Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wacana Kenaikan Tarif Ojol, Begini Respons Konsumen

Kompas.com - 23/01/2020, 06:38 WIB
Rully R. Ramli,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan berencana melakukan penyesuaiaan alias menaikkan tarif ojek online. Kenaikan ini akan dilakukan setelah melakukan pembahasan dengan pihak aplikator beserta driver ojek online dan konsumen yang diwakili Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

Rencana penyesuaiaan tarif ini pun menuai respons yang variatif dari pengguna setia ojol.

Seorang karyawan yang bekerja di kawasan Jakarta Pusat bernama Abdul (26) mengaku keberatan apabila kembali terjadi kenaikan tarif ojol. Hal ini dinilai akan semakin memberatkan konsumen.

"Secara umum sebagai penumpang tentu keberatan meskipun cuma ratusan perak, apalagi buat yang pakai setiap hari," katanya kepada Kompas.com, Rabu (22/1/2020).

Baca juga: Soal Ojol Maxim, Kemenhub Bakal Layangkan Surat Cinta Kedua ke Kemkominfo

Menurut Abdul, tarif yang berlaku saat ini sudah merupakan titik tengah dari kemampuan bayar penumpang dan kebutuhan ojol.

Kendati demikian apabila nantinya tarif kembali naik, Abdul mengatakan dirinya masih akan menggunakan ojol. Pasalnya, ojol sudah ia anggap sebagai suatu kebutuhan.

Berbeda dengan Abdul, karyawati bernama Laili (23) justru mengaku tidak masalah apabila nantinya tarif ojol kembali naik.

Namun menurut dia, kenaikan tarif ojol masih harus mengikuti sistem zonasi yang berlaku saat ini. Dimana penyesuaian tarif di satu daerah tidak bisa disamakan dengan daerah lainnya.

Pasalnya, setiap daerah memiliki daya beli yang berbeda-beda.

"Kalau saya pribadi enggak terlalu keberatan sih, walau jadinya zona kita akan sekitar Rp 2.400 sampai Rp 2.900 lah ya per km. Tapi kalau harga Rp 2.400 diberlakukan juga di daerah lain kayaknya harus lebih dikaji soalnya cukup mahal pasti jatuhnya," tutur dia.

Baca juga: Iuran BPJS Kesehatan Naik, Tarif Ojol Juga Naik?

Akan tetapi, Laili meminta nantinya kenaikan tarif diikuti dengan peningkatan kualitas layanan dari pihak aplikator maupun driver ojol.

"Misal lagi musim hujan nih, banyak banget driver yang alasannya enggak punya mantel padahal itu penting, terus helm penumpang basah bau bikin enggak nyaman," ucapnya.

Sebagai informasi, YLKI menolak rencana kenaikan tarif ojek online (ojol). Sebab kata YLKI, tarif ojek online baru naik pada September 2019 lalu.

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi berpendapat bahwa penyesuaiaan tarif memang boleh dilakukan oleh Kemenhub.

Namun, apabila Kemenhub memutuskan untuk menaikan tarif, maka YLKI menolaknya.

Pasalnya kenaikan tarif dinilai belum layak dilakukan. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan.

"Besaran kenaikan pada September 2019 sudah signifikan dari tarif batas atas, yakni Rp 2.500/km untuk batas atas, dan Rp 2.000/km untuk batas bawah, dan tarif minimal Rp 8.000-10.000 untuk jarak minimal," tutur Tulus.

Baca juga: Marak Kasus Penipuan Ojol, ini Himbauan YLKI Untuk Masyarakat dan Aplikator

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KJRI Cape Town Gelar 'Business Matching' Pengusaha RI dan Afrika Selatan

KJRI Cape Town Gelar "Business Matching" Pengusaha RI dan Afrika Selatan

Whats New
Baru 4 Bulan, Sudah 11 Bank Perekonomian Rakyat yang Tumbang

Baru 4 Bulan, Sudah 11 Bank Perekonomian Rakyat yang Tumbang

Whats New
Maskapai Akui Tak Terdampak Pengurangan Bandara Internasional

Maskapai Akui Tak Terdampak Pengurangan Bandara Internasional

Whats New
Bank BTPN Raup Laba Bersih Rp 544 Miliar per Maret 2024

Bank BTPN Raup Laba Bersih Rp 544 Miliar per Maret 2024

Whats New
Melalui Aplikasi Livin' Merchant, Bank Mandiri Perluas Jangkauan Nasabah UMKM

Melalui Aplikasi Livin' Merchant, Bank Mandiri Perluas Jangkauan Nasabah UMKM

Whats New
Hari Tuna Sedunia, KKP Perluas Jangkauan Pasar Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, KKP Perluas Jangkauan Pasar Tuna Indonesia

Whats New
Terima Peta Jalan Aksesi Keanggotaan OECD, Indonesia Siap Tingkatkan Kolaborasi dan Partisipasi Aktif dalam Tatanan Dunia

Terima Peta Jalan Aksesi Keanggotaan OECD, Indonesia Siap Tingkatkan Kolaborasi dan Partisipasi Aktif dalam Tatanan Dunia

Whats New
Pasarkan Produk Pangan dan Furnitur, Kemenperin Gandeng Pengusaha Ritel

Pasarkan Produk Pangan dan Furnitur, Kemenperin Gandeng Pengusaha Ritel

Whats New
Punya Manfaat Ganda, Ini Cara Unit Link Menunjang Masa Depan Gen Z

Punya Manfaat Ganda, Ini Cara Unit Link Menunjang Masa Depan Gen Z

BrandzView
Asosiasi Dukung Pemerintah Cegah Penyalahgunaan Narkoba pada Rokok Elektrik

Asosiasi Dukung Pemerintah Cegah Penyalahgunaan Narkoba pada Rokok Elektrik

Whats New
Impor Bahan Baku Pelumas Tak Lagi Butuh Pertek dari Kemenperin

Impor Bahan Baku Pelumas Tak Lagi Butuh Pertek dari Kemenperin

Whats New
Cara Isi Token Listrik secara Online via PLN Mobile

Cara Isi Token Listrik secara Online via PLN Mobile

Work Smart
Pencabutan Status 17 Bandara Internasional Tak Berdampak ke Industri Penerbangan

Pencabutan Status 17 Bandara Internasional Tak Berdampak ke Industri Penerbangan

Whats New
Emiten Sawit Milik TP Rachmat (TAPG) Bakal Tebar Dividen Rp 1,8 Triliun

Emiten Sawit Milik TP Rachmat (TAPG) Bakal Tebar Dividen Rp 1,8 Triliun

Whats New
Adu Kinerja Keuangan Bank BUMN per Kuartal I 2024

Adu Kinerja Keuangan Bank BUMN per Kuartal I 2024

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com