Pembangunan Infrastruktur Dorong Kenaikan Investasi di Luar Jawa

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kembali mencatatkan pertumbuhan realisasi investasi kuartal III 2019 mencapai Rp 205,7 triliun atau naik 18,4 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Selama kuartal III 2019, realisasi investasi memang masih didominasi oleh Pulau Jawa sebesar Rp 112,1 triliun atau naik 14,4 persen (yoy) dari Rp 98 triliun.

Akan tetapi, menariknya, investasi di luar Pulau Jawa juga semakin meningkat mendekati realisasi Pulau Jawa, yakni Rp 93,6 triliun atau meningkat 23,5 persen dari Rp 75,8 triliun (yoy).

"Investasi di Pulau Jawa sudah Rp 112,1 triliun, sementara di luar Pulau Jawa Rp 93,6 triliun. Komposisinya tinggal sedikit sekali untuk menyamakan, ini menarik sekali," kata Kepala BKPM Bahlil Lahadalia di Jakarta, Kamis (31/10/2019).

Baca juga: Menperin: Penguasaan Infrastruktur Jadi Kunci Daya Saing di Industri 4.0

Dia menuturkan, kenaikan signifikan realisasi investasi di luar Pulau Jawa didorong oleh pembangunan infrastruktur secara masif yang dilakukan Presiden Joko Widodo dalam 5 tahun terakhir.

"Investor melihat, prospek investasi di luar Pulau Jawa sudah mulai menjanjikan sebagai akibat dari pembangunan infrastruktur yang digalakkan secara masif oleh Pak Jokowi-Jusuf Kalla," ucap Bahlil.

Menurut dia, tidak mungkin akan ada investasi bila pemerintah tidak memperhatikan 2 hal, yakni infrastruktur yang memadai dan keamanan dari negara yang ditanamkan.

Bahlil optimistis, investasi di luar Pulau Jawa akan semakin kompetitif ke depan, seiring dengan upaya pemerintah melanjutkan pembangunan infrastruktur di periode keduanya.

"Seiring juga dengan upaya pemerintah membangun dan mengembangkan beberapa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) serta destinasi Bali Baru," ujar dia.

Baca juga: Dorong Infrastruktur, ADB Beri Pinjaman ke RI 100 Juta Dollar AS

Adapun realisasi investasi di luar Pulau Jawa yang ada saat ini diarahkan untuk sektor-sektor produktif, di luar migas, perbankan, asuransi, dan jasa keuangan.

Hal ini, kata Bahlil, agar Indonesia mampu meningkatkan nilai tambah dan menciptakan lapangan kerja dari investasi.

"Semuanya khusus untuk bangun pabrik, kebun, properti, dan industri. Ini penting kalau melihat neraca perdagangan kita masih defisit karena impor masih tinggi sementara ekspor belum menutupi. Bisa kita selesaikan bareng-bareng," pungkasnya.