Kemendagri: Tidak Ada Desa Fiktif, Hanya...

Kompas.com - 19/11/2019, 17:35 WIB
Direktur Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Benny Irwan  dalam diskusi bertajuk Polemik Dana Desa: Sudah Tepat Guna? di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Selasa (19/11/2019). KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANDirektur Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Benny Irwan dalam diskusi bertajuk Polemik Dana Desa: Sudah Tepat Guna? di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Selasa (19/11/2019).
Penulis Mutia Fauzia
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian dalam negeri membantah keberadaan desa fiktif yang akhir-akhir ini menjadi bahan perbincangan.

Direktur Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Kemendagri Benny Irwan memaparkan, seluruh desa yang mendapat aliran dana desa benar-benar ada. Hanya saja, beberapa di antaranya tidak memenuhi syarat-syarat administrasi yang lengkap.

"Saya mengatakan tidak ada (desa fiktif). Kemarin sudah konferensi pers dengan Kemendagri, jadi desa itu ada, tidak ada desa fiktif. Memang ada desa yang perlu dikuatkan dalam hal-hal administratif," ujar Benny di Jakarta. Selasa (19/11/2019).

Baca juga: Kemenkeu Bekukan Aliran Dana Desa Tahap III ke Desa Fiktif

Dia pun mencontohkan beberapa kelengkapan administrasi desa kerap kali luput dan membuat keberadaan desa menjadi dipertanyakan. Misalnya persoalan adanya pejabat desa yang meninggalkan desanya dan pencatatan penduduk yang tidak sesuai dengan undang-undang.

Hal tersebut terungkap berdasarkan hasil verifikasi oleh tim Kemendagri di desa-desa yang diduga fiktif di Kabupaten Konawe, Sulawesi Selatan.

Keberadaan desa fiktif sebelumnya sempat disinggung pula oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Pasalnya menurut dia, desa-desa tersebut sengaja dibentuk hanya untuk bisa mendapatkan dana desa yang rutin disalurkan pemerintah kepada pemerintah desa setiap tahun.

Baca juga: Luhut: Saya Enggak Mau Lihat Investasi dengan Teknologi Kelas 2...

Sri Mulyani pun memaparkan beberapa indikator yang menunjukkan fiktif atau tidaknya suatu desa. Menurut dia, salah satu cirinya jumlah penduduk yang di bawah 100 orang.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Astera Prima pun mengatakan bakal membekukan aliran dana desa tahap III ke desa-desa yang bermasalah. Dana desa tersebut seharusnya cair pada Desember 2019 mendatang.

"Kan ini kan jalurnya dari RKUN ke RKD tingkat 2 baru masuk ke rekening desa. Nah kami bisanya ke rekening daerah ini yang akan kami freeze sejumlah apa yang akan direkomendasikan Kemendagri," ujar dia.

Baca juga: Usai Sapu Bersih, Erick Thohir Akan Angkat Lima Pejabat Baru di BUMN

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X