Nasdem dan Gerindra: Target Pertumbuhan Ekonomi RI 2021 Terlalu Tinggi

Kompas.com - 15/06/2020, 19:15 WIB
Ilustrasi: Sejumlah anggota DPR menghadiri Rapat Paripurna masa persidangan III 2019-2020 secara langsung,  di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (12/5/2020). ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJAIlustrasi: Sejumlah anggota DPR menghadiri Rapat Paripurna masa persidangan III 2019-2020 secara langsung, di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (12/5/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) tahun 2021 menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 4,5 persen hingga 5,5 persen.

Dalam Rapat Paripurna DPR RI hari ini, Senin (15/6/2020) Fraksi Partai Gerindra dan Partai Nasdem menilai target pemerintah tersebut terlampau tinggi. Hal tersebut berkaitan dengan ketidakpastian yang disebabkan oleh pandemi virus corona (Covid-19) belum diketahui kapan akan berakhir.

"Agar penyusunan, perumusan RAPBN lebih teliti, detil, dan tertib dengan pertimbangan ekonomi dunia dan domestik di masa pandemi ini, agar target dan outlook realisasi tidak terlalu besar mengingat pandemi virus corona tidak ada yang tahu kapan berakhir dan dampak ke depannya," ujar Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra Soepriyatno.

Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi Masa Pandemi 8 Negara, Indonesia Paling Tinggi

"Artinya, apabila angka-angka proyeksi KEM PPKF pada 2021 khususnya proyeksi pertumbuhan ekonomi tidak dususun secara over confidence," jelas dia.

Dia mengatakan, tingginya target pertumbuhan ekonomi pemerintah dalam RAPBN 2021 dikhawatirkan bakal menjadi alasan defisit yang kian lebar serta meningkatkan rasio utang pemerintah.

Pasalnya, perekonomian domestik dan global masih diliputi perlambatan akibat pandemi.

Adapun Fraksi Partai Nasdem menilai, target pertumbuhan ekonomi pemerintah tersebut terlampau optimistis dan cukup tinggi.

Pasalnya, hingga saat ini pemulihan ekonomi belum berjalan baik dan belum ada kepastian mengenai ujung dari pandemi Covid-19.

"Namun demikian, Nasdem memahami pemahanan sesui dengan situasi ekonomi nasional tahun ini," jelas dia.

Sebagai informasi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Selasa (12/5/2020) yang lalu sempat memaparkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) tahun 2021 pada Rapat Paripurna DPR RI.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X