Tak Jadi Menteri Lagi, Susi: Presiden Butuh yang Berbeda

Kompas.com - 25/04/2020, 03:30 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019 Susi Pudjiastuti saat menghadiri diskusi Sengketa Natuna dan Kebijakan Kelautan di kantor DPP PKS, Jakarta, Senin (20/1/2020). KOMPAS.com/ACHMAD NASRUDIN YAHYAMenteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019 Susi Pudjiastuti saat menghadiri diskusi Sengketa Natuna dan Kebijakan Kelautan di kantor DPP PKS, Jakarta, Senin (20/1/2020).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kembali bicara terkait tidak terpilihnya dirinya menjadi menteri pada periode kedua kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo.

Susi bilang, presiden membutuhkan pembantu dalam kabinet yang sesuai dengan visi misinya selama memerintah. Sehingga wajar bila ada nama-nama yang tak lagi duduk di kursi menteri di era Kabinet Indonesia Maju.

"Ya enggak kenapa-napa. Presiden membutuhkan pembantunya yang sesuai dengan kebutuhan beliau. Saya mungkin 5 tahun sebelumnya dianggap sesuai yang dibutuhkan beliau. Nah periode ini beliau membutuhkan yang berbeda. Ya itu saja," kata Susi saat bincang-bincang bersama Opini.id, Jumat (24/4/2020).

Baca juga: Faisal Basri Ingatkan Pemerintah Jangan Ugal-ugalan Utang Saat Pandemi Covid-19

Susi pun tak mau mencampuri kewenangan Presiden kala itu. Sebab, penunjukkan menteri merupakan hak prerogatif presiden.

"Kan menteri adalah hak prerogatif Presiden. Satu saja yang perlu kita tahu, (pemilihan) menteri adalah hak prerogatif presiden. Netizen itu aduh ada-ada saja meledeknya," seloroh Susi.

Sebelumnya, Susi menjawab pertanyaan salah satu netizen di jagat maya Twitter untuk mengungkapkan alasan tak terpilih lagi menjadi menteri.

Pertanyaan awalnya diutarakan oleh akun @DinoSantana8. Dia agaknya penasaran mengapa Susi tak dipilih lagi menjadi menteri, menolak usai ditawari atau justru tak ditawari lagi.

Baca juga: Luhut: Hari Pertama Larangan Mudik, Masih Ada yang Kurang

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hasil Studi: Gen Z Menyerah Mengejar Pekerjaan Impian akibat Pandemi

Hasil Studi: Gen Z Menyerah Mengejar Pekerjaan Impian akibat Pandemi

Work Smart
Jonan Sebut Kampanye BBM Ramah Lingkungan Tugasnya Menkes Terawan

Jonan Sebut Kampanye BBM Ramah Lingkungan Tugasnya Menkes Terawan

Whats New
Tarif Tol Manado-Bitung Rp 1.100/Km, Menteri PUPR: Cukup Murah!

Tarif Tol Manado-Bitung Rp 1.100/Km, Menteri PUPR: Cukup Murah!

Whats New
BLT UMKM yang Sudah Ditransfer Harus Segera Dicairkan, Ini Alasannya

BLT UMKM yang Sudah Ditransfer Harus Segera Dicairkan, Ini Alasannya

Whats New
Cari Banyak Karyawan, Taspen: Kami Utamakan Orang yang Punya Kepedulian Tinggi

Cari Banyak Karyawan, Taspen: Kami Utamakan Orang yang Punya Kepedulian Tinggi

Whats New
Penyerapan BLT UMKM Belum 100 Persen, Pelaku Usaha Masih Bisa Daftar

Penyerapan BLT UMKM Belum 100 Persen, Pelaku Usaha Masih Bisa Daftar

Whats New
Punya e-Pas, Nelayan Bisa Agunkan Kapal ke Bank

Punya e-Pas, Nelayan Bisa Agunkan Kapal ke Bank

Whats New
Sri Mulyani Ingatkan Bahana soal PMN Rp 20 Triliun bukan Untuk Selesaikan Jiwasraya

Sri Mulyani Ingatkan Bahana soal PMN Rp 20 Triliun bukan Untuk Selesaikan Jiwasraya

Whats New
Sri Mulyani Ingatkan Prabowo soal Anggaran Rp137 Triliun Tak Hanya untuk Belanja Alutsista

Sri Mulyani Ingatkan Prabowo soal Anggaran Rp137 Triliun Tak Hanya untuk Belanja Alutsista

Whats New
MK Tolak Gugatan Ninmedia, MNC Group: Hak Siar Dilindungi Negara

MK Tolak Gugatan Ninmedia, MNC Group: Hak Siar Dilindungi Negara

Whats New
Digitalisasi dan Inovasi Produk, Upaya Bisnis Waralaba Bertahan Selama Pandemi

Digitalisasi dan Inovasi Produk, Upaya Bisnis Waralaba Bertahan Selama Pandemi

Smartpreneur
Menaker Ungkap Masih Ada Kendala Penyaluran Subsidi Gaji

Menaker Ungkap Masih Ada Kendala Penyaluran Subsidi Gaji

Whats New
Produk Soda Api Indonesia Kini Bebas Safeguard ke Ukraina

Produk Soda Api Indonesia Kini Bebas Safeguard ke Ukraina

Rilis
Lembaga Sertifikasi Profesi KAI Kantongi Lisensi BNSP

Lembaga Sertifikasi Profesi KAI Kantongi Lisensi BNSP

Whats New
Luhut Nilai Sertifikasi Produk Kesehatan dan Farmasi RI Mutlak Diperlukan

Luhut Nilai Sertifikasi Produk Kesehatan dan Farmasi RI Mutlak Diperlukan

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X