyani, Ini Syarat RI Keluar dari Middle Income Trap

Di sisi lain, negara yang bersangkutan akan sulit untuk mengadaptasi teknologi asing, dan pertumbuhan akumulasi modal melambat.

Secara lebih lanjut, negara-negara berpenghasilan menengah biasanya menghadapi tantangan ketidaksetaraan tinggi dan juga perubahaan piramida pemduduk tua yang cepat. Hal tersebut menjadi salah satu alasan mengapa banyak ekonomi menjadi stagnan setelah mencapai pendapatan menengah.

"Mimpi kita di tahun 2045, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai 7 triliun dollar AS. Indonesia sudah masuk lima besar ekonomi dunia dengan kemiskinan mendekati nol persen. Kita harus menuju ke sana," ucap Jokowi dalam pidatonya saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024 di Gedung MPR/DPR/DPD-RI, Jakarta, Minggu (20/10/2019).

Baca juga: Pidato Jokowi: Insya Allah, 2045 Indonesia Telah Keluar dari Jebakan Pendapatan Kelas Menengah

Menurut dia, pihaknya sudah mengalkulasi bahwa target tersebut sangat masuk akal dan sangat memungkinkan untuk dicapai.

Namun sebut Jokowi, untuk mewujudkan hal itu dibutuhkan kerja keras, kerja cepat, dan produktif.

"Semua itu tidak datang otomatis, tidak datang dengan mudah. Harus disertai kerja keras, dan kita harus kerja cepat, harus disertai kerja-kerja bangsa kita yang produktif," ucapnya.

Berdasaran data ADB pwr 2017 tersebut, Indonesia bersama dengan 16 negara kawasan Asia lainnya masuk dalam kategori kelas menengah.

Beberapa negara lain adalah Azerbaijan, Georgia, Iran, Iraq, Jordan, Kazakhstan, Lebanon, Malaysia, Maldives, Mongolia, Thailand, Turkey, Turkmenistan, West Bank dan Gaza.

Bank Dunia sendiri pada Juli 2019 memperbarui klasifikasi negara berdasarkan pendapatan (PDB/kapita) sebagai berikut:

Menengah-Atas 3.996 - 12.375 dollar AS

Menengah-Rendah1.026 - 3.995 dollar AS

Rendah < 1,025 dollar AS

Tinggi > 12,375 dollar AS

Baca juga: 5 Penyebab Orang Kelas Menengah Sulit Naik Jadi Kelas Atas

Berdasarkan catatan Bank Dunia, Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita Indonesia pada 2018 adalah 3.932 dollar AS per tahun. Angka ini menandakan Indonesia masih berada di kelompok negara berpendapatan menengah-bawah.

Direktur Riset Centre of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah mengatakan, ada satu syarat yang harus dipenuhi dalam jangka menengah untuk keluar dari middle income trap, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Berdasarkan perhitungannya, dalam 10 tahun ke depan, ekonomi Indonesia harus bisatumbuh minimal 6,8 persen. Adapun saat ini, hingga akhir tahun ekonomi RI diperkirakan akan tumbuh sebesar 5 persen.

Baca juga: Ingin Lepas dari Jebakan Generasi Sandwich, Simak Tips Ini

"Ini tidak mudah pastinya. Untuk bisa tumbuh di atas 5 persen saja selama ini sangat sulit," ujar Piter ketika dihubungi Kompas.com, Minggu (20/10/2019).

Piter menilai, upaya pemeirntah untuk fokus meningkatkan kinerja perekonomian masih belum maksimal. Pemerintah belum melakukan sinergi untuk mengoptimalkan sumber daya ekonomi yang ada.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga belum menajadi tujuan utama semua Kementerian/Lembaga.

Baca juga: Ingin Keluar dari Jebakan Pendapatan Kelas Menengah, Apa Langkah Jokowi?