Kementan Gandeng 6 Kementerian untuk Atasi Area Rawan Pangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian (Kementan) menemukan masih ada 88 daerah kabupaten atau kota yang rentan mengalami rawan ketersediaan pangan.

Penetapan area-area rentan pangan tersebut ditentukan berdasarkan beberapa parameter, seperti rasio konsumsi normatif per kapita, penduduk yang masih berada di bawah garis kemiskinan, alokasi pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan makan, akses air bersih, dan prevalensi balita stunting.

Sementara itu, terkait lokasi rentan rawan pangan, Ketua BKP Kementan Agung Hendriardi hanya menyebutkan bahwa sebagian daerah tersebut terletak di Indonesia bagian timur.

"Isu ketahanan pangan bersifat kompleks dan multidimensi. Ini juga menjadi isu strategis nasional, karena ketahanan pangan adalah hak setiap masyarakat," ujar Agung.

Baca juga: 2019, Pemerintah Targetkan Tak Ada Lagi Daerah Rentan Rawan Pangan

Melihat fakta lapangan dari BKP tersebut, Kementan mengajak enam kementerian lain untuk bersinergi mengentaskan masalah kerawanan pangan lewat Penandatangan Kerja Sama (PKS) yang digelar di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Adapun keenam kementerian yang berada dalam PKS itu terdiri dari Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Kesehatan (Kemenskes).

Selanjutnya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes DPTT), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendag), serta Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas).

Kompas.com/Hotria Mariana Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo saat menghadiri Penandatangan Kerja Sama Sinergi Dukungan Program Pengentasan Daerah Rentan Rawan Pangan, Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Baca juga: Mentan Syahrul Yasin Limpo Jamin Rakyat Tak Kekurangan Bahan Pangan

"Kementerian Pertanian tidak bisa jalan sendiri, harus ditopang dengan lainnya demi mengentaskan kerawanan pangan," ucap Syahrul.

Maka dari itu, Syahrul meminta seluruh kementerian dan lembaga yang berada dalam kerja sama ini turut memberikan asistensi berdasarkan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Dengan begitu, penanganannya diharapkan akan selesai dalam satu tahun.

"Kami akan coba benahi 88 daerah ini. Saya berharap seluruh kementerian lembaga, pemerintah daerah untuk menyatu dan berkonsentrasi," lanjutnya.

Selain kementerian dan lembaga yang terikat dalam PKS tersebut, Syahrul juga mengimbau para pemimpin daerah dapat bekerja sama demi terwujudnya kecukupan pangan di Indonesia.

Baca juga: Kementan Konfirmasi SYL Sudah Laporkan LHKPN kepada KPK

"Untuk mengentaskan daerah rentan rawan pangan, saya mengajak pimpinan daerah mulai dari kepala desa, lurah, camat, bupati atau walikota dan gubernur untuk bersama-sama menangani sesuai tanggung jawabnya masing-masing,” ajaknya.