Menurut Ekonom, Investasi Asing yang Masuk Harus Terus Dikontrol

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bakal menggenjot investasi di sektor produktif. Nantinya, Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia harus menggandeng mitra lokal.

Ekonom Senior INDEF Aviliani mengatakan, dia setuju dengan hal itu. Sebab selama ini PMA yang masuk ke Indonesia selalu 100 persen milik asing, tidak melakukan kerja sama dengan perusahaan lokal.

Idealnya mitra lokal memegang 25 persen dari 100 persen milik asing.

"Misalnya dalam negeri sebagai partner. Kita kan selama ini enggak pernah partner, selalu 100 persen asing. Kalau ada partner (lokal) kan bisa lebih bagus tuh," kata Ekonom Senior INDEF Aviliani di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (4/11/2019).

Baca juga: Realisasi PMA di Industri Makanan dan Minuman Capai 68,72 Juta Dollar AS

Aviliani menyebut, cara tersebut efektif untuk menghilangkan transfer pricing dan justru membentuk transfer pengetahuan.

Selain itu, tabungan Indonesia untuk menggali investor domestik masih kurang, sehingga PMA harus bisa dimanfaatkan dengan partner lokal tersebut.

"Kita lihat tabungan terhadap GDP kita itu masih kurang jadi kèliatannya kalau mau menggali dari domestik, uangnya yang enggak ada. Untuk menghilangkan transfer pricing, perlu ada metode baru PMA (dengan partner lokal) sehingga bisa membuat engage di dalam negeri seperti transfer knowledge," ucap Aviliani.

Tak hanya itu, Aviliani mengatakan BKPM harus selalu mengontrol PMA di Indonesia, baik yang sudah puluhan tahun maupun yang baru berdiri.

Fungsi kontrol berguna untuk meninjau kinerja perusahaan (PMA) yang selalu mengeluh tidak pernah mendapat pendapatan selama puluhan tahun.

Baca juga: BKPM: 5 Tahun Terakhir, Investasi Asing ke Indonesia Positif

"Yang kedua kontrol. Mereka itu (PMA) benar apa enggak. Masa ada yang ngaku 30 tahun rugi terus kan tanda tanya. Perusahaan 5 tahun rugi saja sudah mempertimbangkan tutup, kenapa yang 30 tahun masih mau berdiri?" kata Aviliani.

Untuk itu, Aviliani menyarankan BKPM harus memiliki fungsi kontrol disamping fungsi perizinan.

"Nah ini yang memang (harus) dikakukan Pak Bahlil (Kepala BKPM) untuk melihat kembali PMA yang sudah ada sejauh mana. Jangan cuma kasih izin tapi enggak pernah ditinjau lagi," tandasnya.