Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BPJS Watch Desak Pemerintah dan DPR Transparan soal Omnibus Law

Kompas.com - 17/02/2020, 08:09 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Advokasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Watch Timboel Siregar berpendapat, Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja tersebut harus transparan dan dapat diakses ke publik. Termasuk ke Serikat Pekerja atau Serikat Buruh (SP/SB).

Menurut dia, apabila pembahasan RUU Omnibus Law dilakukan tertutup maka akan terjadi prasangka buruk dan kualitas undang-undang nantinya akan rendah dan mudah dibatalkan Mahkamah Konstitusi.

"Saya kira dengan pasal yang akan dibahas sedemikian banyak (seribuan pasal) maka untuk memastikan efektivitas dan kualitas pembahasannya maka seharusnya seluruh komisi dilibatkan berdasarkan klasternya, tidak hanya dibahas di Baleg," katanya dalam keterangan tertulis diterima Kompas.com, Jakarta, Minggu (16/2/2020).

Baca juga: Omnibus Law, Pemerintah Hapus Cuti Panjang Karyawan

"Pembahasan draft ini harus benar-benar dicermati dan tidak dicepat-cepatin sehingga kualitasnya menjadi rendah," lanjut Timboel.

RUU Omnibus Law telah diserahkan pemerintah ke DPR RI. Pemerintah pun memnta DPR segera membahas RUU tersebut sehingga ditargetkan dalam tiga bulan selesai.

Menurut dia, persoalan RUU Omnibus Law ini ada di ranah formil dan materil. Secara formil, pembuatan draft RUU ini dilakukan dengan tidak transparan. Naskah akademik tidak terpublikasi, peran serta masyarakat tidak terakomodir, draft RUU yang muncul terus berganti sehingga kerap kali disebut hoaks.

Demikian juga dengan materialnya yaitu substansi pasal-pasal di draft RUU ini khususnya di klaster ketenagakerjaan, menyiratkan secara terang-terangan penurunan manfaat kepada pekerja.

Sebagai contoh, kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang menghilangkan penggantian hak dan tertulis di pasal 156 ayat 4 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta menurunkan nilai penghargaan masa kerja (pasal 156 ayat 3) menjadi maksimal 8 kali.

Baca juga: Omnibus Law, Pemerintah Hapus Cuti Panjang Karyawan

Demikian juga dengan proses PHK yang dipermudah seperti pasal 161 yaitu pelanggaran peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama tanpa lagi harus diberikan surat peringatan. Pasal 168 tentang mangkir lima hari berturut-turut tanpa lagi ada kewajiban pengusaha memanggil kerja dua kali secara patut dan layak.

Dia menilai, banyak lagi yang harus dikritisi dalam RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja seperti nilai kompensasi PHK yang sebelumnya diatur UU Nomor 13 Tahun 2003, di draft RUU justru kewenangan ada di tangan pemerintah eksekutif melalui peraturan pemerintah.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bagaimana Penerapan 'Product Market Fit' dalam Startup?

Bagaimana Penerapan "Product Market Fit" dalam Startup?

Whats New
Nasib Zoom, Dulu Jadi Pelopor 'Meeting Online' Saat Pandemi Covid-19, Kini PHK 1.300 Karyawan...

Nasib Zoom, Dulu Jadi Pelopor "Meeting Online" Saat Pandemi Covid-19, Kini PHK 1.300 Karyawan...

Whats New
Melesat 29,11 Persen, Bank DKI Kantongi Laba Bersih Rp 939,11 Miliar di 2022

Melesat 29,11 Persen, Bank DKI Kantongi Laba Bersih Rp 939,11 Miliar di 2022

Rilis
Aprindo: Tutupnya Gerai Makanan dan Minuman adalah Keniscayaan karena Tidak Adaptif

Aprindo: Tutupnya Gerai Makanan dan Minuman adalah Keniscayaan karena Tidak Adaptif

Whats New
Fluktuatif, IHSG Sesi I Ditutup Naik Tipis

Fluktuatif, IHSG Sesi I Ditutup Naik Tipis

Whats New
Persiapan Ramadhan 2023, Bapanas Minta Bulog dan ID Food Percepat Impor Daging Sapi

Persiapan Ramadhan 2023, Bapanas Minta Bulog dan ID Food Percepat Impor Daging Sapi

Whats New
IBK Indonesia Akan Right Issue Senilai Rp 1,2 Triliun

IBK Indonesia Akan Right Issue Senilai Rp 1,2 Triliun

Whats New
Nasabah Keluhkan Aplikasi M-BCA Error, BCA: Kini Sudah Normal

Nasabah Keluhkan Aplikasi M-BCA Error, BCA: Kini Sudah Normal

Whats New
Aprindo Bantah Gerai Transmart Tutup karena Bangkrut

Aprindo Bantah Gerai Transmart Tutup karena Bangkrut

Whats New
Gelar IPO, Hillcon Kelebihan Permintaan 1,3 Kali

Gelar IPO, Hillcon Kelebihan Permintaan 1,3 Kali

Whats New
Cerita dari Negeri Kaya Sawit, Harga Minyak Goreng yang Terus Digoreng

Cerita dari Negeri Kaya Sawit, Harga Minyak Goreng yang Terus Digoreng

Whats New
Aprindo Bantah Ritel Jadi Penyebab Minyakita Langka

Aprindo Bantah Ritel Jadi Penyebab Minyakita Langka

Whats New
Kreditur Tolak Putusan Perdamaian, Bos Garuda: Kami Belum Menerima Pemberitahuan Resmi dari Pengadilan

Kreditur Tolak Putusan Perdamaian, Bos Garuda: Kami Belum Menerima Pemberitahuan Resmi dari Pengadilan

Whats New
Terbukti Mengemplang Pajak, Perusahaan di Bantul Kena Denda Rp 93,56 Miliar

Terbukti Mengemplang Pajak, Perusahaan di Bantul Kena Denda Rp 93,56 Miliar

Whats New
Dapat Restu Luhut, Tarif Baru Masuk Borobudur Diperkirakan Rp 150.000

Dapat Restu Luhut, Tarif Baru Masuk Borobudur Diperkirakan Rp 150.000

Spend Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+