Kata Pengamat Soal Natuna, Protes Saja Tidak Cukup

"Para nelayan Indonesia pun harus didorong oleh pemerintah untuk mengeksploitasi ZEE Natuna. Bahkan para nelayan Indonesia pun dalam menjalankan aktivitas harus diberi pengawalan oleh otoritas Indonesia," ungkapnya.

Baca juga: Guru Besar UI Soal Natuna: China Mau Ngetes Prabowo Hingga Edhy

Kehadiran secara fisik wajib dilakukan oleh pemerintah karena dalam konsep hukum internasional klaim atas suatu wilayah, tidak cukup sebatas klaim di atas peta atau melakukan protes diplomatik tetapi harus ada penguasaan secara efektif (effecive control).

Penguasaan efektif dalam bentuk kehadiran secara fisik ini penting mengingat dalam Perkara Pulau Sipadan dan Ligitan antara Indonesia melawan Malaysia, Mahkamah Internasional memenangkan Malaysia atas dasar ini.

Hikmahanto mengungkapkan kembalinya China datang berulah ke Natuna salah satunya karena ingin menguji menteri terkait di kabinet baru Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"China mau mengetes, sejauh mana ketegasan dan kekompakan menteri-menteri baru Jokowi dalam mengelola masalah di Laut China Selatan. Kalau soal sengketa dengan China, itu terdekat terjadi di tahun 2016," kata Hikmahanto.

Manuver China, kata dia, memang sengaja dilakukan untuk memancing reaksi pejabat Indonesia. Ini penting buat China dalam mengambil kebijakan-kebijakan geopolitik dan ekonomi di kawasan tersebut.

"Yang terbaru kan tahun 2016, kapal China masuk Natuna, Presiden Jokowi sampai langsung datang ke Natuna dan menggelar rapat di sana. Nah China mau lihat bagaimana respon pejabat sekarang," ujar Hikmahanto.

Menurutnya, selama sembilan garis putus-putus dan traditional fishing right dijadikan dasar klaim, maka China akan selalu memepetahankan keberadaan fisiknya di Natuna Utara.

"Pelanggaran atas ZEE Indonesia di Natuna Utara oleh Coast Guard China bisa jadi ditujukan untuk menguji muka baru di kabinet Jokowi dan menguji soliditas kabinet," ungkap Hikmahanto.

Baca juga: Klaim China dan Harta Karun Menggiurkan di Laut Natuna