Wabah Corona, PNS KKP Boleh Kerja dari Rumah

Kompas.com - 15/03/2020, 18:30 WIB
Pemindaian suhu tubuh pada calon penumpang kapal menggunakan alat yang disediakan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas Banda Aceh, di Pelabuhan Ulee Lheu, Banda Aceh, Kamis (12/3/2020). KKP Ulee Lheu Banda Aceh menyediakan dua unit alat pengecek suhu tubuh (infrared thermometer) dan cairan antiseptik di pelabuhan itu guna pencegahan dari penyebaran virus corona (Covid-19). KOMPAS.com/RAJA UMARPemindaian suhu tubuh pada calon penumpang kapal menggunakan alat yang disediakan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas Banda Aceh, di Pelabuhan Ulee Lheu, Banda Aceh, Kamis (12/3/2020). KKP Ulee Lheu Banda Aceh menyediakan dua unit alat pengecek suhu tubuh (infrared thermometer) dan cairan antiseptik di pelabuhan itu guna pencegahan dari penyebaran virus corona (Covid-19).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor B.181/SJ/KP.620/III/2020 untuk mengantisipasi penyebaran infeksi wabah virus corona atau Covid-19.

Isi surat edaran ini berisi sejumlah ketentuan pemberlakuan sistem kerja di lingkungan KKP yang mulai berlaku sejak 16 Maret 2020 antara lain membolehkan PNS KKP bekerja dari rumah. 

Salah satu poin dalam surat edaran tersebut yakni mengimbau agar pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat tinggi pratama, pejabat administrator dan pejabat fungsional yang setara dengan pimpin tinggi madya/pratama/administrator tetap masuk kerja seperti biasa.

Berikutnya, pejabat pengawas dan pelaksana serta pejabat fungsional setara dengan pejabat pengawas ke bawah untuk bekerja dari rumah.

Baca juga: Wabah Corona, PNS Akan Diizinkan Kerja dari Rumah

"Kerja dari rumah secara bergantian dengan jadwal rotasi yang diatur dan ditetapkan oleh pimpinan unit kerja eselon II atau satuan kerja masing-masing," ujar Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri KKP, Agung Tri Prasetyo dalam keterangannya, Minggu (15/3/2020).

Dikatakan Agung, pegawai yang bekerja dari rumah tidak diizinkan meninggalkan rumah kecuali untuk keperluan pemeriksaan kesehatan atau kebutuhan mendesak lainnya.

Mereka juga harus melaporkan hasil pekerjaannya langsung secara harian.

Selanjutnya unit kerja atau unit pelayanan teknis yang mempunyai tugas pelayanan publik agar membagi dan mengatur tugas pegawai guna memastikan pelayanan publik tetap berjalan dengan baik.

Baca juga: Tepis Isu Corona, Sri Mulyani: Saya, Alhamdulillah Tetap Sehat...

"Rapat atau pertemuan yang melibatkan banyak orang baik di dalam maupun luar negeri ditunda sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut," jelas Agung.

Selanjutnya, KKP juga menetapkan bahwa penugasan perjalanan dinas baik di dalam maupun luar negeri ditunda atau dibatalkan demi membatasi penyebaran virus corona.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Beli Emas Antam secara Online dan Offline

Cara Beli Emas Antam secara Online dan Offline

Spend Smart
Cara Mengisi Shopeepay lewat BSI Mobile dengan Mudah dan Praktis

Cara Mengisi Shopeepay lewat BSI Mobile dengan Mudah dan Praktis

Spend Smart
Pembangunan Hunian Warga Terdampak Bencana di NTT dan NTB Ditargetkan Rampung Maret 2022

Pembangunan Hunian Warga Terdampak Bencana di NTT dan NTB Ditargetkan Rampung Maret 2022

Whats New
Bangun Kilang di Tuban, Pertamina Pastikan Rekrut Tenaga Kerja Lokal

Bangun Kilang di Tuban, Pertamina Pastikan Rekrut Tenaga Kerja Lokal

Whats New
Mau Nabung di ATM Setor Tunai Mandiri Terdekat? Simak Caranya

Mau Nabung di ATM Setor Tunai Mandiri Terdekat? Simak Caranya

Whats New
Sisa Anggaran di Bangka Belitung Capai Rp 798,38 Miliar

Sisa Anggaran di Bangka Belitung Capai Rp 798,38 Miliar

Whats New
Di Forum G20, Indonesia Minta AS hingga China Sampaikan Rencana Tapering Off

Di Forum G20, Indonesia Minta AS hingga China Sampaikan Rencana Tapering Off

Whats New
UMKM Mau Punya Website Sendiri? Cek Solusi Mudah dan Murah Berikut

UMKM Mau Punya Website Sendiri? Cek Solusi Mudah dan Murah Berikut

Smartpreneur
KAI Services Perluas Bisnis, Dirikan Lokomart di Stasiun Pasar Senen Jakarta

KAI Services Perluas Bisnis, Dirikan Lokomart di Stasiun Pasar Senen Jakarta

Rilis
LPS Pertahankan Tingkat Bunga Penjaminan

LPS Pertahankan Tingkat Bunga Penjaminan

Whats New
Belum Lunas, Utang Lapindo ke Negara Mencapai Rp 2,23 Triliun

Belum Lunas, Utang Lapindo ke Negara Mencapai Rp 2,23 Triliun

Whats New
Nilai Ekspor Kopi Jawa Barat Baru 40 Juta Dollar AS, BI: Potensinya Bisa Lebih Besar

Nilai Ekspor Kopi Jawa Barat Baru 40 Juta Dollar AS, BI: Potensinya Bisa Lebih Besar

Whats New
Kembangkan Kerja Sama Sektor Energi, UGM Gandeng Subholding Gas Pertamina

Kembangkan Kerja Sama Sektor Energi, UGM Gandeng Subholding Gas Pertamina

Rilis
Pemerintah Terapkan DMO dan DPO Minyak Goreng, YLKI: Kenapa Tidak dari Kemarin-Kemarin?

Pemerintah Terapkan DMO dan DPO Minyak Goreng, YLKI: Kenapa Tidak dari Kemarin-Kemarin?

Whats New
Indonesia Siap Sampaikan Komitmen Jadi Pusat Produksi Vaksin Global di Pertemuan G20

Indonesia Siap Sampaikan Komitmen Jadi Pusat Produksi Vaksin Global di Pertemuan G20

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.