Wabah Corona, PNS KKP Boleh Kerja dari Rumah

Kompas.com - 15/03/2020, 18:30 WIB
Pemindaian suhu tubuh pada calon penumpang kapal menggunakan alat yang disediakan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas Banda Aceh, di Pelabuhan Ulee Lheu, Banda Aceh, Kamis (12/3/2020). KKP Ulee Lheu Banda Aceh menyediakan dua unit alat pengecek suhu tubuh (infrared thermometer) dan cairan antiseptik di pelabuhan itu guna pencegahan dari penyebaran virus corona (Covid-19). KOMPAS.com/RAJA UMARPemindaian suhu tubuh pada calon penumpang kapal menggunakan alat yang disediakan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas Banda Aceh, di Pelabuhan Ulee Lheu, Banda Aceh, Kamis (12/3/2020). KKP Ulee Lheu Banda Aceh menyediakan dua unit alat pengecek suhu tubuh (infrared thermometer) dan cairan antiseptik di pelabuhan itu guna pencegahan dari penyebaran virus corona (Covid-19).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan ( KKP) mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor B.181/SJ/KP.620/III/2020 untuk mengantisipasi penyebaran infeksi wabah virus corona atau Covid-19.

Isi surat edaran ini berisi sejumlah ketentuan pemberlakuan sistem kerja di lingkungan KKP yang mulai berlaku sejak 16 Maret 2020 antara lain membolehkan PNS KKP bekerja dari rumah. 

Salah satu poin dalam surat edaran tersebut yakni mengimbau agar pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat tinggi pratama, pejabat administrator dan pejabat fungsional yang setara dengan pimpin tinggi madya/pratama/administrator tetap masuk kerja seperti biasa.

Berikutnya, pejabat pengawas dan pelaksana serta pejabat fungsional setara dengan pejabat pengawas ke bawah untuk bekerja dari rumah.

Baca juga: Wabah Corona, PNS Akan Diizinkan Kerja dari Rumah

" Kerja dari rumah secara bergantian dengan jadwal rotasi yang diatur dan ditetapkan oleh pimpinan unit kerja eselon II atau satuan kerja masing-masing," ujar Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri KKP, Agung Tri Prasetyo dalam keterangannya, Minggu (15/3/2020).

Dikatakan Agung, pegawai yang bekerja dari rumah tidak diizinkan meninggalkan rumah kecuali untuk keperluan pemeriksaan kesehatan atau kebutuhan mendesak lainnya.

Mereka juga harus melaporkan hasil pekerjaannya langsung secara harian.

Selanjutnya unit kerja atau unit pelayanan teknis yang mempunyai tugas pelayanan publik agar membagi dan mengatur tugas pegawai guna memastikan pelayanan publik tetap berjalan dengan baik.

Baca juga: Tepis Isu Corona, Sri Mulyani: Saya, Alhamdulillah Tetap Sehat...

"Rapat atau pertemuan yang melibatkan banyak orang baik di dalam maupun luar negeri ditunda sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut," jelas Agung.

Selanjutnya, KKP juga menetapkan bahwa penugasan perjalanan dinas baik di dalam maupun luar negeri ditunda atau dibatalkan demi membatasi penyebaran virus corona.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X