Sri Mulyani: Anggaran Penanganan Covid-19 Akan Terus Bergerak

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan dinamika dalam pengelolaan keuangan negara untuk menangani pandemi virus corona (Covid-19).

Sebab Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan, dalam proses penanganan pandemi, terutama berkaitan dengan proses menggerakkan dunia usaha, diperlukan kerja sama dengan banyak lembaga seperti institusi perbankan dan lembaga keuangan.

"Kalau mau nambah lagi bantuan kepada dunia usaha melalui lembaga keuangan, termasuk memberi insentif kepada lembaga keuangan untuk mau dan mampu memberikan relaksasi atau restrukturisasi itu baik angka maupun kapasitas mereka berbeda-beda, makanya angkanya bergerak terus," jelas Sri Mulyani dalam video conference, Selasa (16/6/2020).

Baca juga: Anggaran Pemerintah untuk Penanganan Corona Naik Jadi Rp 686,2 Triliun

Untuk diketahui, pemerintah kembali meningkatkan anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19.

Sebelumnya, besaran anggaran penanganan Covid-19 Rp 405,1 triliun sebelum akhirnya dinaikkan menjadi Rp 677,2 triliun dengan adanya peningkatan stimulus baik di bidang kesehatan, stimulus perpajakan hingga bantuan pembiayaan untuk UMKM.

Selain itu, pemerintah juga menganggarkan bantuan untuk korporasi seperti BUMN maupun perusahaan padat karya.

Jumlah anggaran tersebut pun kembali ditingkatkan menjadi Rp 686,2 triliun.

Kenaikan besaran anggaran tersebut terjadi lantaran ada peningkatan cadangan belanja untuk sektorat serta tambahan stimulus belanja untuk Transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp 8,9 triliun. Tadinya, anggaran sektoral kementerian dan lembaga sebesar Rp 97,11 triliun.

Baca juga: CORE: Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional Rp 677 Triliun Masih Jauh Dari Ideal

Hingga kini, biaya penanganan Covid-19 kembali bertambah menjadi Rp 695 triliun. Pemerintah kembali meningkatkan anggaran untuk sektoral K/L dan Pemda sebesar Rp 106,11 triliun. Selain itu juga menaikkan anggaran untuk pembiayaan korporasi yang tadinya Rp 44,57 triliun menjadi Rp 53,57 triliun.

"Karena ternyata dampak Covid-19 itu meluas, Kita sudah beri bantuan untuk UMKM dengan nilai pinjaman di bawah Rp 10 miliar, sekarang fokus juga ke korporasi padat karya dengan pinjaman di bawah Rp 1 triliun," ujar dia.

Sri Mulyani pun mengatakan, peningatan biaya penanganan Covid-19 tak seluruhnya bersumber dari APBN.

Sebab, pemerintah masuk untuk menjembatani antara pengusaha dan perbankan melalui jaminan pembiayaan.

Baca juga: Sri Mulyani Tambah Anggaran untuk Pemulihan Ekonomi Jadi Rp 677,2 Triliun

Dengan demikian, pengusaha tetap mengajukan kredit ke perbankan, dan perbankan bisa memiliki jaminan jika risiko terburuk pengusaha yang bersangkutan tak bisa membayar kembali pinjamannya.

"Karena tanpa adanya kredit ekonomi berheneti, perusahaan berhenti, jadi kita kita formulasikan agar kredit yang diberikan tetap jalan dan manfaatnya pada tenaga kerja juga bisnis enggak mati," ujar dia.