Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota DPR Ini Bandingkan Skandal Jiwasraya dengan Kasus Bank Century

Kompas.com - 16/12/2019, 12:40 WIB
Kiki Safitri,
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, menyebutkan, masalah tunggakan pembayaran Jiwasraya lebih berat dari masalah skandal Bank Century.

Adapun alasan Andre mengatakan kasus Jiwasraya lebih berat dari Century mengingat masalah Jiwasraya lebih pelik.

"Karena masalahnya pelik dan skandal besar, jauh lebih besar dari Century. Tentu butuh waktu, butuh waktu berapa lama? Time table seperti apa? Ini yang perlu diberikan Jiwasraya supaya bisa berikan kepastian untuk nasabah. Itu yang kita tuntut," ujar Andre di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2019)..

Sebelumnya, perusahaan asuransi Jiwasraya harus membayar polis dan pokok yang sudah jatuh tempo dengan total kewajiban yang harus dipenuhi perusahaan hingga mencapai Rp 16,3 triliun.

Baca juga: Pemerintah Siapkan Opsi Tangani Asuransi Jiwasraya

"Menurut kami, ini skandal besar yang jauh lebih besar daripada Bank Century. Kalau Garuda puncak gunung es, kecil. Kalau Jiwasraya ini adalah kasus megaskandal yang mungkin bisa jadi beban Pak Erick dan Pak Jokowi di periode kedua," kata Andre.

Andre menyebutkan, delay payment kepada para nasabah Jiwasraya ini harus cepat diselesaikan karena banyak nasabah yang cukup lama menunggu.

"Hari ini kami memanggil Jiwasraya karena kami sudah terima nasabah Jiwasraya. Untuk itu, Komisi VI agendakan panggil direksi Jiwasraya untuk menanyakan secara konkret kepada Jiwasraya kira-kira kapan bisa membayar uang nasabah yang belum dibayarkan sampai Rp 16 triliun," tegas Andre.

Selanjutnya, Andre menegaskan, masalah dalam Jiwasraya perlu dikulik mendalam mengapa Jiwasraya gagal dalam melakukan pembayaran kepada nasabahnya.

"Sekarang info yang kami dapat utang Jiwasraya Rp 49 triliun, sementara asetnya hanya Rp 25 triliun. Artinya Rp 24 triliun utang, lebih banyak dari aset. Ini yang akan kami tanyakan," ungkapnya.

Andre menjelaskan, panggilan jajaran direksi Jiwasraya ini dilakukan untuk mencari solusi.

Baca juga: Kemenkeu Masih Pertimbangkan Suntik Modal ke Jiwasraya

"Ini ada 7 juta nasabah dan kita tahu persis negara ini enggak mampu bayar bailout Rp 35 triliun. Ini harus cari solusinya. Kita ingin dengar solusinya, setelah reses, Januari kami panggil lagi Jiwasraya sama menteri BUMN," jelasnya.

Persoalan keuangan Jiwaswaya yang terjadi cukup lama belum juga usai.

Jumlah aset Jiwasraya pada kuartal III-2019 hanya Rp 25,6 triliun, sedangkan utangnya Rp 49,6 triliun. Artinya, total ekuitas atau selisih aset dan kewajiban Jiwasraya minus Rp 23,92 triliun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pabrik Sepatu Bata Tutup, Kemenperin Bakal Panggil Manajemen

Pabrik Sepatu Bata Tutup, Kemenperin Bakal Panggil Manajemen

Whats New
Capai 12,5 Persen, Pertumbuhan Ekonomi Dua Wilayah Ini Tertinggi di Indonesia

Capai 12,5 Persen, Pertumbuhan Ekonomi Dua Wilayah Ini Tertinggi di Indonesia

Whats New
Per Februari 2024, Jumlah Pengangguran RI Turun Jadi 7,20 Juta Orang

Per Februari 2024, Jumlah Pengangguran RI Turun Jadi 7,20 Juta Orang

Whats New
Pembangunan Infrastruktur di Australia Jadi Peluang untuk Produsen Baja Lapis RI

Pembangunan Infrastruktur di Australia Jadi Peluang untuk Produsen Baja Lapis RI

Whats New
KAI Ubah Pola Operasi, 21 Kereta Berhenti di Stasiun Jatinegara

KAI Ubah Pola Operasi, 21 Kereta Berhenti di Stasiun Jatinegara

Whats New
Kejar Target 1 Juta Barrel Minyak, Industri Hulu Migas Hadapi Keterbatasan Rig

Kejar Target 1 Juta Barrel Minyak, Industri Hulu Migas Hadapi Keterbatasan Rig

Whats New
PGN Suplai Gas Bumi untuk Smelter Tembaga Freeport

PGN Suplai Gas Bumi untuk Smelter Tembaga Freeport

Whats New
KKP Kembangkan Jejaring Perbenihan Nasional Ikan Nila

KKP Kembangkan Jejaring Perbenihan Nasional Ikan Nila

Whats New
Kemenhub Evaluasi Pola Pengasuhan di STIP Jakarta

Kemenhub Evaluasi Pola Pengasuhan di STIP Jakarta

Whats New
Konsumsi Rumah Tangga Kembali Jadi Penopang Pertumbuhan Ekonomi Indonesia pada Kuartal I-2024

Konsumsi Rumah Tangga Kembali Jadi Penopang Pertumbuhan Ekonomi Indonesia pada Kuartal I-2024

Whats New
Frekuensi Perjalanan LRT Jabodebek Ditambah, Waktu Tunggu Lebih Cepat

Frekuensi Perjalanan LRT Jabodebek Ditambah, Waktu Tunggu Lebih Cepat

Whats New
Kepala Bappenas Sebut Pembangunan IKN Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas Sebut Pembangunan IKN Capai 80,82 Persen

Whats New
Simak Kurs Rupiah Hari Ini di BCA hingga BNI

Simak Kurs Rupiah Hari Ini di BCA hingga BNI

Spend Smart
Pabrik Sepatu Bata di Purwakarta Tutup, Bagaimana Prospek Sahamnya?

Pabrik Sepatu Bata di Purwakarta Tutup, Bagaimana Prospek Sahamnya?

Earn Smart
Ada Regulasi Ketransmigrasian Baru, Kemendes Sebut Sebagai Modal Pengembangan Transmigrasi Modern

Ada Regulasi Ketransmigrasian Baru, Kemendes Sebut Sebagai Modal Pengembangan Transmigrasi Modern

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com