Moeldoko: Presiden Tak Ingin Anggaran Kartu Pra-Kerja "Menguap ke Laut"

Kompas.com - 18/02/2020, 15:03 WIB
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (kiri) berjalan bersama mantan petinggi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Malik Mahmud Al Haythar (kanan) seusai bertemu Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (13/2/2020). Pertemuan tersebut membahas soal perjanjian Helsinki yang merupakan perjanjian perdamaian antara RI dengan GAM yang ditandatangani di Finlandia pada 15 Agustus 2005 lalu untuk menyelesaikan konflik di Aceh. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANKepala Staf Kepresidenan Moeldoko (kiri) berjalan bersama mantan petinggi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Malik Mahmud Al Haythar (kanan) seusai bertemu Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (13/2/2020). Pertemuan tersebut membahas soal perjanjian Helsinki yang merupakan perjanjian perdamaian antara RI dengan GAM yang ditandatangani di Finlandia pada 15 Agustus 2005 lalu untuk menyelesaikan konflik di Aceh.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp 10 triliun untuk menjalankan program kartu pra kerja.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, Presiden Joko Widodo meminta anggaran untuk program tersebut benar-benar diawasi. Kepala negara tak ingin anggaran tersebut sampai diselewengkan.

“Beliau (Jokowi) sangat tidak ingin dan tidak mau alokasi anggaran Rp 10 triliun itu ke laut,” ujar Moeldoko di Jakarta, Selasa (18/2/2020).

Baga juga: Moeldoko: Kartu Pra Kerja Paling Cepat Dimulai April 2020

Menurut Moeldoko, Jokowi menginginkan program tersebut bisa membantu para pengangguran agar bisa bersaing di dunia kerja. Caranya, yakni dengan memberi pelatihan kepada para pengangguran.

“Pemerintah tidak sama sekali membayar pengangguran, pemerintah menyiapkan para pengangguran atau pencari kerja untuk siap bekerja dengan baik,” kata Moeldoko.

Moeldoko menjelaskan, saat ini jumlah pengangguran di Indonesia dengan rentang usia 24 tahun berjumlah 2,8 juta. Untuk yang lulusan SMA atau SMK jumlahnya 1,8 juta.

“Ini perlu digeneralisasi secara teknis, agar mereka setelah lulus, enggak mampu lagi melanjutkan kuliah itu ada tempat untuk bekerja,” ucap dia.

Dikutip dari Data Kementerian Keuangan, pengertian Kartu Pra Kerja merupakan kartu yang diberikan kepada pencari kerja atau pekerja untuk mendapatkan layanan pelatihan vokasi (skilling dan re-skilling).

Skilling menyasar bagi pencari kerja berstatus fresh graduate baik baru lulus sekolah maupun kuliah. Sementara re-skilling menyasar pekerja ter-PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) atau berpotensi ter-PHK.

Para pemilik Kartu Pra Kerja nantinya bisa memilih langsung pelatihan atau kursus yang diminati melalui platform digital yang telah disiapkan pemerintah. Akan ada berbagai jenis pelatihan yang disiapkan.

Kartu Pra Kerja ini diproyeksikan bisa menyasar 2 juta orang peserta yang akan difasilitasi dengan pelatihan vokasi seperti keterampilan di bidang manufaktur, pariwisata, ekonomi digital, dan sebagainya.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X