Kompas.com - 04/11/2019, 12:41 WIB
Warga berjalan di lobi kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Jakarta Timur, di Jakarta, Rabu (30/10/2019). Presiden Joko Widodo resmi menaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen yang akan berlaku mulai 1 Januari 2020 bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta bukan pekerja menjadi sebesar Rp42 ribu per bulan untuk kelas III, Rp110 ribu per bulan untuk kelas II dan Rp160 ribu per bulan untuk kelas I. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/wsj. ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYATWarga berjalan di lobi kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Jakarta Timur, di Jakarta, Rabu (30/10/2019). Presiden Joko Widodo resmi menaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen yang akan berlaku mulai 1 Januari 2020 bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta bukan pekerja menjadi sebesar Rp42 ribu per bulan untuk kelas III, Rp110 ribu per bulan untuk kelas II dan Rp160 ribu per bulan untuk kelas I. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam laman sosial media Twitter, para warganet (netizen) ramai-ramai menagarkan #BoikotBPJS.

Hal ini menyusul pemerintah menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan untuk golongan mandiri yang bakal diterapkan pada 2020.

Menanggapi tagar boikot tersebut, Kepala Humas BPJS Kesehatan Iqbal Anas Ma'ruf mengingatkan kepada masyarakat, bahwa program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS) adalah sebagai solusi untuk mendapatkan akses pelayanan.

"Jika diboikot, sama saja kita menyetujui untuk menghilangkan kesempatan masyarakat mendapatkan jaminan kesehatan yang terbentuk dari gotong royong iuran pesertanya," katanya kepada Kompas.com, Senin (4/11/2019).

Baca juga: Iuran BPJS Kesehatan Resmi Naik, Berikut Besaran Tarifnya

Bahkan, dari 2014-2018, Program JKN-KIS ini menurutnya sudah menolong banyak orang yang membutuhkan jaminan kesehatan. Sebab, bila membayar dengan biaya sendiri dianggap tidak akan mampu.

Meski banyak peserta BPJS golongan mandiri yang mengeluh, Iqbal memberikan opsi agar tidak membebani finansial. Apalagi kuota Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun ini mencapai 93,8 juta.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Makanya bisa sesuai kemampuan untuk pilihan kelasnya. Jika memang tidak memiliki kemampuan membayar atau masuk kriteria PBI (Penerima Bantuan Iuran), bisa di-cover pemerintah yang membayarkan iurannya," ujarnya.

Sebelum menanggapi tagar boikot BPJS, ada beberapa contoh ungkapan kekesalan yang diposting para warganet.

Contohnya, oleh akun @EnableNick. Dia meminta agar para penjabat yang ada di BPJS mengorbankan penghasilannya selama ini.

"Turunkan gaji direksi dan komisaris BPJS atau rakyat akan #BoikotBPJS," tulisnya pada laman sosmed berlogo burung berwarna biru itu.

Baca juga: Iuran Naik, BPJS Kesehatan Pede Bisa Surplus di 2020

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Inilah para Pemenang Kompasiana Awards 2021

Inilah para Pemenang Kompasiana Awards 2021

Rilis
Perdagangan Internasional: Definisi Ekspor Impor dan Faktor Pendorong

Perdagangan Internasional: Definisi Ekspor Impor dan Faktor Pendorong

Whats New
50 Tahun Menikah, Luhut Beberkan Tips Pernikahan Awet

50 Tahun Menikah, Luhut Beberkan Tips Pernikahan Awet

Whats New
Ketika Mata Uang China Laris Manis dan Resmi Berlaku di Era Majapahit

Ketika Mata Uang China Laris Manis dan Resmi Berlaku di Era Majapahit

Whats New
BNI Smart City Hadir di Surakarta, Apa Saja yang Ditawarkan?

BNI Smart City Hadir di Surakarta, Apa Saja yang Ditawarkan?

Rilis
Menhub Minta Layanan di Pelabuhan Tanjung Priok Dipercepat, Ini Caranya

Menhub Minta Layanan di Pelabuhan Tanjung Priok Dipercepat, Ini Caranya

Whats New
Di Kompasianival 2021 Gita Wirjawan Berikan Catatan agar Ekonomi dan UMKM Membaik

Di Kompasianival 2021 Gita Wirjawan Berikan Catatan agar Ekonomi dan UMKM Membaik

Rilis
Kapal KM Bandar Lestari Terbakar di Pelabuhan Sunda Kelapa, Ini Penjelasan Kemenhub

Kapal KM Bandar Lestari Terbakar di Pelabuhan Sunda Kelapa, Ini Penjelasan Kemenhub

Whats New
Anak Usaha Krakatau Steel Ingin Perluas Usaha ke Kawasan Industri Medan

Anak Usaha Krakatau Steel Ingin Perluas Usaha ke Kawasan Industri Medan

Rilis
Bertemu dengan Dubes Hungaria, Sandiaga Uno Bahas Peluang Kerja Sama Sektor Perfilman

Bertemu dengan Dubes Hungaria, Sandiaga Uno Bahas Peluang Kerja Sama Sektor Perfilman

Rilis
Maman Suherman dan 'Mice' Ceritakan Kebahagiaan saat Kolaborasi 'Bahagia Bersama' di Kompasianival 2021

Maman Suherman dan "Mice" Ceritakan Kebahagiaan saat Kolaborasi "Bahagia Bersama" di Kompasianival 2021

Rilis
Perkuat Aksi Iklim, RI dan Korea Selatan Perluas Kerja Sama

Perkuat Aksi Iklim, RI dan Korea Selatan Perluas Kerja Sama

Rilis
Mengapa Negara Singapura Lebih Berfokus pada Perdagangan dan Industri?

Mengapa Negara Singapura Lebih Berfokus pada Perdagangan dan Industri?

Whats New
Dampak Negatif Perdagangan Internasional dan Langkah Mengatasinya

Dampak Negatif Perdagangan Internasional dan Langkah Mengatasinya

Whats New
Bagaimana Aturan dan Cara Menghitung Gaji Part Time?

Bagaimana Aturan dan Cara Menghitung Gaji Part Time?

Work Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.