ADB Siap Gelontorkan Rp 97,5 Triliun untuk Tanggapi Pandemi Virus Corona

JAKARTA, KOMPAS.com - Asian Development Bank (ADB) mengumumkan paket bantuan tahap awal senilai 6,5 miliar dollar AS atau setara Rp 97,5 triliun (kurs Rp 15.000) untuk mengatasi keperluan mendesak dari negara-negara berkembang anggotanya dalam menghadapi pandemi virus korona.

Presiden ADB Masatsugu Asakawa mengatakan, pandemi ini telah menjadi krisis global, sehingga diperlukan aksi kuat di tingkat nasional, kawasan, dan dunia.

Bekerjasama dengan seluruh negara berkembang anggota, ADB menyiapkan seperangkat tindakan agresif untuk menangkal dampak negatif pandemi virus corona.

Baca juga: Tangani Corona, Pemerintah Realokasi Anggaran Kurang Prioritas Sebesar Rp 27 Triliun

"Setelah berdiskusi dengan para anggota dan organisasi setara, kami menyediakan dana pertolongan 6,5 milyar dollar AS untuk memenuhi kebutuhan mendesak dari negara-negara anggota kami," ujar dia dalam keterangan tertulis, Kamis (19/3/2020).

Asakawa menjelaskan, paket awal tersebut mencakup sekitar 3,6 miliar dollar AS untuk operasi sektor publik bagi serangkaian kegiatan kesehatan dan ekonomi untuk merespons pandemi ini.

Kemudian, 1,6 milyar dollar AS untuk operasi sektor swasta bagi usaha mikro, kecil dan menengah, perdagangan domestik dan kawasan, serta perusahaan yang terdampak secara langsung.

ADB juga akan memobilisasi sekitar 1 miliar dollar AS dari sumber daya konsesional melalui realokasi dari beberapa proyek yang sedang berlangsung dan mengkaji kemungkinan kebutuhan yang darurat.

Lalu, ADB juga akan menyediakan 40 juta dollar AS untuk bantuan teknis dan hibah yang dapat disalurkan dengan cepat. 

Untuk menyediakan paket dukungan pada negara-negara berkembang anggota secepat dan sefleksibel mungkin, ADB akan menyesuaikan instrumen pendanaan dan bisnis prosesnya.

Apabila disetujui oleh Dewan Direktur ADB, penyesuaian tersebut akan mencakup akses yang lebih cepat terhadap bantuan darurat bagi perekonomian dengan keterbatasan fiskal yang akut, prosedur yang lebih ringkas untuk pemberian pinjaman berbasis kebijakan, dan sistem pengadaan universal yang fleksibel dan lebih cepat. 

"Pandemi semacam ini menuntut respons yang terkoordinasi dan kolaborasi yang kuat antara negara dan lembaga," ucap Asakawa.