Tak Ada Titipan, Ini Seleksi Komisaris BUMN Menurut Erick Thohir

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, menegaskan bahwa seleksi pimpinan perusahaan negara dilakukan sesuai prosedur dan tanpa tekanan dari pihak lain. 

Pemilihan pimpinan perusahaan negara, baik posisi direksi maupun komisaris BUMN, dilakukan dengan proses yang mengedepankan kompetensi dan berpedoman pada aturan yang berlaku.

"Saya tidak takut diancam-ancam karena loyalitas saya jelas, ke Presiden," ujar Erick seperti dikutip dari Antara, Jumat (19/6/2020).

Sebelum ditunjuk menjadi komisaris maupun direksi, Erick menekankan selalu ada seleksi ketat dalam proses penilaian atau assesment yang mencakup sejumlah kriteria yang harus dipenuhi.

Baca juga: Komisaris BUMN, Jabatan Idaman Banyak Orang dan Potensi Konflik Kepentingan

"Ada proses assessment yang perlu diikuti. Direksi dan komisaris harus berakhlak. Kita masukan juga mengerti digital leadership, global business safety, customer focus, building strategic partnership," kata dia.

Selain itu, lanjut dia, pihaknya juga melibatkan Kementerian terkait yang berhubungan dengan sektor bisnis BUMN. Kemudian, pihaknya juga menerima masukan dari pihak lain agar diterima pasar.

"Karena tidak mungkin BUMN Karya tidak punya hubungan baik dengan menteri PUPR. Kalau membangun ekosistem baik ya harus diterima pasar," kata Erick.

Ke depan, ia juga mengatakan, BUMN tidak lagi mendapatkan alokasi APBN.

Baca juga: Daftar Relawan Jokowi Saat Pilpres di Kursi Komisaris BUMN Karya

"Salah satunya yang sudah disetujui Presiden dan saya sudah sampaikan ke Menkeu dan teman-teman DPR, bahwa kita tidak mau lagi APBN ke depannya. Tapi kita satu persen dari dividen," katanya.

Erick juga mengingatkan salah satu tantangan bagi BUMN di tengah pandemi Covid-19 yakni memperbaiki rantai pasok dan logistik.

"Kita punya kekuatan pasar yang besar, jangan dikasih orang terus. Karena ke depan sendiri yang namanya global traveling, global ekonomi hari ini semua balik ke titik bilateral. Akhirnya, energy security, food security, health security, harus dijaga," kata Erick.

Talent pool

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menyebut proses pemilihan komisaris dan direksi di perusahaan pelat merah dilakukan atas dasar talent pool. Artinya, penunjukan seseorang didasarkan atas kompetensi dari talenta-talenta unggul.

Baca juga: Politikus hingga Jenderal Jadi Komisaris BUMN, Bagaimana Proses Seleksinya?

Kata dia, Kementerian BUMN sendiri memiliki Deputi SDM yang khusus menyeleksi para talenta-talenta untuk ditempat di perusahaan negara.

"Kita ada Deputi SDM, mereka kelola talent pool, nanti diajukan ke masing-masing Wamen (wakil menteri). Nanti dilihat, kalau perusahaan strategis, sampai ke presiden pemilihannya seperti Pertamina, PLN, perbankan," jelas Arya.

Dia mengungkapkan, proses seleksi komisaris dan direksi melalui talent pool sudah dilakukan sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Arya menambahkan proses seleksi jabatan penting di BUMN juga akan semakin terbuka bagi sosok dari luar lingkungan BUMN.

"Ke depannya, akan semakin terbuka dari luar, jadi kesempatan untuk dapatkan putera-puteri bangsa semakin terbuka lebar," ucapnya.

Baca juga: Fadjroel Rachman, Aktivis 98 dan Capres, Kini Jubir Jokowi dan Komisaris BUMN

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan pihaknya sedang mempelajari untuk memperbesar porsi talent pool sumber daya manusia di BUMN.

"Selama ini talent pool hanya 10 persen untuk bisa rekrut dari luar. Saya ingin merubah menjadi 30 persen dari luar. Supaya seru, ada persaingan sehat," katanya.

Ia juga mengatakan dalam pemilihan direksi, pihaknya juga berkonsultasi dengan kementerian terkait yang membidangi sektor bisnis BUMN.

Misalnya, ia menjelaskan, dalam menentukan direksi BUMN Karya dirinya berkonsultasi dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basoeki Hadimoeljono.

Baca juga: Erick Thohir Tunjuk 2 Jenderal Jadi Komisaris Bukit Asam

"Kita libatkan juga menteri terkait bantu saya cek kerjaannya, benar atau tidak. Di perbankan, konsultasi dengan Menteri Keuangan," ucapnya.

Selain itu, lanjut dia, penunjukan direksi BUMN juga berdasarkan persepsi publik, baik pihak swasta, desa hingga perguruan tinggi.

Pemilihan komisaris BUMN sering disorot publik. Beberapa nama yang masuk deretan komisaris BUMN berasal dari kader partai atau politikus, relawan Pilpres, hingga pejabatan eselon di kementerian dan lembaga (K/L) maupun perwira tinggi aktif maupun purnawirawan TNI dan Polri.