Gubernur BI: Wisata Bahari Harus Kelas Premium

Kompas.com - 12/12/2019, 16:20 WIB
(ki-ka) Gubernur BI Perry Warjiyo dan Menteri KKP Edhy Prabowo usai menutup acara Gelar Wisata Bahari di KKP Jakarta, Kamis (12/12/2019). KOMPAS.com/FIKA NURUL ULYA(ki-ka) Gubernur BI Perry Warjiyo dan Menteri KKP Edhy Prabowo usai menutup acara Gelar Wisata Bahari di KKP Jakarta, Kamis (12/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengimbau Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan seluruh pelaku usaha bahari membangun wisata bahari kelas premium, bukan kelas massal.

"Tolong wisata bahari jangan wisata bahari massal. Jangan massal. Kita akan fokus mencari value added (nilai tambah) dengan premium dan targeted tourism," kata Perry di Kantor Kementerian Krlautan dan Perikanan, Jakarta, Kamis (12/12/2019).

Perry mengimbau wisata bahari harus kelas premium bukan tanpa maksud. Menurutnya, wisata bahari kelas premium menghasilkan lebih banyak nilai tambah.

Baca juga: Kapal Wisata Ilegal Jadi Penginapan di Labuan Bajo, Pemda Rugi

Karena dikhususkan untuk kelas premium pula, maka wisata bahari akan lebih terjaga keindahannya.

"Karena kalau massal rusak (biota dan lingkungan lautnya). Jadi kita memang harus premium tourism. Harganya akan lebih mahal dan juga longer stay," ujar dia.

Perry pun mencontohkan keadaan Bunaken di Sulawesi Utara yang mengalami banyak kerusakan karena semakin banyaknya turis yang bertandang ke tempat itu. Turis-turis tersebut tidak menjaga lingkungan dan akhirnya banyak terumbu karang yang rusak.

"Ingat Bunaken dulu. Sekarang sudah alhamdulillah," papar Perry.

Baca juga: Pusat Budidaya Mutiara Dijadikan Objek Wisata, Pelaku Usaha Khawatir

Karena untuk wisata premium, Perry kembali mengimbau kementerian dan lembaga mengedepankan komunikasi dengan para pelaku usaha. Tujuannya, agar wisata bahari bisa maju dan berkontribusi pada ekonomi negara.

"Kita harus membentuk komunitas maupun cluster. Ada cluster untuk wisatanya, ada cluster untuk budidaya ikan. Wisata bahari harus dikomunikasikan. Tidak bisa hanya berkomunikasi dengan satu lembaga atau kementerian," pungkasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Mau Larang Ekspor Timah dan Bauksit Tahun Ini

Jokowi Mau Larang Ekspor Timah dan Bauksit Tahun Ini

Whats New
Ditawari Gabung ICAO, Menhub: Kemajuan Sektor Penerbangan Kita Diakui Dunia Internasional

Ditawari Gabung ICAO, Menhub: Kemajuan Sektor Penerbangan Kita Diakui Dunia Internasional

Whats New
IFG: Dana Pensiun Bisa Kurangi Ketergantungan RI dari Modal Asing

IFG: Dana Pensiun Bisa Kurangi Ketergantungan RI dari Modal Asing

Whats New
Berlaku Hari Ini, Simak Aturan Lengkap Syarat Perjalanan Dalam Negeri dengan Kapal Laut

Berlaku Hari Ini, Simak Aturan Lengkap Syarat Perjalanan Dalam Negeri dengan Kapal Laut

Whats New
Atasi Wabah PMK, Kementan Kirim Obat-obatan Senilai Rp 534,29 Juta ke Beberapa Wilayah

Atasi Wabah PMK, Kementan Kirim Obat-obatan Senilai Rp 534,29 Juta ke Beberapa Wilayah

Whats New
LKPP Segera Terbitkan Aturan Pengadaan Barang Jasa Khusus IKN

LKPP Segera Terbitkan Aturan Pengadaan Barang Jasa Khusus IKN

Whats New
Gelar Halalbihalal, J99 Corp Beri Apresiasi pada Karyawan Terbaik

Gelar Halalbihalal, J99 Corp Beri Apresiasi pada Karyawan Terbaik

Whats New
Eropa Bingung Bayar Impor Gas dari Rusia

Eropa Bingung Bayar Impor Gas dari Rusia

Whats New
Lin Chen Wei Tersangka Kasus Ekspor CPO, Anggota DPR Minta Kementerian yang Gunakan Jasanya Beri Klarifikasi

Lin Chen Wei Tersangka Kasus Ekspor CPO, Anggota DPR Minta Kementerian yang Gunakan Jasanya Beri Klarifikasi

Whats New
Tren Belanja Kuartal I-2022, Tokopedia: Masker Kesehatan Laris Manis

Tren Belanja Kuartal I-2022, Tokopedia: Masker Kesehatan Laris Manis

Whats New
Harga Sawit Petani Anjlok, Tapi Ironinya Minyak Goreng Tetap Mahal

Harga Sawit Petani Anjlok, Tapi Ironinya Minyak Goreng Tetap Mahal

Whats New
Prokes Dilonggarkan, Simak Syarat Perjalanan Lengkap Kereta Api Terbaru

Prokes Dilonggarkan, Simak Syarat Perjalanan Lengkap Kereta Api Terbaru

Whats New
Shopee Tebar Diskon Hingga 60 Persen untuk Produk Kebutuhan Rumah

Shopee Tebar Diskon Hingga 60 Persen untuk Produk Kebutuhan Rumah

Spend Smart
Larangan Ekspor Belum Mempan, Harga Minyak Goreng Masih Saja Mahal

Larangan Ekspor Belum Mempan, Harga Minyak Goreng Masih Saja Mahal

Spend Smart
Kemenkominfo Gelar Startup Gathering Road to Hub.id Summit 2022

Kemenkominfo Gelar Startup Gathering Road to Hub.id Summit 2022

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.