Kompas.com - 18/01/2020, 16:34 WIB
Diskusi bertajuk Jiwasraya dan Prospek Asuransi di Ibis Tamarin, Jakarta, Sabtu (18/1/2020). KOMPAS.com/IhsanuddinDiskusi bertajuk Jiwasraya dan Prospek Asuransi di Ibis Tamarin, Jakarta, Sabtu (18/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Industri asuransi kini tengah menjadi sorotan banyak pihak, salah satunya disebabkan kasus gagal bayar klaim yang menimpa PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Pemerhati dan Analis Asuransi Irvan Raharjo pun mengatakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati perlu untuk memberikan dana talangan atau bailout atas gagal bayar klaim perusahaan pelat merah tersebut.

Dia menilai, pemerintah memiliki utang kepada industri asuransi lantaran tidak memberikan perhatian kepada industri tersebut.

"Satu solusi, kita serukan ke Menteri Keuangan untuk membail out Jiwasraya dan seluruh rangkaian persoalan yang lebih sama, sudah banyak yang disebut-sebut dan setelah ini akan ada lagi," ujar dia di Diskusi Polemik Jiwasraya dan Prospek Asuransi di Jakarta, Sabtu (18/1/2020).

Baca juga: Selain Jiwasraya dan Asabri, Ombudsman Juga Tengah Awasi Taspen

Sebagai informasi, bailout adalah pemberian bantuan keuangan dari pemerintah kepada perusahaan yang berada di ambang kebangkrutan.

Sebelumnya sempat diberitakan Jiwasraya setidaknya membutuhkan dana Rp 32,89 triliun agar rasio solvabilitas atau risk based capital (RBC) sesuai ketentuan yakni minimal 120 persen.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun demikian, Ekonom Universitas Indonesia (UI) sekaligus Direktur eksekutif Next Policy Fithra Faisal Hastiadi menilai bailout belum dibutuhkan oleh Jiwasraya.

Meski dana yang dibutuhkan Jiwasraya cenderung kecil jika dibandingkan dengan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah, Fithra menilai jika anggaran tersebut bisa menimbulkan trade off dan opportunity cost.

Selain itu dia menilai dengan pemberian dana talangan oleh pemerintah, bisa membuat pelaku di industri asuransi untuk melakukan hal yang sama.

"Nanti kalau dibayar mereka mikirnya ah nanti juga dibayar kok (sama pemerintah)," ujar dia dalam kesempatan yang sama.

Salah satu solusi yang dia tawarkan adalah Jiwasraya berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Menurut dia, dengan melakukan kolaborasi tersebut setidaknya dalam tiga hingga empat tahun premi Jiwasraya bisa meningkat signifikan. Selain itu, pembentukan Lembaga Penjamin Polis (LPP) harus segera dilakukan.

"Undang-undang asuransi untuk Lembaga Penjamin Asuransi (LPP) harus disegerakan. Ini untuk memeunculkan trust ke asuransi jiwa agar tidak terpuruk," ujar dia.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jaga Keamanan Pelayaran, Indonesia Punya 285 Menara Suar

Jaga Keamanan Pelayaran, Indonesia Punya 285 Menara Suar

Rilis
Rights Issue, BRI Sudah Raup Rp 26,1 Triliun dari Publik hingga 21 September 2021

Rights Issue, BRI Sudah Raup Rp 26,1 Triliun dari Publik hingga 21 September 2021

Whats New
Gandeng Polri, KSPSI Lakukan Vaksinasi Covid-19 untuk 40.000 Buruh

Gandeng Polri, KSPSI Lakukan Vaksinasi Covid-19 untuk 40.000 Buruh

Whats New
Ada Isu Evergrande dan Tapering, Apa yang Harus Dilakukan Investor?

Ada Isu Evergrande dan Tapering, Apa yang Harus Dilakukan Investor?

Earn Smart
Semakin Modern, Petani di Sinjai, Sumsel Gunakan Alsintan

Semakin Modern, Petani di Sinjai, Sumsel Gunakan Alsintan

Rilis
Survei: Seimbangkan Karier dan Keluarga, Kesehatan Mental Pekerja Perempuan Memburuk Selama Pandemi

Survei: Seimbangkan Karier dan Keluarga, Kesehatan Mental Pekerja Perempuan Memburuk Selama Pandemi

Whats New
Cara Daftar Jadi Mitra Pelatihan Kartu Prakerja

Cara Daftar Jadi Mitra Pelatihan Kartu Prakerja

Whats New
BRI Luncurkan BRI Shops Master Class, Apa Itu?

BRI Luncurkan BRI Shops Master Class, Apa Itu?

Whats New
Sebut Revisi UU BUMN Perlu, Erick Thohir: Kadang Perusahaan Terbitkan Surat Utang untuk Bonus dan Tantiem...

Sebut Revisi UU BUMN Perlu, Erick Thohir: Kadang Perusahaan Terbitkan Surat Utang untuk Bonus dan Tantiem...

Whats New
Sri Mulyani: Saat ini, Kami Belum Lihat Bank Pulih Secara Kuat

Sri Mulyani: Saat ini, Kami Belum Lihat Bank Pulih Secara Kuat

Whats New
Erick Thohir Bentuk Holding BUMN Pangan, Apa Kelebihannya?

Erick Thohir Bentuk Holding BUMN Pangan, Apa Kelebihannya?

Whats New
Soal Jadi Investor Bank Muamalat, Ini Kata BPKH

Soal Jadi Investor Bank Muamalat, Ini Kata BPKH

Whats New
PT BNP Paribas AM dan PT Bank DBS Indonesia Luncurkan Reksa Dana Bertema Teknologi Global

PT BNP Paribas AM dan PT Bank DBS Indonesia Luncurkan Reksa Dana Bertema Teknologi Global

Whats New
Upah Minimum 2022 Mulai Dibahas, Menaker Masih Pertimbangkan Situasi Pandemi Covid-19

Upah Minimum 2022 Mulai Dibahas, Menaker Masih Pertimbangkan Situasi Pandemi Covid-19

Rilis
Kemenkeu Dapat Tambahan Anggaran Jadi Rp 44 Triliun, Buat Apa Saja?

Kemenkeu Dapat Tambahan Anggaran Jadi Rp 44 Triliun, Buat Apa Saja?

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.