BPJS Watch Desak Pemerintah dan DPR Transparan soal Omnibus Law

Kompas.com - 17/02/2020, 08:09 WIB
Penyerahan Draft RUU Omnibus Law Cipta Kerja oleh pemerintah ke DPR RI di Jakarta, Rabu (12/2/2020). KOMPAS.COM/MUTIA FAUZIAPenyerahan Draft RUU Omnibus Law Cipta Kerja oleh pemerintah ke DPR RI di Jakarta, Rabu (12/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Advokasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Watch Timboel Siregar berpendapat, Rancangan Undang-Undang ( RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja tersebut harus transparan dan dapat diakses ke publik. Termasuk ke Serikat Pekerja atau Serikat Buruh (SP/SB).

Menurut dia, apabila pembahasan RUU Omnibus Law dilakukan tertutup maka akan terjadi prasangka buruk dan kualitas undang-undang nantinya akan rendah dan mudah dibatalkan Mahkamah Konstitusi.

"Saya kira dengan pasal yang akan dibahas sedemikian banyak (seribuan pasal) maka untuk memastikan efektivitas dan kualitas pembahasannya maka seharusnya seluruh komisi dilibatkan berdasarkan klasternya, tidak hanya dibahas di Baleg," katanya dalam keterangan tertulis diterima Kompas.com, Jakarta, Minggu (16/2/2020).

Baca juga: Omnibus Law, Pemerintah Hapus Cuti Panjang Karyawan

"Pembahasan draft ini harus benar-benar dicermati dan tidak dicepat-cepatin sehingga kualitasnya menjadi rendah," lanjut Timboel.

RUU Omnibus Law telah diserahkan pemerintah ke DPR RI. Pemerintah pun memnta DPR segera membahas RUU tersebut sehingga ditargetkan dalam tiga bulan selesai.

Menurut dia, persoalan RUU Omnibus Law ini ada di ranah formil dan materil. Secara formil, pembuatan draft RUU ini dilakukan dengan tidak transparan. Naskah akademik tidak terpublikasi, peran serta masyarakat tidak terakomodir, draft RUU yang muncul terus berganti sehingga kerap kali disebut hoaks.

Demikian juga dengan materialnya yaitu substansi pasal-pasal di draft RUU ini khususnya di klaster ketenagakerjaan, menyiratkan secara terang-terangan penurunan manfaat kepada pekerja.

Sebagai contoh, kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang menghilangkan penggantian hak dan tertulis di pasal 156 ayat 4 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta menurunkan nilai penghargaan masa kerja (pasal 156 ayat 3) menjadi maksimal 8 kali.

Baca juga: Omnibus Law, Pemerintah Hapus Cuti Panjang Karyawan

Demikian juga dengan proses PHK yang dipermudah seperti pasal 161 yaitu pelanggaran peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama tanpa lagi harus diberikan surat peringatan. Pasal 168 tentang mangkir lima hari berturut-turut tanpa lagi ada kewajiban pengusaha memanggil kerja dua kali secara patut dan layak.

Dia menilai, banyak lagi yang harus dikritisi dalam RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja seperti nilai kompensasi PHK yang sebelumnya diatur UU Nomor 13 Tahun 2003, di draft RUU justru kewenangan ada di tangan pemerintah eksekutif melalui peraturan pemerintah.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER MONEY] Kebijakan Kontroversial Edhy Prabowo | Maybank Ganti Uang Winda Earl

[POPULER MONEY] Kebijakan Kontroversial Edhy Prabowo | Maybank Ganti Uang Winda Earl

Whats New
Cek Rekening, Subsidi Gaji Rp 1,2 Juta untuk Tahap V Termin Kedua Telah Disalurkan

Cek Rekening, Subsidi Gaji Rp 1,2 Juta untuk Tahap V Termin Kedua Telah Disalurkan

Whats New
Pandemi Bikin Transaksi Belanja Online Produk Kosmetik Naik 80 Persen

Pandemi Bikin Transaksi Belanja Online Produk Kosmetik Naik 80 Persen

Spend Smart
Gara-gara Rambut Susah Diatur, Akhirnya Mulai Bisnis Pomade Buatan Sendiri

Gara-gara Rambut Susah Diatur, Akhirnya Mulai Bisnis Pomade Buatan Sendiri

Smartpreneur
AirAsia Dapat Peringkat Tertinggi untuk Health Rating Versi Airlinerating

AirAsia Dapat Peringkat Tertinggi untuk Health Rating Versi Airlinerating

Rilis
Mendag Dorong UMKM Pasarkan Produk Secara Offline dan Online di Masa Pandemi

Mendag Dorong UMKM Pasarkan Produk Secara Offline dan Online di Masa Pandemi

Whats New
Sejumlah Program di Sektor Ketenagakerjaan Ini Bantu 32,6 Juta Orang Selama Pandemi, Apa Saja?

Sejumlah Program di Sektor Ketenagakerjaan Ini Bantu 32,6 Juta Orang Selama Pandemi, Apa Saja?

Whats New
Perlu Diskresi untuk Koperasi Multipihak

Perlu Diskresi untuk Koperasi Multipihak

Whats New
Wamendag: RCEP Bakal Berkontribusi Besar pada Ekonomi ASEAN

Wamendag: RCEP Bakal Berkontribusi Besar pada Ekonomi ASEAN

Whats New
IPC Lanjutkan Pembangunan Terminal Kalibaru, Ditargetkan Beroperasi 2023

IPC Lanjutkan Pembangunan Terminal Kalibaru, Ditargetkan Beroperasi 2023

Rilis
Ignasius Jonan Diangkat Jadi Komisaris Independen Sido Muncul

Ignasius Jonan Diangkat Jadi Komisaris Independen Sido Muncul

Whats New
Menaker: 2,1 juta Korban PHK Harusnya Dapat Karpet Merah, Hanya 95.559 yang Lolos Kartu Prakerja!

Menaker: 2,1 juta Korban PHK Harusnya Dapat Karpet Merah, Hanya 95.559 yang Lolos Kartu Prakerja!

Whats New
5 Tahun Beroperasi, Mandiri Capital Suntik Dana ke 14 Startup dengan Total Rp 1 Triliun

5 Tahun Beroperasi, Mandiri Capital Suntik Dana ke 14 Startup dengan Total Rp 1 Triliun

Whats New
Jelang Natal dan Tahun Baru, DAMRI Siapkan Ribuan Armada Bus Sehat

Jelang Natal dan Tahun Baru, DAMRI Siapkan Ribuan Armada Bus Sehat

Rilis
Profil Edhy Prabowo: Mantan Prajurit, Jagoan Silat, hingga Pengusaha

Profil Edhy Prabowo: Mantan Prajurit, Jagoan Silat, hingga Pengusaha

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X