Kaji Jaminan Kehilangan Kerja, Pemerintah Pelajari Pengalaman 5 Negara

Kompas.com - 03/03/2020, 13:29 WIB
Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI  dan Jamsos) Kemnaker Haiyani Rumondang saat mewakili Menaker membuka Kongres VIII Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) di  Jakarta Timur, Kamis (27/6/2019). Dok. Humas Kementerian KetenagakerjaanDirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker Haiyani Rumondang saat mewakili Menaker membuka Kongres VIII Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) di Jakarta Timur, Kamis (27/6/2019).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana meluncurkan asuransi bagi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang disebut program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Program tersebut disiapkan sebagai tindak lanjut dari RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

Dalam membahas skema, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker, Haiyani Rumondang mengatakan pihaknya menggandeng International Labour Organization (ILO) untuk mempelajari skema pengalaman 5 negara lain.

Lima negara tersebut meliputi Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Kelima negara bakal memberikan bantuan dan arahan teknis dalam pembentukan asuransi tersebut.

Baca juga: Pemerintah Siapkan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, Dananya dari Mana?

"Kita perlu pertimbangan, masukan, dan pandangan dari berbagai pihak, apakah manfaatnya bisa diterima secara regulasi, kawan-kawan pekerja dan sejauh mana badan penyelenggara melihat program-program yang sudah dituangkan dalam UU itu efektif," kata Haiyani di Jakarta, Selasa (3/3/2020).

Haiyani bilang, JKP diperlukan karena pekerja dikelilingi oleh beragam tantangan dan risiko. Salah satunya yakni kemunculan era digital dan industri 4.0 yang berpotensi menghilangkan pekerjaan konvensional.

Di sisi lain, banyak pula bermunculan penawaran peluang kerja baru yang inovatif dan kreatif seperti usaha digital fintech, startup, youtuber, selebgram, dan lain-lain. Haiyani bilang, program JKP bisa membuat pekerja dapat kepastian.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Diharapkan saudara-saudara kita yang terkena PHK dapat mempertahankan taraf hidupnya dengan kembali bekerja setelah meningkatkan kemampuan melalui pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri atau menjadi pengusaha baru yang memiliki daya saing,” kata dia.

Baca juga: Masih Bingung Pakai Asuransi? Simak Beberapa Manfaatnya

Adapun, tunjangan pengangguran merupakan salah satu cabang standar minimal perlindungan sosial yang tertuang dalam Konvensi ILO No 102 tentang Jaminan Sosial.

Konvensi ini mengatur 9 cabang perlindungan sosial antara lain, tunjangan kesehatan, tunjangan sakit, tunjangan pengangguran, tunjangan persalinan, tunjangan kecelakaan kerja, tunjangan hari tua, tunjangan pensiun, tunjangan keluarga, dan tunjangan ahli waris. 

Baca juga: Lagi, Erick Thohir Angkat Orang KPK Jadi Anak Buahnya

Hingga saat ini, Indonesia telah menerapkan perlindungan jaminan sosial berupa jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKm), jaminan hari tua (JHT), dan jaminan pensiun (JP) di bawah BPJS Ketenagakerjaan.

Pemerintah berencana untuk meningkatkan sistem perlindungan sosial nasional dengan menambahkan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP).

Baca juga: Imbas Corona, Penjual Jamu Keluhkan Meroketnya Harga Bahan Baku

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.