"Roadmap" SDGs Menuju 2030, Peta Jalan untuk Kemajuan Indonesia

“Akan tetapi, melalui skenario tambahan intervensi kebijakan maka kemiskinan akan bisa turun lebih besar menjadi 4,33 persen,” ujarnya.

Contoh lainnya, laju pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) per kapita pada 2030 akan mencapai 4,4 persen melalui skenario BAU. Namun demikian, imbuh dia, dengan policy scenario bisa mencapai 5,4 persen.

Perbedaan juga bisa terjadi bila menggunakan skenario BAU maka total emisi yang dihasilkan pada 2030 mencapai 2,476 juta ton CO2e.

Namun demikian, melalui skenario penurunan emisi dengan tambahan intervensi kebijakan maka total emisi akan lebih rendah menjadi 1.825 juta ton CO2e.

Ia mengatakan, peta jalan SDGs bahkan juga telah menghitung kebutuhan pembiayaan per tahun untuk pencapaian SDGs hingga 2030, berdasarkan kontribusi dari pemerintah dan non pemerintah.

Pembiayaan investasi SDGs dibuat dengan 3 skenario, yaitu skenario business as usual, skenario moderat, dan skenario intervensi tinggi.

“Sebagai contoh, untuk pembiayaan skenario intervensi tinggi SDGs pada 2020 membutuhkan Rp 2.867 triliun, lalu pada 2030 dibutuhkan pembiayaan Rp 10.397 triliun,” katanya.

Arifin mengatakan, pemerintah masih tetap berperan cukup besar dalam pembiayaan SDGs karena sebagian besar target SDGs terkait belanja publik.

Ia menjelaskan, pemerintah perlu mengupayakan iklim lebih baik sehingga akan terus mendorong peran lebih tinggi non-pemerintah dalam investasi SDGs.

Strategi pembiayaan

Oleh karena itu, untuk skenario intervensi tinggi, maka kontribusi pembiayaan non-pemerintah diperkirakan meningkat dari 38,2 persen atau sebesar Rp 7.638 triliun (2020-2024) menjadi 42,3 persen atau sebesar Rp 20.197 triliun (2025-2030).

Selain itu, imbuh dia, kesenjangan pembiayaan SDGs yang merupakan kebutuhan investasi tambahan untuk mencapai skenario moderat atau tinggi juga telah dihitung.

Untuk skenario intervensi tinggi, kesenjangan pembiayaan pada pemerintah sebesar Rp 5.922 triliun (2025-2030), lalu kesenjangan pembiayaan pada non-pemerintah sebesar Rp 6.911 triliun (2025-2030).

Strategi pembiayaan juga telah dijabarkan di dalam peta jalan berbagai hal yang perlu dilakukan.

“Mulai dari peningkatan kualitas belanja, peningkatan penerimaan negara, peningkatan peran swasta dan pendirian SDGs Financing Hub yang dicetuskan dan dikoordinasikan oleh Bappenas, selaku koordinator nasional SDGs,” ujar Arifin.

Dengan adanya SDGs Financing Hub, fokus berbagai inovasi pembiayaan SDGs dan fasilitasi antar stakeholder untuk menutup celah pendanaan (filling SDGs financing gap) akan bisa lebih terkoordinasi, efektif, dan sinergis.