Ramai Tagar Boikot, Ini Kata BPJS Kesehatan

Kompas.com - 04/11/2019, 12:41 WIB
Warga berjalan di lobi kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Jakarta Timur, di Jakarta, Rabu (30/10/2019). Presiden Joko Widodo resmi menaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen yang akan berlaku mulai 1 Januari 2020 bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta bukan pekerja menjadi sebesar Rp42 ribu per bulan untuk kelas III, Rp110 ribu per bulan untuk kelas II dan Rp160 ribu per bulan untuk kelas I. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/wsj. ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYATWarga berjalan di lobi kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Jakarta Timur, di Jakarta, Rabu (30/10/2019). Presiden Joko Widodo resmi menaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen yang akan berlaku mulai 1 Januari 2020 bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta bukan pekerja menjadi sebesar Rp42 ribu per bulan untuk kelas III, Rp110 ribu per bulan untuk kelas II dan Rp160 ribu per bulan untuk kelas I. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam laman sosial media Twitter, para warganet (netizen) ramai-ramai menagarkan #BoikotBPJS.

Hal ini menyusul pemerintah menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan untuk golongan mandiri yang bakal diterapkan pada 2020.

Menanggapi tagar boikot tersebut, Kepala Humas BPJS Kesehatan Iqbal Anas Ma'ruf mengingatkan kepada masyarakat, bahwa program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS) adalah sebagai solusi untuk mendapatkan akses pelayanan.

"Jika diboikot, sama saja kita menyetujui untuk menghilangkan kesempatan masyarakat mendapatkan jaminan kesehatan yang terbentuk dari gotong royong iuran pesertanya," katanya kepada Kompas.com, Senin (4/11/2019).

Baca juga: Iuran BPJS Kesehatan Resmi Naik, Berikut Besaran Tarifnya

Bahkan, dari 2014-2018, Program JKN-KIS ini menurutnya sudah menolong banyak orang yang membutuhkan jaminan kesehatan. Sebab, bila membayar dengan biaya sendiri dianggap tidak akan mampu.

Meski banyak peserta BPJS golongan mandiri yang mengeluh, Iqbal memberikan opsi agar tidak membebani finansial. Apalagi kuota Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun ini mencapai 93,8 juta.

"Makanya bisa sesuai kemampuan untuk pilihan kelasnya. Jika memang tidak memiliki kemampuan membayar atau masuk kriteria PBI (Penerima Bantuan Iuran), bisa di-cover pemerintah yang membayarkan iurannya," ujarnya.

Sebelum menanggapi tagar boikot BPJS, ada beberapa contoh ungkapan kekesalan yang diposting para warganet.

Contohnya, oleh akun @EnableNick. Dia meminta agar para penjabat yang ada di BPJS mengorbankan penghasilannya selama ini.

"Turunkan gaji direksi dan komisaris BPJS atau rakyat akan #BoikotBPJS," tulisnya pada laman sosmed berlogo burung berwarna biru itu.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X