Ekonom Pesimis RUU Cipta Kerja Selesai Tahun Ini

Kompas.com - 10/02/2020, 19:30 WIB
Sejumlah buruh mengikuti aksi unjuk rasa menolak RUU Omnibus Law di Depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (30/1/2020). Aksi tersebut menolak pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja sebab isinya dinilai akan merugikan kepentingan kaum buruh dengan mudahnya buruh di PHK serta pemberlakuan upah hanya bedasarkan jam kerja. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/pd. ANTARA FOTO/ASPRILLA DWI ADHASejumlah buruh mengikuti aksi unjuk rasa menolak RUU Omnibus Law di Depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (30/1/2020). Aksi tersebut menolak pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja sebab isinya dinilai akan merugikan kepentingan kaum buruh dengan mudahnya buruh di PHK serta pemberlakuan upah hanya bedasarkan jam kerja. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/pd.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom Indef Bhima Yudhistira Adhinegara pesimis Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja bakal kelar tahun ini seperti yang telah ditargetkan pemerintah.

 Dia bilang, RUU Cipta Kerja banyak melibatkan pihak-pihak terkait (multi-stakeholder) mulai dari pengusaha, pekerja, dan asosiasi. Hal tersebut membutuhkan penanganan yang berbeda dengan omnibus law UU Perpajakan.

"Kira-kira dalam kurun waktu 11 bulan atau 10 bulan ini nggak mungkin keluar dalam jangka waktu yang sangat pendek. Saya agak sanksi," kata Bhima di Jakarta, Senin (10/2/2020).

Baca juga: Demo di Depan DPR, Ini 6 Alasan Buruh Tolak RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

Bhima menuturkan, pemerintah tak perlu ngotot RUU Cipta Kerja dalam 100 hari pembahasan. Sebab RUU itu melibatkan 1.206 pasal yang mesti dibedah satu-persatu karena menyangkut hak masyarakat sipil.

Pengesahan yang terburu-buru menimbulkan pro dan kontra di masyarakat karena minimnya sosialisasi dan transparansi. Terlebih dia bilang, masih berderet kebijakan lain yang mesti disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Jadi tidak semudah itu sekali lagi. Tax amnesti (UU Perpajakan) cepat disahkan dalam beberapa bulan karena ini masalah perpajakan yang melibatkan pengusaha cincai dengan pemerintah. Tapi kalau Cipta Kerja saya kira ini akan bahaya," ujar dia.

Alih-alih cepat mengesahkan, Bhima mengusulkan pemerintah hendaknya membahas RUU tersebut dalam kurun waktu 1-2 tahun untuk menjamin transparansi.

"Kalau saya memilih lebih baik prosesnya juga transparan lebih panjang di DPR bisa 1-2 tahun. Walaupun ini enggak sesuai dengan janji 100 hari selesai. Tapi lebih baik seperti itu. Jangan Sampai seperti pengesahan UU KPK yang katanya disahkan pas tengah malam," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan, dalam waktu dekat pihaknya menyerahkan draf rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ke DPR.

" RUU Cipta Lapangan Kerja dalam waktu dekat di-submit ke parlemen," ujar Airlangga di Kantor Wapres RI, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis (6/2/2020).

Airlangga mengatakan, sebetulnya pihaknya sudah siap menyerahkan draf RUU tersebut ke DPR.

Namun, berdasarkan pembicaraan dengan Ketua DPR Puan Maharani, pihak parlemen menunggu pembahasan lanjutan terlebih dahulu dengan pimpinan DPR.

"Sebetulnya kami sudah siap, tapi kan kemarin parlemen, pembicaraan dengan Ibu Puan itu menunggu pembahasan dengan pimpinan (DPR), menunggu pembahasan lanjutan," kata dia.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X