Menteri KKP: Jangan Buat Jargon Tenggelamkan adalah Segalanya

Kompas.com - 19/11/2019, 13:50 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo tengah mengkaji penghibahan kapal-kapal pencuri ikan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Pengkajian bersama stakeholder terkait termasuk Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu membahas mekanisme penghibahan kapal dan kriteria pihak yang layak mendapat hibah.

Kendati menghibahkan, Edhy mengatakan bukan berarti penenggelaman kapal akan diberhentikan. Sebab, penenggelaman kapal merupakan upaya RI menunjukkan diri ke dunia atas ketegasannya.

"Penenggelaman kapal itu kan upaya menunjukkan ke dunia kalau kita tidak tidur. Kalau memang harus ditenggelamkan, kita juga siap menenggelamkan. Intinya kalau mereka ketahuan nyuri terus lari, ya kita tenggelamkan. Kenapa harus takut gitu lho," kata Edhy di Jakarta, Selasa (19/11/2019).

Baca juga: Menteri KKP Edhy Prabowo: Kalau Sekadar Menenggelamkan, Kecil Buat Saya

Akan tetapi, menurutnya, penenggelamkan kapal bukan satu-satunya cara untuk mengatasi masalah di sektor kelautan dan perikanan.

Usai penenggelaman, mesti ada pemanfaatan dengan cara menghibahkan kapal-kapal pencuri ikan.

"Cuma jangan membuat jargon tenggelamkan adalah segala-galanya dalam mengatasi masalah negara ini, gitu lho. Saya ingin ini menjadi suatu efek jera. Tapi kan setelah efek jera harus ada pemanfaatan. Ini yang kita mau," tegasnya.

Dia pun lagi-lagi menegaskan, tidak ada yang namanya pemberhentian penenggelaman kapal. Dengan memberhentikan penenggelaman kapal, berarti membiarkan pencuri ikan asing masuk ke wilayah RI.

"Enggak ada penenggelaman dihentikan. Masa saya mau membiarkan pencuri-pencuri asing masuk. Penjaga kapal kita, penjaga laut kita, harus disegani sama nelayan-nelayan kita sendiri. Tapi ditakuti oleh nelayan-nelayan pencuri asing," tuturnya.

Baca juga: Hampir Sebulan Jadi Menteri KKP, Apa Beda Edhy Prabowo dengan Susi?

Adapun saat ini, telah terdapat 72 kapal ikan berkekuatan hukum tetap (inkracht). 45 diantaranya masih dalam keadaaan baik, 6 kapal harus dimusnahkan, dan sisanya berada dalam kondisi kurang baik alias harus direparasi.

Terkait kapal-kapal yang dimusnahkan, Edhy masih belum memikirkan pemusnahan harus ditenggelamkan atau sebaliknya. Dia hanya ingin mematuhi putusan pengadilan.

"Saya enggak tahu nanti hasilnya ya. Yang jelas sesuai putusan pengadilan. Dan sebenarnya yang ditenggelamkan sudah banyak juga, ada ratusan ya. Dan sudah berlaku 5 tahun ini. Mau kita penuhin (laut kita) seperti itu? Sementara (padahal) bisa kita manfaatkan," pungkasnya.

Baca juga: Susi soal Penghentian Penenggelaman Kapal: Tak Perlu Lagi Bicara...

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Cara Badan Pangan Nasional Jaga Stabilitas dan Ketersediaan Gula

Ini Cara Badan Pangan Nasional Jaga Stabilitas dan Ketersediaan Gula

Whats New
Cara Bayar Pajak Motor Secara Online, Mudah dan Bisa dari Rumah

Cara Bayar Pajak Motor Secara Online, Mudah dan Bisa dari Rumah

Spend Smart
Cara Daftar Internet Banking BNI dengan Mudah

Cara Daftar Internet Banking BNI dengan Mudah

Spend Smart
Terlalu Banyak Pupuk Kimia, 72 Persen Lahan Pertanian RI Kini Kritis

Terlalu Banyak Pupuk Kimia, 72 Persen Lahan Pertanian RI Kini Kritis

Whats New
Apakah Fasilitas Kendaraan Kantor Termasuk Natura yang Dipajaki?

Apakah Fasilitas Kendaraan Kantor Termasuk Natura yang Dipajaki?

Whats New
Biaya dan Syarat Nikah Terbaru di KUA Tahun 2022

Biaya dan Syarat Nikah Terbaru di KUA Tahun 2022

Spend Smart
Full Cashless, Ini Cara Beli Tiket Kapal Jepara–Karimunjawa 2022

Full Cashless, Ini Cara Beli Tiket Kapal Jepara–Karimunjawa 2022

Spend Smart
Hari Senin Diperkirakan Padat Imbas Rute Baru KRL, 3 Kereta 'Standby' di Bukit Duri

Hari Senin Diperkirakan Padat Imbas Rute Baru KRL, 3 Kereta "Standby" di Bukit Duri

Whats New
Terowongan 'Headrace' Selesai Dibor, Pembangunan PLTA Asahan 3 Capai 55 Persen

Terowongan "Headrace" Selesai Dibor, Pembangunan PLTA Asahan 3 Capai 55 Persen

Whats New
Kereta Api Pertama di Sulawesi Selatan, Jalur Maros-Barru Ditargetkan Beroperasi Oktober 2022

Kereta Api Pertama di Sulawesi Selatan, Jalur Maros-Barru Ditargetkan Beroperasi Oktober 2022

Whats New
Forum B20 Indonesia, Kadin Soroti Permasalahan Pendidikan di Era Digital

Forum B20 Indonesia, Kadin Soroti Permasalahan Pendidikan di Era Digital

Whats New
Kekuatan UKM Lokal dalam Menghidupi Wisata dan Masyarakat Lokal

Kekuatan UKM Lokal dalam Menghidupi Wisata dan Masyarakat Lokal

Smartpreneur
BCA Raih Penghargaan “The Best Overall Big Caps” dari IICD

BCA Raih Penghargaan “The Best Overall Big Caps” dari IICD

Whats New
RUPST PGN 2022 Setujui Deviden 67,8 Persen dari Laba Bersih 2021

RUPST PGN 2022 Setujui Deviden 67,8 Persen dari Laba Bersih 2021

Whats New
Antisipasi Kecelakaan, Tempat Wisata Diminta Sediakan Tempat Istirahat Sopir Bus yang Memadai

Antisipasi Kecelakaan, Tempat Wisata Diminta Sediakan Tempat Istirahat Sopir Bus yang Memadai

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.