Komisaris BUMN, Jabatan Idaman Banyak Orang dan Potensi Konflik Kepentingan

Kompas.com - 12/05/2020, 13:34 WIB
Gedung Kementerian BUMN di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Kompas.com/Akhdi Martin PratamaGedung Kementerian BUMN di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.

KOMPAS.com - Jika kondisi normal, Maret- Mei adalah bulan yang paling banyak ditunggu. Entah itu politisi, pejabat, profesional, maupun mereka yang “merasa berjasa” kepada pemerintah.

Ya, bulan-bulan ini adalah waktu berbagai BUMN mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Sebuah event penting tahunan yang tak hanya menentukan besaran bagi hasil yang diterima pemegang saham, namun juga menentukan arah bisnis perusahaan dalam setahun ke depan.

Di event ini pula, pemegang saham akan menaruh orang-orang yang dipercaya untuk menduduki jabatan puncak. Mereka yang profesional, biasanya akan ditaruh di posisi direksi. Sementara itu bagi mereka yang dianggap telah “berkontribusi” ke pemerintah akan diberi jabatan sebagai komisaris.

Berbicara mengenai komisaris BUMN, jabatan ini memang banyak diincar oleh banyak orang. Utamanya mereka yang berada di lingkar kekuasaan.

Baca juga: Komisaris Baru Pelindo I, Dua Perwira Tinggi hingga Politikus Nasdem

Bagaimana tidak, pekerjaan yang diemban tidak berat-berat amat. Paling seminggu hanya rapat sekali. Dalam rapat, komisaris cukup memberi masukan-masukan agar perusahaan berjalan dengan baik dan tetap mengimplementasikan good corporate governance (GCG).

Meski demikian, merekat tetap memperoleh berbagai fasilitas, gaji, dan tunjangan dalam jumlah yang lumayan. Selain itu, para komisaris BUMN juga berhak atas tantiem atau bagi hasil dari laba bersih yang dicapai dari tahun sebelumnya. Sesuatu yang mungkin tak selalu diberikan oleh perusahaan swasta.

Semakin besar BUMN, tentu semakin banyak benefit yang didapat para komisaris. Terlebih, perusahaan tersebut merupakan perusahaan papan atas.

Karena itu, tak ada alasan menolak bagi siapapun yang mendapatkan tawaran menjadi komisaris BUMN. Kecuali mereka yang punya pertimbangan sendiri. Entah itu karena idealisme atau yang lainnya.

Seperti halnya di Bank Mandiri. Total tantiem yang diberikan kepada Komisaris dari tahun buku 2019 mencapai Rp 97,82 miliar untuk 8 orang komisaris. Jika dibagi rata, maka setiap komisaris memperoleh Rp 12,2 miliar.

Sementara itu di BRI, berdasarkan laporan tahunan perseroan 2019, total remunerasi yang diterima oleh dewan komisaris bank ini adalah senilai Rp128,37 miliar. Apabila dibagi secara rata kepada 10 anggota dewan komisaris, maka pendapatan masing-masing komisaris sebesar Rp12,83 miliar.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X