Gubernur BI: Wisata Bahari Harus Kelas Premium

Kompas.com - 12/12/2019, 16:20 WIB
(ki-ka) Gubernur BI Perry Warjiyo dan Menteri KKP Edhy Prabowo usai menutup acara Gelar Wisata Bahari di KKP Jakarta, Kamis (12/12/2019). KOMPAS.com/FIKA NURUL ULYA(ki-ka) Gubernur BI Perry Warjiyo dan Menteri KKP Edhy Prabowo usai menutup acara Gelar Wisata Bahari di KKP Jakarta, Kamis (12/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengimbau Kementerian Kelautan dan Perikanan ( KKP) dan seluruh pelaku usaha bahari membangun wisata bahari kelas premium, bukan kelas massal.

"Tolong wisata bahari jangan wisata bahari massal. Jangan massal. Kita akan fokus mencari value added (nilai tambah) dengan premium dan targeted tourism," kata Perry di Kantor Kementerian Krlautan dan Perikanan, Jakarta, Kamis (12/12/2019).

Perry mengimbau wisata bahari harus kelas premium bukan tanpa maksud. Menurutnya, wisata bahari kelas premium menghasilkan lebih banyak nilai tambah.

Baca juga: Kapal Wisata Ilegal Jadi Penginapan di Labuan Bajo, Pemda Rugi

Karena dikhususkan untuk kelas premium pula, maka wisata bahari akan lebih terjaga keindahannya.

"Karena kalau massal rusak (biota dan lingkungan lautnya). Jadi kita memang harus premium tourism. Harganya akan lebih mahal dan juga longer stay," ujar dia.

Perry pun mencontohkan keadaan Bunaken di Sulawesi Utara yang mengalami banyak kerusakan karena semakin banyaknya turis yang bertandang ke tempat itu. Turis-turis tersebut tidak menjaga lingkungan dan akhirnya banyak terumbu karang yang rusak.

"Ingat Bunaken dulu. Sekarang sudah alhamdulillah," papar Perry.

Baca juga: Pusat Budidaya Mutiara Dijadikan Objek Wisata, Pelaku Usaha Khawatir

Karena untuk wisata premium, Perry kembali mengimbau kementerian dan lembaga mengedepankan komunikasi dengan para pelaku usaha. Tujuannya, agar wisata bahari bisa maju dan berkontribusi pada ekonomi negara.

"Kita harus membentuk komunitas maupun cluster. Ada cluster untuk wisatanya, ada cluster untuk budidaya ikan. Wisata bahari harus dikomunikasikan. Tidak bisa hanya berkomunikasi dengan satu lembaga atau kementerian," pungkasnya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X