Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Alasan Ekonom Bhima Yudhistira Tantang Debat Stafsus Jokowi Soal Kartu Prakerja

Kompas.com - 19/04/2020, 11:50 WIB
Penulis Kiki Safitri
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom muda Indef, Bhima Yudhistira menantang Staf Khusus Presiden sekaligus Bos Ruangguru, Adamas Belva Syah Devara untuk debat terkait dengan program kartu prakerja.

Lantas apa alasan pria yang mendapatkan gelar master dari Universitas Bradford, Inggris itu mempersoalkan program kartu prakerja?

Kepada Kompas.com, Bhima menilai konsep kartu prakerja tidak relevan dengan kondisi saat ini. Ia menilai masyarakat yang menjadi korban PHK saat ini lebih membutuhkan bantuan langsung tunai daripada pelatihan-pelatihan berbayar yang mirip konten YouTube.

Baca juga: Pelaporan Dokumen Kelengkapan SPT Pajak Diperpanjang hingga 30 Juni 2020

“Ada banyak masalah ya yang pertama terkait kesesuaian konsep dengan kondisi saat ini dimana kartu prakerja sama sekali tidak bisa menyelesaikan korban PHK, dan proses yang dilakukan itu seharusnya bukan pelatihan secara online tapi bantuan langsung tunai karena korban PHK itu butuh bantuan makanan dan uang tunai,” kata Bhima kepada Kompas.com, Minggu (19/4/2020).

Bhima menilai, beragam model pelatihan online yang ditawarkan secara berbayar hanyalah sebuah kepentingan segelintir orang yang mencari keuntungan dalam situasi bencana.

Padahal menurut Bhima, jika kondisi ini disikapi dengan bijaksana dan manusiawi, maka korban PHK akan terselamatkan dengan bantuan tunai dan bukan dengan pelatihan.

“Saya melihat secara pribadi model pelatihan online itu banyak yang over price. Materi dari pelatihan online yang ini juga menurut saya bisa lebih baik di YouTube daripada kartu prakerja, misalkan cara membuat kroket keju itu kan semua tersedia di YouTube,” kata dia.

Baca juga: Usaha Kuliner dari Rumah, Nelam Raup Omzet Rp 2 Juta Per Hari

Lebih rinci ia mengatakan, jika per orang diberi Rp 1 juta dengan target kartu prakerja sebanyak 5,6 juta korban PHK, maka totalnya adalah Rp 5,6 triliun. Nominal ini jika diberikan dalam bentuk tunai dinilai akan lebih membantu korban PHK mencukupi kebutuhan hidup.

Ia menyarankan agar pemerintah lebih berpikir jangka panjang untuk menghemat anggaran di masa pandemi Covid-19 ini dengan menggandeng platform pelatihan gratis ataupun kampus-kampus yang menyelenggarakan pelatihan gratis.

“Ngapain mengeluarkan anggaran negara? Mubazir. Kalau itu diberikan kepada korban PHK itu akan lebih bermanfaat,” ucapnya.

Baca juga: Daftar Harga Kursus Online di Kartu Prakerja, Bisa sampai Rp 1 Juta

Sebelumnya, melalui laman Instagramnya, Bhima menantang Staf Khusus Presiden sekaligus Bos Ruangguru, Adamas Belva Syah Devara untuk debat terkait dengan kartu prakerja. Menurutnya tantangan debat yang ia ajukan sebagai pembuktian kontribusi milenial dalam perekonomian.

“Terkait dengan konflik kepentingan, bagaimana sebagai staff khusus Presiden, tapi tidak meninggalkan bisnisnya. Ini kan menggunakan anggaran negara dalam situasi bencana. Dia (Belva) menjadi CEO Ruang Guru, dan skill akademi itu kan skill academy by Ruang Guru,” jelas Bhima.

Bhima menilai, sebagai staff khusus presiden dari kalangan milenial, seharusnya forum debat ini bisa digunakan untuk klarifikasi, agar jangan sampai generasi milenial di cap buruk karena melanggengkan konflik kepentingan.

Baca juga: Bayar Rp 1 Juta, Ini Pelatihan Online Kartu Prakerja yang Disediakan Ruangguru

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+